Publication Search

This journal discusses the phenomena of justice that are intersecting in the modern legal system. Using theoretical research methods, the study explores the many challenges and opportunities that arise as a result of the complexity and dynamics of the evolution of today's legal systems. The theoretical analysis in this journal identifies paradigm shifts, inequalities in access to justice, and normative changes as crucial elements that affect the integrity of the legal system. With the depth of this research, it is expected to provide in-depth insight into the legal reforms needed to create more effective and equitable justice in modern societies.  

Outsourcing means handing over part of the work implementation to another company through a work contract agreement or worker/labor service provider. This research aims to analyze the form of disharmony in legal norms in outsourcing policies in Indonesia, and to analyze the protection of outsourced workers in terms of John Rawls's theory of Justice. This research is normative research using primary and secondary data obtained from literature reviews and statutory regulations related to the issues raised. The results of this research show that the work relationship that is practiced in the outsourcing system based on Article 65 paragraph (8) of Law Number 13 of 2003 states that work relations that initially occur between workers/laborers and the company receiving the work can in certain cases change to work relations between workers/laborers. with the employing company. This shift creates problems because from the start, employment relations only existed between the employer company and the workers/laborers. After the decision of the Constitutional Court Number 27/PUU-IX/2011, the working relationship between outsourced workers/laborers and outsourcing companies can be carried out through a Specific Time Work Agreement (PKWTT) or a Certain Time Work Agreement (PKWT), but the implication of the Constitutional Court's decision is that if the employment relationship between workers/workers and outsourcing companies that are not based on PKWTT or PKWT, this will create uncertainty about the employment relationship status for outsourced workers/laborers. Regarding the protection of the uncertainty of employment relations between outsourced workers/laborers, John Rawls stated that it would be unfair to sacrifice the rights of one or several people just for the sake of greater economic benefits for society as a whole. Justice as fairness means that not only those who are talented and have better abilities -in this case permanent employees of a company have the right to enjoy various social benefits more, but these benefits must also open up opportunities for those who are less fortunate in terms of These are outsourced workers/laborers in order to improve their standard of living.

Dalam penerapan self assessment system, Pemerintah   memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang  yang akan dibayarkan ke Kas Negara, namun kepercayaan dimaksud di lain pihak dapat juga memberikan peluang ketidakpatuhan.  Agar pelaksanaan pemungutan pajak  tidak hanya surplus kepercayaan tetapi  minus kepatuhan, maka terhadap otoritas perpajakan diberikan wewenang  untuk melakukan pemeriksaan pajak. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pemeriksaan pajak merupakan cikal bakal timbulnya sengketa pajak, yang dalam penyelesaiannya wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan banding. Mengajukan keberatan dan banding merupakan hak wajib pajak yang dilindungi undang-undang,  namun  sangat disayangkan  ketika wajib pajak mencari kepastian hukum dan keadilan berdasarkan amanat undang-undang,  disaat yang sama justru mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam bentuk sanksi denda akibat kekalahan sebagian atau seluruh tuntutannya dalam keberatan dan banding. Penerapan sanksi denda  baik dalam keberatan maupun banding telah menimbulkan antinomi yakni pertentangan antar  norma hukum dan  antar peraturan  yang berlaku, sebab sanksi denda dikenakan pada saat wajib pajak justru  melaksanakan amanat undang-undang dan tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku.  Oleh karenanya permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, mengapa penerapan sanksi denda akibat putusan keberatan dan banding dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan? Kedua, bagaimana seharusnya sistem pengaturan sanksi denda terhadap Wajib Pajak yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan? Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penerapan  sanksi denda dalam  penyelesaian sengketa pajak belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak. Penyelesaian sengketa pajak belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Penerapan sanksi denda  atas kekalahan sebagian atau seluruh  tuntutan dalam  keberatan dan banding  telah menimbulkan beberapa  konflik norma hukum  dan konflik antar beberapa peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi denda pada umumnya ditujukan untuk menciptakan efek jera sehingga wajib pajak tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Dalam konteks ini,  menciptakan efek jera bagi  wajib pajak untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dapat dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi atau merintangi usaha wajib pajak  dalam mencari kepastian hukum dan keadilan melalui  keberatan dan banding, dan oleh karenanya sanksi denda  dimaksud sepatutnya  dihapuskan.

Negara Indonesia belum memiliki prosedur penanggulangan perampasan aset didalam tindak pidana pencucian uang (money laundry) bagi pelaku sebagai individu maupun korporasi. Maka, penelitian ini akan mengkaji urgensi rancangan undang-undang perampasan aset sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Melalui penelitian hukum normatif dengan kajian pustaka, penelitian ini menunjukkan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat menggunakan konsep money as lifeblood of the crime. Konsep tersebut terkandung didalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan metode in rem forfeiture yakni hukum dilakukan guna melawan aset bukan melawan individu (in rem personam) dengan fokus kepada aliran dana yang diduga berasal atau digunakan dalam suatu tindak pidana.

Bisnis adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa kepada konsumen dalam mencari keuntungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penetapan harga jual dan jasa pada Fotokopi Berkah di Kelurahan Aurgading dan untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah untuk melihat penetapan harga jual dan jasa pada Fotokopi Berkah di Kelurahan Aurgading. Untuk menyajikan masalah ini secara rinci dan komprehensif, penulis menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan selama periode penyelidikan. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga yang diterapkan Fotokopi Berkah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan mekanisme pasar, yaitu dengan melihat harga biaya/modal kemudian ditambah dengan keuntungan yang diinginkan, serta adanya kejujuran dan keadilan dalam harga yang diterapkan, karena pemilik usaha Fotokopi menaikkan harga masih dalam batasan wajar dan dapat diterima oleh konsumen.

Along the times the number of crimes that occur in Indonesia is currently increasing. This crime is certainly caused by many factors whether it is from human’s self or from the rapid technology that shows the varied practices of crimes that community can imitating the pattern of crime which can be very cruel crimes such as murder accompanied by mutilation. Provisions murder or premeditated murder have been regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP) in book II regarding Crimes articles 338-340, if the murder is premeditated murde then the perpetrator will be threatened with a maximum sanction of the death penalty.

The purpose of this study is to investigate the concept of justice according to Amos's perspective and how to identify concrete methods of its implementation for the church today. This research uses Thematic Method with literature study, to analyze relevant texts from the Book of Amos in the Bible. The analysis focused on identifying central themes related to justice from Amos' perspective. In addition, the research also incorporates relevant theological and social literature to understand the context of the implementation of the principles of justice of Amos in the modern church. The results revealed that Amos emphasized the importance of social justice, rejection of economic injustice, and an active role in combating oppression in society. Implementation of these principles in today's church involves a variety of actions, including proactive social service, advocacy for structural change, and education of church members on issues of justice

The implementation of PMK 66 Tahun 2023, also known as the Natura tax regulation, has sparked debate. On one hand, some view it as an excessive effort by the state to pursue tax revenue. On the other hand, others see it as the state's endeavor to achieve collective well-being. This study analyzes the 2023 PMK 66 based on the theory of hierarchical legal norms (Stufenbau) to understand the alignment of PMK with the overarching legal standards, particularly Indonesia's foundational philosophy, Pancasila. Ultimately, the goal is to achieve social justice for all Indonesian citizens, primarily through the fair application of tax policies that prevent practices such as money laundering and other forms of tax fraud.

This community service aims to examine the application of labor law in industrial relations in order to realize worker justice in Karang Taruna Pugeran Village, Gondang District, Mojokerto Regency. Karang Taruna is a youth organization that focuses on empowering youth and improving community welfare. This research was conducted with the aim of understanding the level of understanding and implementation of labor law and identifying the obstacles that exist in achieving worker justice in the Karang Taruna environment. The application of labor law in industrial relations to achieve worker justice stems from the need for protection of workers' rights and the creation of a balanced relationship between workers and employers. In this context, labor law aims to regulate the rights and obligations of workers and employers in order to create a fair working relationship.

Indonesia as a multicultural and multiethnic country has ploblematics related to moral degradation in addition to Indonesian society has a non-comprehensive understanding of the relationship of religion and culture. The purpose of this study to analyze the paradigm of social education and then evaluate the theories of social education in the perspective of the Qur'an. Describes the process of infiltration of the values of the Qur'an in the model of social education and its relevance to efforts to minimize social conflict. This research is Library research literature research, explorative approach to the natural setting and interpret phenomena related to the meaning of social justice in the perspective of the Qur'an. the results showed that the Qur'an teaches social education. First, the implementation of social justice education through the concept of justice without discrimination. Second, the implementation of social justice education through inclusive education. Third, the implementation of social justice education through Gender equality education. Fourth, the implementation of social justice education through leadership. Fifth, the implementation of social justice education through the economy. The distribution of social justice education is very important. An educator must provide education regardless of the economic status of his students and their parents. Talking about distribution means we are talking about public policy revenues and expenditures.

Hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (ius curia novit), maka putusan itu harus memuat pertimbangan pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebebasan hakim dan kendala yang dihadapinya dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam mengadili seseorang, hakim harus terbuka atas kritik membangun dan kebenaran, serta tidak boleh mendasarkan putusan pada perasaannya sendiri. Hakim juga harus benar-benar memperhatikan dan memahami tentang keadaan, kejadian/fakta atas terjadinya tindak pidana, faktor latar belakang dari terdakwa, akibat dari pidana yang dijatuhkan, serta nilai-nilai hidup (etika/norma sopan santun dan agama) yang berkembang dalam masyarakat. Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan terbagi menjadi dua jenis yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal misalnya pengangkatan hakim yang masih terbatas, pendidikan hakim yang masih tertinggal, penguasaan yang keliru terhadap ilmu hukum, moral hakim yang rendah, kesejahteraan hakim yang kurang diperhatikan. Sedangkan kendala eksternal misalnya kemandirian kekuasaan kehakiman yang sangat bergantung pada hati nurani hakim itu sendiri, pembentukan Undang-Undang yang belum unifikasi, sistem peradilan yang berlaku yang masih tidak transparan, kesadaran partisipasi masyarakat yang masih rendah, dan sistem pengawasan hakim yang tidak optimal.

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian ummat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan manusia. Pemerintah telah mengatur zakat dalam peraturan perundang-undangan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikaji tentang pengaturan hukum zakat dalam peraturan perundangan yang berlaku, hukum zakat dalam Fikih Islam, dan implementasi hukum zakat di Bali Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum tentang zakat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan oleh lembaga zakat, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, tetapi dalam peraturan tersebut belum terperinci diatur tata cara pengelolaan zakat, sehingga pengelolaan zakat belum dapat produktif dan kontributif bagi masyarakat. Hukum zakat sangat mendukung pengelolaan zakat dilakukan secara professional dan produktif untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dibidang sosial ekonomi. Implementasi hukum zakat dilaksanakan Badan Amil Zakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik penerimaan maupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada pihak yang berhak, baik dalam bentuk pembiayaan modal usaha maupun dalam bentuk program beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu, serta bidang kemanusiaan lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan umat. Namun pengelolaan zakat tersebut belum maksimal karena masih terjadi hambatan yaitu belum ada dukungan dari pemerintah setempat sebagai Amanah Peraturan Pemerintah  Nomor 14 Tahun 2014, tentang biaya operasional hak amil sehingga menyebabkan keterbatasan SDM.

Pertumbuhan ekonomi ialah perluasan kegiatan ekonomi suatu negara dalam penciptaan barang dan jasa yang diproduksi secara lokal dan peningkatan kesejahteraan manusia dengan tetap menjaga stabilitas dan keadilan. Inflasi dan harga minyak yang merupakan dua unsur pertumbuhan ekonomi akan dibahas dalam artikel ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menyajikan teori yang beragam sesuai dengan topik yang dipelajari saat ini, sebagai referensi untuk pembahasan hasil penelitian. Kesimpulannya menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan dan negatif, sedangkan harga minyak dunia berpengaruh signifikan dan positif.

Hubungan kerja seringkali menimbulkan perselisihan yang mempengaruhi hubungan Pemberi Kerja dan Pekerja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur penyelesaian sengketa melalui perundingan dan Pengadilan Hubungan Industrial. Meski merupakan lembaga yang dibentuk secara khusus, pengadilan ini tetap beroperasi di bawah Mahkamah Agung, dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata. Pengadilan Hubungan Industrial diharapkan dapat menyelesaikan sengketa antara Pemberi Kerja dan Pekerja demi mencapai keadilan.

Konsolidasi atau yang dikenal peleburan merupakan salah satu upaya dan strategi perseroan terbatas untuk memajukan perusahaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi konsolidasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Di dalam perusahaan perseroan terdapat 2 (dua) jenis pemegang saham yang sama-sama memiliki hak untuk ada dalam RUPS, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas atau majority stockholder adalah pemegang saham yang memiliki kepentingan untuk mengawasi suatu perusahaan karena kepemilikan saham yang lebih dari 50 % saham. Sedangkan pemegang saham minoritas definisinya tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Proses konsolidasi terdapat  RUPS yang melibatkan semua pemegang saham. Pemegang saham minoritas menjadi perhatian karena kedudukannya masih lemah diantara pemegang saham mayoritas. Kedudukan yang lemah ini, pemegang saham sangat perlu dilindungi demi keadilan bagi setiap pemegang saham. Kedudukan pemegang saham dalam proses konsolidasi perseroan terbatas masih lemah dan wajib mendapatkan perlindungan jika mendapat perlakuan tidak adil dalam proses konsolidasi tersebut.  

This research aims to analyze the application of diversion and restorative justice in criminal cases committed by minors. The application of diversion is examined in more depth about the obligation of every law enforcer to carry out a series of diversion processes in the police, prosecutor's office and up to the court. The implementation of diversion is something that must be done without exception in accordance with the provisions of Law No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The application of restorative justice seeks a benchmark for the extent to which it can be implemented by taking into account the authority possessed by the public prosecutor when the diversion process is not achieved and when the criminal case has entered the criminal justice process. The application of the termination of prosecution must be based on the applicable provisions and conditions contained in the Attorney General's Decree No. 15 of 2020. After conducting research on diversion and restorative justice, the only legal benefit of juvenile criminal cases is through the provision of punishment for a child who is a perpetrator of a criminal offense in accordance with the provisions of the laws and regulations concerning the juvenile criminal justice system.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis takwil ayat mutasyabihat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 2 dengan Surah An-Nisa Ayat 6 yang berkaitan dengan pembagian harta anak yatim. Ayat-ayat ini menyoroti pentingnya keadilan dalam membagi harta anak yatim dan memberikan pedoman bagi umat Islam dalam melakukan pembagian yang adil. Dalam masyarakat Muslim, perhatian terhadap anak yatim adalah salah satu prinsip utama dalam ajaran agama. Islam menggarisbawahi perlunya perlindungan dan keadilan terhadap anak yatim, termasuk dalam hal pembagian harta mereka. Surah An-Nisa Ayat 2 dan Ayat 6 dalam Al-Qur'an memberikan arahan kepada umat Islam mengenai bagaimana harus memperlakukan harta anak yatim dan mewariskannya secara adil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan tafsir al-Qur'an. Data yang digunakan adalah ayat-ayat mutasyabihat yang terdapat dalam Surah An-Nisa Ayat 2 dan Ayat 6. Untuk menganalisis dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang makna ayat-ayat tersebut, berbagai tafsir dari para ulama terkemuka dikaji dan dibandingkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa takwil ayat mutasyabihat dalam Surah An-Nisa Ayat 2 dan Ayat 6 adalah bahwa pembagian harta anak yatim harus dilakukan dengan adil, menjaga hak-hak anak yatim, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Ayat-ayat tersebut memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam melakukan pembagian harta anak yatim, dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan bagian yang adil dan tidak terjadi penyalahgunaan harta oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta tersebut. Keadilan dalam pembagian harta anak yatim merupakan aspek penting dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong umat Muslim untuk bersikap adil dan berbuat baik terhadap anak yatim. Pembagian harta yang adil akan memberikan kepastian dan keamanan bagi anak yatim, serta memperkuat rasa keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman terhadap takwil ayat mutasyabihat dalam Surah An-Nisa Ayat 2 dan Ayat 6, khususnya dalam konteks pembagian harta anak yatim. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam praktik pembagian harta anak yatim, serta memberikan perlindungan dan perhatian yang layak terhadap mereka.

Restorative justice or better known as restorative justice in the development of schools of law and punishment in human civilization, where the state returns the ius ponale and ius poniendi mandates to the community within the framework of healing, recovery and recovery. Restorative justice is a concept of thinking that responds to the development of the criminal justice system by focusing on the need to involve actors, communities and victims as a social recovery step in social relations. The principle of restorative justice is one of the principles of law enforcement in resolving cases which can be used as an instrument of recovery and has been implemented by the supreme court in the form of policy implementation (Supreme Court Regulations and Supreme Court Circulars). Restorative justice is considered a model of modern punishment that is more humane than the retributive justice used in the current justice system. One of the applications of this is the termination of the prosecution process by the prosecutor.

Sistem pewarisan yang diterapkan dalam masyarakat patrilineal, belum mencerminkan penerapan asas persamaan kedudukan warga negara di depan hukum. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang nilai nilai keadilan substantif dan penerapan asas Equality Before The Law melalui pendekatan studi dokumen. Proses pewarisan pada masyarakat paternalistik cenderung mengedepankan anak laki laki sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan orang tua, sehingga pihak perempuan atau anak-anak perempuan yang memahami prinsip persamaan kedudukan warga negara di depan hukum, menuntut perlakuan adil melalui jalur hukum seperti yang terjadi Tanah Karo, Tapanuli, Bali, Rote Ndao dan Manggarai. Diharapkan agar proses pewarisan mencerminkan nilai nilai keadilan  berlandaskan prinsip Equality Before The Law.    

Sistem hukum Indonesia, termasuk juga hukum yang adat yang sejak awal sudah ada merupakan bangun sistem yang sudah kokoh dalam bangunan sistem hukum nasional. Oleh karenanya, artikel ini membahas tentang hal tersebut Termasuk juga pendapat filsuf hukum yang coba diketengahkan dalam kajian ini. Dari hasil penelitian ini dapat kami hasilkan sebua temua bahwa Sistem Hukum Indonesia harus sesuai dengan norma dan kaidah yang hidup di masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum itu harus memandang keadaan dan kondisi masyarakat agar dapat menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Hukum positif akan berjalan efektif bila sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bahwasanya sejarah timbulnya hukum adat di Indonesia itu dapat dipisah-pisahkan dalam, Sejarah perkembangan hukum adat, sejarah perkembangan hukum adat hingga dikenal dalam ilmu pengetahuan, dan sejarah politik hukum adat dalam perundang-undangan di Indonesia. Ketiga hal tersebut adalah proses sejarah hukum adat yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai pemilik asli hukum adat tersebut.