Publication Search

58,296 articles from 461 journals · 1,579 citations tracked

Showing 1-2 of 2

Analytics

Sisca Dwi Aprilia; Noerma Kurnia Fajarwati; Meiby Zulfikar; Rizqi Fitrianti; Arfian Suryasuciramdhan

Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 2025 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

This study aims to analyze the satisfaction level of Generation Z visitors at the Serang City Regional Library using Expectation Confirmation Theory (ECT). This theory explains that satisfaction is formed when the actual service meets or exceeds user expectations. The research employed a descriptive quantitative approach with a survey technique, involving 89 respondents aged 17–28 years, selected purposively. The data were collected using a questionnaire with a 1–4 Likert scale and analyzed univariately. The results show that the majority of Generation Z visitors are satisfied with the library services, with 85.4% expressing satisfaction, while 14.6% expressed dissatisfaction. The factors contributing the most to satisfaction were staff friendliness (58.4% reported being very satisfied), room comfort (59.6% reported being very satisfied), and the availability of basic facilities such as tables, chairs, and adequate lighting. However, dissatisfaction mainly stemmed from digital facilities. About 45% of respondents stated that the Wi-Fi connection was unstable, disrupting online information access. Additionally, 60% of respondents felt that the collection of the latest books was still limited, failing to meet the academic and current trends of Generation Z. These findings highlight the importance of improving digital services, enhancing internet network quality, and expanding the collection of up-to-date and popular books. Furthermore, staff competence in digital literacy needs to be enhanced to support the increasing digital needs of users. With these measures, the library is expected to not only maintain visitor satisfaction but also improve its relevance and loyalty in the digital era.

Era Purike; Astriana Baiti; Nur Azizah

Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 2022 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Saat ini pengguna internet dan media sosial di Indonesia tumbuh pesat. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan media daring untuk mensosialisasikan beberapa kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan sikap dari para pengguna media sosial terhadap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kanal media daring milik pemerintah maupun kanal berita media daring. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner penetlitian kepada pengguna media sosial yang berusia 17-60 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47,7% responden menyatakan informasi yang diberikan oleh pemerintah kadang-kadang memberikan perubahan sikap, sementara 36,4% responden menyatakan bahwa informasi yang disampaikan membawa perubahan sikap pada diri mereka, dan 15,9% menyatakan informasi yang disampaikan tidak merubah sikap apapun bagi mereka. Hal yang menarik lainnya adalah 91,4% responden menyatakan bahwa mereka mengikuti komunikasi politik pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Sedangkan sisanya (8,6%) menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti informasi terkait kebijakan pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Namun responden menilai bahwa pemerintah belum dapat memaksimalkan komunikasi politik melalui media sosial yang dimiliki oleh pemerintah, dimana bahasa penyampaian informasi yang digunakan kurang sesuai dengan tingkat literasi pengguna media sosial, informasi yang disampaikan kurang menarik dan kurang informatif bagi pengguna media sosial, kurangnya unsur edukasi di informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan minimnya saluran penyampain keluhan di media daring atau media sosial yang dimiliki oleh pemerintah.  Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dari pemerintah untuk membenahi komunikasi yang dilakukan melalui media daring dan media sosial milik pemerintah.