Publication Search

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital pada bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Aplikasi SIPANDU dikembangkan sebagai inovasi pelayanan perizinan berbasis elektronik guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis sistem, keterbatasan fitur pengaduan, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi SIPANDU dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan 13 informan yang terdiri dari pimpinan, pengelola sistem, dan masyarakat pengguna SIPANDU. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPANDU secara umum cukup efektif dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan, terutama pada dimensi manfaat bersih, kepuasan pengguna, kualitas informasi, dan kualitas layanan, meskipun masih terdapat kelemahan pada dimensi kualitas sistem dan penggunaan, khususnya terkait kemudahan penggunaan, keandalan sistem, waktu respons, kelengkapan informasi, pemerataan penggunaan aplikasi, dan fitur pengaduan. Dengan demikian, SIPANDU telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik, namun masih memerlukan penyempurnaan teknis dan operasional agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih optimal. Kata Kunci: efektivitas, SIPANDU, pelayanan perizinan, DPMPTSP, pelayanan publik, e-government, sistem informasi

Bendung Ranggah merupakan bendung yang terletak di DAS Sungai Ngeluk, Desa Materaman, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah yang mengairi daerah irigasi seluas 1,163,20 Ha. Bendung Ranggah  memiliki kerusakan pada komponen struktural yang dapat menurunkan kinerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Bendung Ranggah berdasarkan kondisi fisik komponen utama bendung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui observasi lapangan, pengumpulan data primer dan sekunder, serta analisis pembobotan Analytic Hierarchy Process (AHP) guna menentukan tingkat kepentingan per komponen terhadap kinerja bendung secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bobot komponen pada mercu sebesar 56,81%, bangunan pengambilan 24,10%, bangunan penguras 13,33%, dan sayap 5,76%. Berdasarkan analisis kondisi, Bendung Ranggah mengalami kerusakan sebesar 26,56% dan masuk dalam tingkat kerusakan sedang. Secara keseluruhan bendung masih berfungsi, namun memerlukan rehabilitasi struktural secara terencana dan berkelanjutan agar kinerja bendung mampu mendukung sistem irigasi secara optimal.

Simpang empat tak bersinyal memiliki peran penting dalam mengatur pergerakan lalu lintas, namun sering menimbulkan permasalahan ketika volume kendaraan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja simpang empat tak bersinyal di Simpang Jalan DR. Sutomo, Jalan Lintas Utama Sumatera, dan Jalan Letkol Rusman Effendy Bustan, Kota Baturaja, dengan menggunakan metode Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023. Pengumpulan data dilakukan melalui survei selama tiga hari dengan pengamatan pada jam puncak pagi pukul 07.00-09.00 Wib, siang pukul 12.00-14.00 Wib, dan sore pukul 16.00-18.00 Wib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume lalu lintas tertinggi terjadi pada hari Senin pukul 08.30–08.45 WIB dengan Qtot = 2.932 SMP/jam dan kapasitas simpang C = 3.446 SMP/jam. Perhitungan kinerja simpang menghasilkan derajat kejenuhan (DJ) = 0,85, tundaan rata-rata = 14,57 detik/SMP, dan peluang antrean berkisar 29%–57%. Berdasarkan kriteria PKJI 2023, simpang ini termasuk dalam Tingkat Pelayanan E Situasi ini menunjukkan bahwa kinerja simpang berada pada kondisi kritis dan tidak stabil.  

Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kota Batam memiliki dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Batam serta mengkaji dampak dualisme kewenangan terhadap efektivitas pelayanan publik pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penataan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan perizinan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya integrasi tata kelola antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian dualisme kewenangan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi memerlukan penguatan collaborative governance, pembagian kewenangan yang jelas, serta koordinasi kelembagaan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan pada 6 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dengan dana sebesar Rp71 triliun dan memperkirakan 82,9 juta penerima manfaat. Pengelolaannya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG. Studi ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai alat transparansi dalam manajemen SOP MBG untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui DAK Nonfisik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis dokumen dan konten publik di TikTok. Sumber data terdiri dari dokumen resmi BGN, Juknis No. 401.1 Tahun 2026, laporan dari ICW dan CISDI, akun TikTok SPPG, serta penelitian akademik. Validitas ditentukan melalui triangulasi serta analisis perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok SPPG berperan dalam tiga dimensi transparansi: verifikasi di tingkat pusat, pengawasan lokal, dan akuntabilitas publik di tingkat nasional. Namun, ada empat tantangan utama, yaitu kurangnya konsistensi konten di berbagai akun SPPG, ketimpangan digital di daerah 3T, ketiadaan mekanisme tindak lanjut resmi, dan potensi kriminalisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan model optimalisasi yang mencakup standardisasi konten, perlindungan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG dengan pendekatan digital.

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan pendidikan dan promosi terhadap keputusan mendaftar menjadi mahasiswa di Politeknik Bumi Akpelni Semarang, sebuah institusi pendidikan vokasi yang berfokus pada bidang kemaritiman. Fenomena penurunan jumlah pendaftar dari 944 orang pada 2019 menjadi 352 orang pada 2023 menjadi latar belakang yang mendorong urgensi penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian adalah 846 taruna aktif Politeknik Bumi Akpelni, dan sampel sebanyak 140 responden diperoleh menggunakan formula Hair. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) lingkungan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mendaftar dengan koefisien regresi 0,453 dan nilai t hitung 5,853 > t tabel 1,980 (sig. 0,000); (2) promosi berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien regresi 0,376 dan nilai t hitung 4,855 > t tabel 1,980 (sig. 0,000); dan (3) secara simultan keduanya berpengaruh signifikan dengan nilai F hitung 96,462 > F tabel 3,060 serta koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,579 atau 57,9%. Lingkungan pendidikan terbukti menjadi faktor dominan dibandingkan promosi. Penelitian ini berkontribusi mengisi kesenjangan literatur yang selama ini mengkaji kedua variabel tersebut secara terpisah, serta menambahkan perspektif spesifik pendidikan vokasi kemaritiman yang masih sangat terbatas. Implikasi manajerial mencakup peningkatan kualitas fasilitas kampus secara berkelanjutan dan transformasi strategi promosi menuju pendekatan digital yang lebih inovatif.  

Pelanggaran jam operasional kendaraan bertonase besar di kawasan Simpang Patal Kota Palembang masih sering terjadi dan menyebabkan kemacetan, risiko kecelakaan, serta kerusakan jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis alternatif kebijakan yang paling tepat untuk penertiban mobil barang di kawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan evaluasi kebijakan menggunakan pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) berdasarkan kriteria William N. Dunn. Terdapat tiga alternatif kebijakan yang dianalisis, yaitu mempertahankan kebijakan yang berlaku (status quo), revisi Perwali Nomor 26 Tahun 2019 dan implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta penyediaan kantong parkir (holding area) di kawasan Pelabuhan Sungai Lais. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyediaan kantong parkir (holding area) memperoleh skor tertinggi sebesar 91 dengan rata-rata 4,55 sehingga dinilai paling optimal dalam mengurangi pelanggaran, kemacetan, dan risiko kecelakaan serta mendukung transportasi perkotaan yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Bendungan Cabean direncanakan untuk mendukung kebutuhan air irigasi, penyediaan air baku, serta pengendalian banjir di wilayah hilir. Penelitian ini bertujuan menghitung debit banjir rencana pada Bendungan Cabean, Kabupaten Blora, sebagai dasar perencanaan infrastruktur pengendali banjir. Analisis dilakukan menggunakan data curah hujan maksimum 14 tahun dari tiga stasiun hujan, yang diolah melalui analisis hujan rata-rata, penentuan distribusi frekuensi, serta uji kesesuaian menggunakan Chi-Kuadrat dan Smirnov–Kolmogorov. Distribusi Log Pearson Tipe III terpilih sebagai metode paling sesuai untuk menentukan hujan rencana pada kala ulang 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun. Hujan rencana kemudian dikonversi menjadi curah hujan efektif dengan memperhitungkan koefisien limpasan DAS, dan dihitung debit banjir rencana menggunakan metode Hidrograf Satuan Sintetik (HSS) Nakayasu. Hasil penelitian menunjukkan debit puncak meningkat seiring bertambahnya kala ulang, yaitu Q2 = 16.169  m³/s; Q5 =20.325 m³/s; Q10 =23.086 m³/s; Q25 =26.535 m³/s; Q50=29.106 m³/s; Q100 =31.666 m³/s.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Mie basah bebas gluten umumnya memiliki kandungan protein yang relatif rendah karena didominasi oleh bahan berpati, sehingga diperlukan upaya peningkatan nilai gizi tanpa menurunkan tingkat penerimaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung ikan teri medan (Stolephorus sp.) terhadap tingkat kesukaan mie basah bebas gluten serta mengetahui karakteristik kimia pada perlakuan terbaik. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat taraf penambahan tepung ikan teri medan, yaitu P0 (0 g), P1 (5 g), P2 (10 g), dan P3 (15 g). Tingkat kesukaan dinilai oleh 40 panelis pada parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur menggunakan uji hedonik. Data dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Perlakuan terbaik ditentukan menggunakan metode indeks efektivitas dan selanjutnya dianalisis secara proksimat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung ikan teri medan berpengaruh terhadap tingkat kesukaan mie basah bebas gluten. Perlakuan terbaik diperoleh pada P1 (5 g) berdasarkan nilai indeks efektivitas tertinggi. Hasil analisis kimia pada P1 menunjukkan kadar air 37,33%, kadar abu 1,71%, kadar lemak 3,34%, kadar protein 9,76%, dan kadar karbohidrat 47,86%. Kadar protein telah memenuhi persyaratan mutu mie basah berdasarkan SNI 2987:2015, meskipun kadar air masih melebihi standar. Penambahan tepung ikan teri medan berpotensi meningkatkan nilai gizi mie basah bebas gluten dengan tetap mempertahankan tingkat penerimaan konsumen.

This study aims to analyze the inner conflict experienced by the female protagonist, Alina Suhita, in the novel Hati Suhita by Khilma Anis using Karen Horney’s psychological perspective. The study is motivated by the complexity of the psychological struggles faced by the main character in dealing with marital pressures, family expectations, and socio-cultural demands within a pesantren environment. This research employed a descriptive qualitative approach using content analysis. The data source was the novel Hati Suhita by Khilma Anis, while the research data consisted of textual excerpts depicting the protagonist’s inner conflicts. Data were collected through reading and note-taking techniques and subsequently analyzed based on Karen Horney’s theory of neurotic tendencies. The findings reveal that Suhita’s inner conflict is influenced by marital pressures, family demands, social expectations, as well as cultural and religious values that shape her personality. These conflicts are manifested through three neurotic tendencies: moving toward people, moving against people, and moving away from people. The tendency of moving toward people is reflected in her obedience, self-sacrifice, and need for acceptance. The tendency of moving against people appears in her efforts to maintain self-respect, assertiveness, and courage in confronting pressure. Meanwhile, the tendency of moving away from people is shown through emotional withdrawal, solitude, and the pursuit of inner peace. The findings indicate that the protagonist’s inner conflict is dynamic and functions as a form of psychological adjustment to basic anxiety and socio-cultural pressures throughout the narrative.

Tape ketan putih merupakan produk pangan fermentasi tradisional yang dibuat melalui proses fermentasi beras ketan menggunakan ragi tape. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jenis kemasan daun dan konsentrasi ekstrak bunga telang (Clitoria ternatea L.) terhadap karakteristik fisikokimia dan organoleptik tape ketan putih. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor, yaitu jenis kemasan daun (K) (daun pisang, daun jati dan daun jambu air) dan konsentrasi ekstrak bunga telang (B) (0,5%; 1%; dan 1,5%) dengan tiga kali pengulangan. Parameter yang dianalisis meliputi kadar gula, pH, serta uji organoleptik warna, aroma, rasa dan tekstur. Data analisis menggunakan ANOVA pada taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan jenis kemasan dan konsentrasi ekstrak bunga telang berpengaruh terhadap karakteristik tape ketan putih. Perlakuan terbaik diperoleh pada kemasan daun pisang dengan penambahan ekstrak bunga telang 0,5% yang menghasilkan pH dan kadar gula yang sesuai dan tingkat penerimaan panelis tertinggi.

This community-based project aimed to analyze the cash management system of the micro, small, and medium enterprise (MSME) Bakpia Juwara Satoe and develop recommendations to improve the company's financial performance. Cash management is a crucial but often overlooked aspect of MSME financial management, which can lead to cash flow problems, inaccurate record keeping, and poor management decisions. The methodology used included qualitative data collection through direct observation, in-depth interviews, and financial statement analysis. The project findings revealed that Bakpia Juwara Satoe lacked a functioning cash management system. There was no separation between cash receipts and disbursements, no standardized system for handling cash, and transaction recording remained manual and inconsistent. As part of the project, standard operating procedures (SOP) for cash management were developed, financial accounting training was conducted, and support was provided in creating simple cash flow statements. Following the implementation of these measures, record accuracy increased by 78%, and cash losses were reduced. It was determined that the implementation of efficient cash management contributed significantly to the improvement of Bakpia Juwara Satoe's financial performance.

This study aims to analyze the implementation of Dayak local wisdom values in the Merdeka Curriculum at public elementary schools in Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan. Dayak local wisdom, which encompasses values such as mutual cooperation, solidarity, tolerance, environmental awareness, and respect for cultural traditions, plays a significant role in shaping students' character amid the challenges of globalization and the disruptive era. This research employs a qualitative approach using a case study method. The research participants include school principals, teachers, students, and educational stakeholders from several public elementary schools in Pulang Pisau Regency. Data are collected through observations, in-depth interviews, documentation, and literature reviews. Data analysis is conducted using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings are expected to provide a comprehensive description of how Dayak local wisdom values are integrated into the planning, implementation, and evaluation of learning activities within the Merdeka Curriculum framework. Furthermore, the study seeks to identify supporting and inhibiting factors affecting the implementation of local wisdom in educational practices and to formulate strategic recommendations for strengthening character education and preserving local culture in elementary schools. The results are expected to serve as a reference for educational policy development that promotes cultural preservation and enhances the quality of learning in accordance with the socio-cultural context of local communities.

This study examines the financial performance of PT Unilever Indonesia Tbk during the 2023–2025 period by evaluating key financial indicators, namely the Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets (ROA), and Return on Equity (ROE). The study aims to assess the company's financial condition and analyze the impact of its business transformation strategy on financial performance. A descriptive quantitative approach was employed using secondary data obtained from the company's published annual financial reports. Data analysis focused on comparing financial ratio trends over the three-year period to evaluate liquidity, solvency, and profitability performance. The findings indicate that the company's financial performance experienced fluctuations during the business transformation process. Liquidity and solvency gradually improved toward the end of the observation period, reflecting stronger short-term financial capability and a healthier capital structure. Profitability also demonstrated increased efficiency in utilizing company assets, although changes in equity returns indicated adjustments in capital management during the transformation process. Overall, the implementation of the company's transformation strategy contributed positively to strengthening financial performance and improving resilience in responding to changing business conditions and market competition. This study provides useful insights for management, investors, and other stakeholders in evaluating the effectiveness of corporate transformation strategies through financial ratio analysis and highlights the importance of maintaining financial stability to support sustainable business growth.

This study aims to analyze the process and implications of changes in the General Budget Policy (KUA) and the Temporary Budget Priorities and Ceilings (PPAS) on the preparation of the Revised Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for the Fiscal Year 2025 at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Sikka Regency. The research employs a qualitative descriptive approach using secondary data in the form of planning and budgeting documents as well as internship activity results. The findings indicate that the preparation process of KUA–PPAS has been conducted in accordance with applicable regulations, starting from planning based on RPJMD and RKPD, formulation by the Regional Government Budget Team (TAPD), and discussions with the Regional House of Representatives (DPRD), supported by the SIPD system. Changes in KUA–PPAS are influenced by internal factors such as discrepancies in revenue and expenditure realization, program shifts, and the utilization of budget surplus (SiLPA), as well as external factors including central government policy changes, macroeconomic conditions, and emergency situations.

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

Penilaian kinerja merupakan elemen krusial dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan efektivitas organisasi dan pengembangan karyawan. Namun, banyak sistem penilaian tradisional masih bergulat dengan masalah subjektivitas, kurangnya transparansi, dan minimnya fokus pada pengembangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem penilaian kinerja yang berlaku di Politeknik XXX dan mengusulkan kerangka model yang mengintegrasikan 360-Degree Feedback dan Critical Incident Technique (CIT) untuk mengatasi kelemahan tersebut. Menggunakan analisis survei deskriptif dan analisis kesenjangan (gap analysis) pada data Politeknik XXX , ditemukan bahwa sistem saat ini bersifat top-down, minim umpan balik multi-sumber (rekan sejawat dan mahasiswa 0%), lemah dalam pencatatan kejadian kritis (18.5% untuk prestasi, 29.6% untuk pelanggaran), serta memiliki skor komunikasi hasil penilaian (2.07/5.00), kepuasan, dan keadilan yang moderat (2.96/5.00). Kesenjangan signifikan teridentifikasi pada aspek transparansi (gap 2.29), orientasi perbaikan (gap 2.08), dan rekam kejadian kritis/CIT (gap 2.07). Implikasi dari temuan ini menunjukkan urgensi transformasi menuju sistem manajemen kinerja modern yang mengedepankan objektivitas, transparansi, dan pengembangan profesional berbasis data. Integrasi 360-Degree Feedback dan CIT diyakini mampu menyediakan perspektif holistik dan bukti perilaku faktual yang diperlukan untuk penilaian yang lebih adil dan formatif.

The development of digital technology has driven significant economic transformation in various countries, including Muslim countries. Economic digitalization offers various opportunities, such as increased transaction efficiency, expanded market access, and strengthened financial inclusion. However, this development also presents various challenges, such as low Islamic financial literacy, the risk of technology misuse, and the emergence of economic practices inconsistent with Islamic principles. This study aims to analyze the role of Islamic economic values ​​in supporting the economic resilience of communities in Muslim countries in the digital era. The study used a descriptive qualitative approach with library research methods. Data were obtained from various literature sources, such as scientific journals, books, academic articles, and reports relevant to Islamic economics, economic resilience, and the digital economy for the 2021–2026 period. Data analysis was conducted using content analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that Islamic economic values, such as justice, honesty, trustworthiness, and the prohibition of riba (usury), gharar (gharar), and maysir (gambling), play a crucial role in creating more transparent, ethical, and sustainable digital economic activities. Furthermore, the development of Sharia-compliant fintech, Sharia-compliant digital financial services, and Sharia-compliant business platforms also supports increased financial inclusion and community economic resilience. Therefore, integrating digital technology and Islamic economic values ​​can be a strategy for strengthening the economic resilience of communities in Muslim countries.