Publication Search

The abuse of authority by public officials within Indonesia’s governmental administration has become an increasingly urgent issue to address. Such misconduct undermines the fundamental principles of good governance  including transparency, accountability, and justice which are essential for ensuring efficient and effective government operations. This study aims to conduct an in-depth analysis of the forms of abuse of authority by public officials, the factors influencing such behavior, and its impact on the effectiveness of governance and public trust. The research employs a normative approach with a prescriptive legal method, analyzing legislation related to the abuse of authority as well as a case-based approach to explore the implementation of authority by public officials in governmental practice.The findings indicate that abuse of authority may occur in various forms, such as exceeding the limits of granted power, conflating different authorities, or acting arbitrarily for personal or group interests  all of which contradict the principle of legality governing governmental actions. Moreover, such practices negatively affect the quality of public services and tarnish the image of governmental institutions. The study also finds that although Law No. 30 of 2014 on Government Administration provides a clear legal framework, its implementation remains hindered by weak internal and external oversight systems. Therefore, this research recommends strengthening more effective supervision mechanisms, enhancing transparency in administrative decision-making processes, and involving the public in monitoring efforts to ensure that public officials exercise their authority in accordance with established objectives in pursuit of a clean and just government.

The steady increase in divorce cases in Indonesia suggests that many couples begin married life without adequate emotional, financial, or intellectual readiness. In response, the government encourages premarital education as a preventive initiative designed to equip future spouses with the skills needed to manage potential domestic difficulties. Viewed through the lens of maqāṣid al-sharī‘ah, this initiative supports the essential goals of Islamic law, namely the promotion of well-being at the personal, family, community, and national levels. This study argues that premarital education reflects the core principles of Islamic legal ethics and functions as a normative expression of the sharī‘ah. Using a normative-theoretical legal framework combined with a maqāṣid al-sharī‘ah analysis, the research engages Qur’anic and Hadith texts, classical and modern fiqh discussions, uṣūl al-fiqh, Indonesian regulatory provisions on premarital counseling, and scholarly works on Islamic Family Law. The results show that major triggers of marital breakdown emotional instability, financial pressure, recurring disputes, and limited understanding of marital responsibilities can be reduced through structured premarital education. These programs strengthen spiritual awareness, emotional resilience, communication skills, conflict-resolution abilities, and economic management. Consequently, premarital education becomes a strategic mechanism for nurturing harmonious households and reinforcing the framework of Islamic Family Law in Indonesia, positioning it as a sharī‘ah oriented tool vital for contemporary social welfare.  

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, banyak kebijaksanaan yang dibuat oleh Pemerintah untuk Pembangunan Ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan yang merata di setiap daerah. Penelitian ini berbasis pada penelitian diskriptif, Dikatakan diskriptif karena penelitian ini menggambarkan objek yang diteliti. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah kemiskinan berpegaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok pembudidaya. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus dengan jumlah responden yang diambil sebanyak 11 responden. Metode analisis yang digunakan adalah skala Likert untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan Tunas Giri Makmur di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan Tunas Giri Makmur pada setiap indikator: tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi dan tugas kelompok, kesatuan dan kekompakan kelompok, pengembangan dan pemeliharaan kelompok, suasana kelompok, ketegangan kelompok, keefektifan kelompok, berada pada katagori tinggi dan sedangkan indikator Maksud tersembunyi pada katagori sedang. Secara akumulasi keseluruhan tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan pokdakan tunas giri makmur pada katagori tinggi dengan nilai skor 70,13. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kelompok pembudidaya tunas giri makmur tidak sealalu dalam kondisi statis, tetapi berada dalam kondisi dinamis yang dapat berubah dalam kehidupan kelompok.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dan untuk mengetahui pengaruh pengembangan A4 dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan di obyek wisata Pantai Sembilan. Penelitian ini dilakukan di kawasan obyek wisata Pantai Sembilan dengan analisa deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis A4. Bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu: meningkatkan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan terutama kapal penyeberangan, meningkatkan kualitas komunikasi/internet sebagai penunjang fasilitas pelayanan, meningkatkan standarisasi keamanan atraksi wisata demi keselamatan pengunjung dan pengembangan daya tarik wisata lainnya di sekitar kawasan Pantai Sembilan, serta menambah jumlah cottage. Pengaruh pengembangan A4 yaitu: dengan standarisasi keamanan atraksi wisata membuat wisatawan merasa aman saat berkunjung, pengembangan daya tarik wisata dapat memberikan atraksi baru sehingga wisatawan tidak jenuh saat berkunjung, peningkatan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan pada kapal penyeberangan dapat meminimalisir ketakutan calon wisatawan akan resiko kecelakaan di laut, serta peningkatan kualitas internet dan keasrian cottage dapat membuat wisatawan nyaman untuk berkunjung dalam tenggat waktu yang lebih lama.    

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk  mencegah  dan  menghapusnya.  Salah  satu  upaya  penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika semakin  meningkat.  Menurut  Suriadi  Gunawan,  peraturan  perundangan yang  mengkriminalisasi  pecandu  narkotika  perlu  ditinjau  kembali  karena tidak  realistis,  contohnya,  dengan  mengkriminalisasikan  pecandu  terbukti tidak menurunkan kasus narkotika. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkotika, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun.    

Adanya Parpol dalam negara demokrasi menjadi ciri yang konstitusional, sebab dengan adanya partai politik kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi legal dengan bernaung dibawah organisasi parpol. Namun demikian keberadaan parpol dalam negara harus patuh dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Sehingga pembubaran parpol menjadi suatu keniscayaan bila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam praktiknya. Pembubaran partai politik di Indonesia menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi bedasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat 1 UUD Tahun 1945 yang selanjutnya diatur dalam PMK No. 12 Tahun 2008 tentang Pembubaran Partai Politik. Partai politik dapat dibubarkan jika ideologi, asas dan tujuan bertentangan dengan Pancasila dan UUD tahun 1945. Negara Jerman mengatur pemburan partai politik dalam pasal 21 Basic Law apabila tujuan didirikannya partai atau tindakan anggota maupun pengikutnya berusaha menghapuskan tatanan dasar demokrasi yang bebas dan membahayakan keberadaan Negara Federal Jerman.    

Fenomena yang terjadi banyak sekali kasus yang telah terungkap bahwa makanan dan/atau minuman yang beredar di masyarakat, sebagian merupakan “makanan dan/atau minuman yang berbahaya atau mengandung zat kimia yang secara aturan melebihi takaran/porsi di luar aturan yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum   pidana terhadap penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam makanan yang beredar. Jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normative digunakan sebagai sumber bahan hukum. Pelaku diduga melanggar pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selain itu, dalam Pasal 64 angka 19 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 140 ayat (1) UU Pangan diatur bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan yang mengakibatkan timbulnya korban gangguan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Namun, perlu diperhatikan, ketentuan pidana di atas dikecualikan terhadap setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.