Publication Search

Jasa asuransi di Indonesia semakin lama semakin diminati oleh khalayak masyarakat umum di indonesia. Hampir setiap risiko transaksi menggunakan jasa asuransi telah menjadi kebutuhan hidup sebagaian masayarakat Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi tumbuh pesat dilihat dari jumlah premi yang berhasil dihimpun oleh perusahaan asuransi.oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap asuransi harus didukung dengan perbaikan kinerja perusahaan asuransi. KUHP, KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian sebagaimana diperbaharui melalui UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang polis asuransi. UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen menetapkan tentang bagaimana perlindungan bagi perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Asuransi. Sengketa yang dilakukan oleh perusahaan asuransi merupakan sebuah sengketa yang lazim untuk dialami oleh konsumen dikarenakan perusahaan jasa asuransi tidak mampu memberikan kewajiban yang menjadi sebuah hak oleh konsumen pemegang polis asuransi sehingga sudah seharusnya terdapat sanksi pidana bagi pelanggar UUPK termasuk bagi perusahaan asuransi.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce online menjadi topik penting di era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli online pada platform e-commerce. Melalui kajian literatur dan analisis peraturan yang berlaku, penelitian ini mengidentifikasi dan mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam transaksi online. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya peraturan yang jelas dan efektif dalam melindungi konsumen, seperti hak pembatalan dan pengembalian uang, perlindungan terhadap penipuan, dan penyelesaian sengketa yang adil dan bijaksana. Sementara banyak negara telah mengadopsi peraturan yang mengatur transaksi online, masih ada tantangan dalam menerapkan dan menegakkan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana perlindungan hukum konsumen dapat ditingkatkan dalam transaksi e-commerce online.

Internet  adalah suatu  akses yang sangat diminati  oleh orang-orang  di seluruh dunia. Di dalam  kehidupan  sehari-hari,  internet  digunakan oleh  manusia, salah satunya adalah jual-beli. Namun  demikian,  permasalah  yang  muncul  dari  jual  beli  online  sangat  beragam,  mulai  dari keamanan data diri hingga respon penjual yang kurang peka terhadap keluhan yang disampaikan pembeli.  Berkaitan dengan masalah  yang ada, tentunya pelaku  usaha  harus responsive,  karena respon atau  tanggung jawab  pelaku  usaha terhadap  keluhan  konsumen memiliki dampak besar bagi toko online atau online shop  itu sendiri.   Perkembangan hukum bisnis saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu,  perkembangan teknologi juga kemajuan dan hukum harus mengikuti perkembangan zaman. Di  Indonesia  mulai  berkembang istilah-istilah  suatu perbuatan  yang disebut transaksi jual-beli secara  online.  Mungkin  itu  akan  terjadi  menimbulkan  masalah  hukum.  Di  era  yang  sudah modern  ini,  banyak  konsumen  yang  lebih  memilih untuk  berbelanja dan melakukan transaksi jual-beli  melalui internet agar lebih  memudahkan, salah satunya melalui  situs Belanja Shopee. Meskipun,  pemerintah  dan  pihak  shopee  selaku  pelaku  usaha     telah  memberikan  jaminan mengenai   hak  konsumen  dalam  Undang-Undang,  faktanya  konsumen  yang  haknya  sering dikesampingkan  oleh pelaku usaha  masih banyak sehingga membuat konsumen merasa dirinya dirugikan pada saat bertransaksi di situs Shopee.Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  transaksi  jual-beli  online,  diperlukan untuk mendapatkan penegasan tanggung jawab sehubungan dengan praktik jual-beli online serta masalah  wanprestasi yang  disebabkan oleh  pelaku usaha.  Sejauh  mana peran marketplace  dan pelaku usaha ikut bertanggung jawab atas kerugian wanprestasi yang diderita konsumen. Shopee merupakan  salah satu  perusahaan yang mengubah  proses bisnisnya  melalui e-commerce,  yang berfokus   Pada   bidang   jual-beli   online.   Sehubungan   dengan   undang-undang  perlindungan konsumen  di  Indonesia,  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1998  Tentang Perlindungan Konsumen. Transaksi e-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen dalam beraktifitas penjualan atau pembelian barang dan berdasarkan kebutuhan pelanggan pada saat itu

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia pada masa ini, kegunaan perbankan semakin meninggi karena semua dapat dilakukan menggunakan Handphone, Internet Banking, Mesin ATM, dan Teller di kantor cabang bank. Dari mulai kebutuhan sehari sehari dan menggunakan untuk transaksi dengan sesama pengguna bank yang sama atau yang lainnya. Etisnya, sudah seharusnya lembaga perbankan tersebut menjaga data privasi para nasabah yang menggunakan layanan mereka. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya kasus kebocoran data yang salah satunya dialami oleh PT. Bank Syariah Indonesia dan tentunya melanggar prinsip data security, data privasi, dan etika. Adanya motif pencurian data menyebabkan hilangnya kerahasiaan, privasi, ketersediaan, dan integritas terhadap PT. Bank Syariah Indonesia serta menyebabkan kerugian baik berupa materiil maupun non materiil. Penelitian ini bertujuan untuk penerapan perlindungan hukum bagi konsumen PT. Bank Syariah Indonesia serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pada pelayanan perbankan pada PT. Bank Syariah Indonesia. Dengan mengangkat masalah ini diharapkan agar kita semua dapat lebih sadar akan risiko serangan siber yang mengancam industri perbankan, termasuk perbankan syariah.

Buying and selling is a legal relationship that has rights and obligations between the parties, including house buying and selling transactions through a House Sale and Purchase Agreement (PPJB) and Sale and Purchase Deed (AJB) carried out in front of a notary. The study has a goal, namely to find out and analyze the validity of buying and selling transactions of houses in the perspective of the Civil Code. Juridical-normatic is used as a research method whose approach is in the form of laws and literature studies. The result of this study is a house sale and purchase agreement, namely a special agreement whose rules are contained in Article 1457 of the Civil Code. The validity of this sale and purchase refers to Article 1320 of the Civil Code concerning the legal terms of the agreement. Buying and selling houses is carried out through various stages, namely the preparation of PPJB, payment of seller and buyer taxes and the process of transferring the name in AJB before a notary. Legitimacy can occur if the making of this agreement is not because there is a forced withdrawal from any party,, does not violate the provisions of laws and regalutions, decency and the public interest.

Kelompok Studi Pasar Modal Universitas 17 Agustus 1945 Semarang sebagian besar belum menjadi member Bursa Efek Indonesia. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktik transaksi investasi saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga diharapkan dapat mahir dalam melakukan trading saham secara online. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pelatihan dan pendampingan terkait praktik transaksi investasi saham di bursa efek dengan software profit online trading.   Hasil   yang   diperoleh bahwa  Kelompok Studi Pasar Modal mampu memahami dan menjelaskan instrumen dan menu IDX. Namun, kurang mahir dalam mengoperasional  software  profit online trading dikarenakan keterbatasan waktu yang tersedia dan peserta belum menjadi anggota Bursa Efek.

The economy of a country can be seen from its internal conditions such as the real sector, namely production, consumption and investment. Then the monetary sector, such as inflation, the money supply and the balance of the exchange rate. In addition, the condition of the Indonesian economy can also be seen from external conditions which are reflected in the development of the balance of payments which illustrates the condition of the Indonesian economy in the real and monetary sectors. The balance of payments also measures the ability of the economy to support international transactions, especially transactions related to debt obligations and export-import transactions, and informs the government about the state of the economy, especially in this regard. On the results of economic relations with other countries. Thus, the balance of payments can assist in decision-making in the currency sector. Indonesia's balance of payments often fluctuates from time to time. A current account deficit does not result in a balance of payments deficit because the financial account increases capital and compensates for the current account deficit.

Rule of Law is a basic principle in a legal system where the law applies equally to everyone, including the government and citizens, and no person or party is excluded from the law. It also emphasises that legal decisions must be based on existing laws and must be implemented fairly and consistently. The law is the highest norm that binds all other legal norms, thus becoming the foundation for state power and legal regulation within a country. The rule of law and the law are closely interrelated in a country's legal system. In a well-functioning legal system, the rule of law and the law work together to create justice and security for all citizens. The rule of law helps ensure that the government does not abuse its power or violate the rights of individuals. The purpose of this research is to analyse Law No. 11 of 2008 which has been amended into Law No. 19 of 2016 regarding Electronic Information and Transactions (ITE Law) which is not in accordance with the principles of The Rule of Law and how this ITE Law can reflect the principles of The Rule of Law. This research method is library research. The results of this study are the development of technology and information today makes the government then issue Law Number 11 of 2008 (ITE Law) concerning the use of technology as well as information, ITE Law prohibits all forms of criminal acts that violate using technology and information, such as information disseminated will get bad treatment for the community. In practice in Indonesia, there are several cases that contradict the principle of The Rule of Law, for example, the ITE Law can cause confusion due to the increasing total every year of technology and information users, so the use of technological facilities is also increasingly widespread plus the ITE Law until now has not been widely socialised to the public.

Online transactions know no boundaries, just use a smartphone or computer connected to the internet so that everyone can search and find what they want. Electronic transactions involving Notaries can be seen in the elucidation section of Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, Notaries have the authority to certify transactions conducted electronically. Cyber Notary has the main function of certifying and authenticating electronic transaction activities. Cyber notary is the concept of utilizing technological developments used by Notaries in carrying out their duties and authorities, such as document digitization, electronic signing of deeds etc. Even though it is stated in the Elucidation of the Notary Office Law, there is still confusion in meaning, a question arises that needs to be studied from this problem, namely how the implementation of electronic transaction certification is carried out by a Notary.    

The widespread use of social media among the public has created a new need, namely the urgency to create space for conducting business activities, causing the platform to turn into a place for communication, interaction, as well as a trading space. These changes bring various impacts, one of which is the formation of new types of crime in cyberspace. Fraud in electronic transactions via social media (Twitter) is a crime that targets the internet, computers and related technology as its target. Based on the position of the case, the fraud that occurs can be classified as a crime of computer-related fraud or a crime to gain personal gain and/or harm others. The handling of fraud cases can be carried out using the legal basis contained in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, namely Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (2). The use of these two articles is based on the principle of lex specialist derogat legi generali. In addition, if examined using a victimological point of view, victims of fraud cases that occur are included in the category of participating victims where the tendency of victims to be unaware of their attitudes/behaviors in certain circumstances is a reason for someone to act. commit crimes against them. The research method used to answer these problems is normative legal research with a case study approach in the form of legal behavior products.    

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat sistem operasional pembiyaan ijarah multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri ditinjau dari DSN-MUI. Penelitian ini berbasis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode perolehan data tipe interview open-ended yang terfokus. Sementara analisis data: reduksi data, display data, dan konklusi data. Hasil penelitian menunjukkan system operasional Pembiyaan Ijarah Multijasa yang dijalankan beberapa sudah memenuhi ketentuan syari’ah: ta’awun (tolong menolong), menghindari iktinaz (penimbunan uang) dan pembayaran ZIS. Namun prinsip tijaroh (bisnis) dan pelarangan riba dirasa belum sesuai dengan ketentuan syariah. KSSU Harum Dhaha Kediri meringkas mekanisme yang telah ditetapkan DSN-MUI karena faktor keterbatasan SDM, efisiensi waktu, urgensi anggota, dan memudahkan transaksi anggota. Akhirnya menjadi indikasi praktik yang dilakukan belum sesuai dengan ditinjau dari DSN-MUI. Seharusnya yang diterapkan adalah menggunakan akad ijarah bil wakalah. Jika akad wakalah diterapkan maka anggota sesudah membayarkan biaya pendidikan atau biaya lain. Anggota harus memberikan bukti pembayaran biaya pendidikan ke KSSU Harum Dhaha Kediri.

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Pendidikan yang menjadi amal usaha Muhammadiyah yang dimiliki oleh Persyarikatan. SD Muhammadiyah 6 Kota Malang masuk dalam kategori organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang sasarannya untuk mendukung suatu kebijakan atau memecahkan masalah penting yang terjadi di suatu Negara. Saat ini pelaporan keuangan nirlaba telah berubah dari PSAK 45 menjadi Interpretasi Standard Akuntansi Keuangan (ISAK) no. 35. ISAK 35 sendiri berlaku efektif di Indonesia per 1 Januari 2020, dan yang sudah beradaptasi dengan peraturan tersebut adalah organisasi nirlaba yang memiliki skala operasional yang luas dan memiliki sumberdaya manusia di bidang keuangan yang mumpuni. Perubahan PSAK 45 menjadi ISAK 35 bagi organisasi nirlaba seperti sekolah tentu membutuhkan adaptasi. SD Muhammadiyah 6 Kota Malang masih menggunakan laporan kas saja dalam melakukan pencatatan atas transaksi keuangannya. Kendala yang dialami SD Muhammdiyah ini karena keterbatasan sumberdaya dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Keterbatasan yang dialami oleh mitra tersebut yang membuat tim pengabdi membuat Pelatihan pelaporan keuangan nirlaba pada SD Muhammadiyah 6 Kota Malang. Hasil Pengabdian ini diharapkan pengelola SD Muhammadiyah 6 Kota Malang mampu mengelola keuangan sebagai bagian pertanggungjawaban sekolah kepada stakeholders.

The purpose of this study is to describe and analyze the Influence of Transformational and Transactional Leadership on Employee Performance through Conflict Resolution. This type of research is explanatory research with a quantitative approach. The population is all Pesen Village Government employees 39 people. The sampling technique is by census sampling, so that the sample is 39 people. Methods of data collection with questionnaires and documentation were analyzed using Partial Least Square (PLS). The results showed that transformational leadership, transactional, conflict resolution and the performance of Pesen Village Government employees, Kanor District, Bojonegoro Regency were in the very high category, Transformational leadership had a significant effect on conflict resolution, Transactional leadership had no significant effect on conflict resolution, Transformational leadership had a significant effect on performance, Leadership transactional has no significant effect on performance, conflict resolution has a significant effect on performance, transformational leadership has a significant effect on performance through conflict resolution, transactional leadership has no significant effect on performance through conflict resolution.

Tujuan dari diadakan penelitian ini adalah sebagai pendampingan penggunaan QRIS pada UMKM upaya peningkatan produktivitas UMKM di Kota Medan, dengan 3 pelaku UMKM diantaranya: 1) Bakso Bakar Vani, 2) Mie Ayam Jamur Barokah, dan 3) Berkah Konveksi. Menggunakan metode pelaksanaan: beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini sebagai berikut: (1). Persiapan awal, 2) Pelaksanaan yang berupa pemaparan materi, sosialisasi dan pembuatan QRIS, 3) Pendampingan penggunaan QRIS.Masing-masing dari pelaku UMKM yang sebelumnya menggunakan pembayaran tunai, belum pernah menggunakan QRIS, atau bahkan tidak mengetahui adanya QRIS tersebut. Pada penelitian ini dilakukan pada Oktober 2022 hingga awal November 2022. Dengan menunjukkan hasil penelitian yaitu adanya QRIS memberikan pengaruh yang baik kepada para pelaku UMKM berupa efektifitas dan efisiensi terhadap transaksi digital. Dengan menghemat waktu dari terlepasnya mencari uang kembalian sehingga lebih meningkatkan produktivitas pada UMKM tersebut, terlebih lagi apabila melakukan transaksi digital yang jumlah besar sehingga tidak terjadinya kesalahan teknis yang tidak diinginkan.

Dunia usaha atau usaha mikro, kecil dan menengah serta kemajuan zaman dan kemudahan teknologi dapat mempengaruhi mereka dalam memperlakukan dana (uang) yang dimilikinya, baik untuk penyimpanan maupun untuk transaksi. Kenyamanan dan inovasi di bidang keuangan mengikuti perkembangan zaman dengan tuntutan kemudahan dan kepraktisan. Beberapa UMKM di Kebonagung Demak telah memanfaatkan financial technology (fintech) ini untuk mempermudah bisnis. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan bagi UMKM belum optimal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UKM yang ada di Kebonagung Demak. Pengumpulan data menggunakan metode accidental sampling. Alat analisis menggunakan regresi ganda berganda dengan melakukan uji lain seperti uji normalitas, uji deviasi asumsi klasik, uji kecocokan dan uji koefisien determinasi. Untuk tes intervening menggunakan tes sobel dengan program SPSS dan www.danielsoper.com. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial skill berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan (H1 terbukti) dan juga berpengaruh terhadap layanan keuangan berbasis fintech (H2 terbukti). Jasa keuangan berbasis fintech berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan (dibuktikan H3). Layanan keuangan berbasis fintech mampu memediasi pengaruh financial skills terhadap inklusi keuangan pada UMKM di Kabupaten Demak    

Selama ini dunia perbankan belum menemukan titik puncak yang membuat pelayanan maksimal dan efisien, dikarenakan masih sering dijumpai juga bahwa pada saat transaksi di bank antrian masih mengular. Dikarenakan masih banyak juga nasabah atau pelanggan yang masih belum tahu tentang perbankan elektronik yang sebenarnya dapat membantu nasabah dalam bertransaksi, seperti mobile banking, internet banking, dll. Dan masih jarang juga Bank buka pada saat hari libur, karena masyarakat masih membutuhkan pelayanan perbankan yang dimana hari libur adalah kesempatan bagi mereka untuk bertransaksi secara maksimal. Sehingga banyak dari nasabah/pelanggan belum mendapatkan pelayanan maksimal dari bank dimana tempat mereka untuk bertransaksi.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan salah satu lembaga negara tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan merupakan badan perwakilan rakyat. Dalam melaksanakan kegiatan khususnya anggota DPRD di Provinsi Sumatera Utara juga melakukan kunjungan kerja secara berkala. Kunjungan dilakukan maksimal 4 kali dalam sebulan. Sebelum melakukan kunjungan lapangan, anggota DPRD harus mengikuti standar operasional prosedur, yaitu menyampaikan secara tertulis surat dinas dengan sepengetahuan koordinator masing-masing dan Ketua DPRD. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penyusunannya. Secara khusus, tujuan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian dari yang khusus ke yang umum. Dengan bantuan metode kualitatif, penulis dapat memahami kondisi dan asumsi sosial yang dipelajari, dan akhirnya mengembangkan model hubungan teoritis. Pada saat melakukan kegiatan ini semua biaya ditanggung terlebih dahulu oleh pegawai yang bersangkutan, dan untuk mendapatkan penggantian biaya kegiatan ini harus mengajukan surat perintah melalui Sekretaris DPRD setelah menyelesaikan perjalanan dinas dengan melengkapi dokumen fisik berupa formulir bukti. transaksi, SPT dan SPD yang sah, protokol dan foto, serta nota dinas yang ditandatangani.  

Fintech syariah mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia. Perkembangan yang cukup dratis dikalangan umat islam menaruh kepercayaan besar berinvestasi syariah ditambah dukungan generasi milenia dan generasi Z yang lebih berminat atas sistem yang serba cepat dan sistematis ditengah industri pendanaan resakdana dinilai semakin tertekan. Awal mula berdirinya fintech syariah merupakan respon dari berkembangnya perusahaan fintech konvensional yang mengenakan bunga ditiap operasi kegiatannya. Fintech syariah yang tidak mengandung unsur: Riba (Bunga), Gharar (Ketidakjelasan), Maysir (Judi), Tadlis (Penipuan), Dharar (Bahaya), Zulm (Ketidakadilan), dan Haram serta sistem akad syariah terkait hukum kontrak online dimana memberlakukan asas-asas hukum kontrak syariah berdasarkan hukum islam menjadi fenomena baru di tengah perkembangan bisnis keuangan syariah. Tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran literasi tentang pemahaman fintech syariah terkait teori, dasar hukum fintech syariah, manfaat, resiko, sistem akad fintech syariah dan perkembangan fintech syariah yang sedang berkembang di Indonesia. Pengunaan metode kualitatif deskriptif berupa pengamatan perilaku dengan studi literatur dari buku teks, artikel media massa dan literatur online dipakai sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah semua transaksi fintech syariah memegang teguh prinsip syariah, dimana sistem akad dianggap sah apabila sejalan dengan hukum syariah ditengah perkembangan fintech syariah yang mulai diminati semua kalangan pembisnis syariah.

Proses interaksi dan transaksi yang terjadi di dalam pasar memudahkan transmisi penyebaran COVID-19. Ditambah lagi letak tempat berjualan para pedagang yang berdekatan dan pedagang, pembeli, maupun tukang parkir yang datang ke pasar belum semuanya menggunakan masker serta letak sarana cuci tangan yang minim membuat protokol kesehatan berjalan kurang maksimal (Hartiningsih dan Sari, 2020). Klaster di pasar dapat dicegah dengan menerapkan protokol kesehatan pada pedagang dan pengunjung. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hubungan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan dan sikap para pedagang dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di kelurahan Sentosa Plaju.  Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Pedagang Pasar Tradisional Kelurahan Sentosa Plaju.  Metode : Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode survei analitik melalui pendekatan cross sectional. Hasil : Berdasarkan hasil uji chi-square didapat nilai p Value = 0,000, ada hubungan antara umur responden dengan kepatuhan penerapan protokol kesehatan, Berdasarkan hasil uji chi-square didapat nilai p Value = 0,001 ada hubungan antara jenis kelamin responden dengan kepatuhan penerapan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil uji statistik didapat nilai p Value = 0,000 ada hubungan antara pendidikan  dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Pasar Sentosa Plaju. Kesimpulan : Ada hubungan antara umur, jenis kelamin, pendidikan pengetahuan, sikap dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada pedagang pasar tradisional di kelurahan Sentosa Plaju.

Permasalahan soal waris selalu muncul dan menjadi hal yang sensitif dalam keluarga, hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan, dimana setiap manusia akan mengalami peristiwa yang disebut dengan meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu pembagian warisan semakin kompleks objeknya, dimana yang bisa diwariskan selanjutnya adalah perihal waris saham. Di Indonesia sendiri  aktivitas pasar modal diperbolehkan sebagai warisan menurut Islam. Pengaturan mengenai kegiatan pasar modal tidak lepas dari peran pemerintah Indonesia dan ulama Islam untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan pasar modal tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Agar masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan aktif di pasar modal tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak segan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Produk pasar modal yaitu saham yang merupakan surat berharga yang membuktikan kepemilikan suatu perusahaan. Ketika seseorang melakukan transaksi saham yang masih berlanjut di perusahaan dan kepemilikan saham tersebut adalah milik pribadinya. Jika seseorang yang memiliki saham tersebut meninggal dunia, semua aset, termasuk saham perusahaan, beralih ke ahli waris. Pewarisan Saham diatur dengan undang-undang dan dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa persetujuan Pemegang Saham dan Pemegang Saham diperlukan untuk menyelesaikan proses pendaftaran dengan membuat alat pengalihan hak.  Ketentuan tentang pewarisan saham menurut Islam tidak dapat dipisahkan dari ketentuan sumber hukum Islam.