Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit: Perspektif Prinsip Kemitraan dan Pengawasan
Nisrina Hanun, et al. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit: Perspektif Prinsip Kemitraan dan Pengawasan. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2(6). https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1278
Nisrina Hanun; Elisatris Gultom; Nun Harieti, "Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit: Perspektif Prinsip Kemitraan dan Pengawasan," Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, vol. 2, no. 6, 2025.
Nisrina Hanun; Elisatris Gultom; Nun Harieti. "Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit: Perspektif Prinsip Kemitraan dan Pengawasan." Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, vol. 2, no. 6, 2025.
Nisrina Hanun; Elisatris Gultom; Nun Harieti. "Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit: Perspektif Prinsip Kemitraan dan Pengawasan." Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 2, no. 6 (2025).
Nisrina Hanun, et al. (2025) 'Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit: Perspektif Prinsip Kemitraan dan Pengawasan', Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2(6). doi: 10.62383/aliansi.v2i6.1278.
Nisrina Hanun; Elisatris Gultom; Nun Harieti. Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit: Perspektif Prinsip Kemitraan dan Pengawasan. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. 2025;2(6).
Pancasila as Grundnorm and Islamic Religious Education as Moral Foundation: Strengthening Constitutional Order through Islamic Sociological Jurisprudence Theory
Nazila Riskiya Putri; Nayla Damayanti; Meifta Dian Safitri; Ahmad Muhamad Mustin Nasoha
Pancasila and Islamic Religious Education as Ethical Foundations: Developing Digital Law in the Era of Technological Transformation through Islamic Sociological Jurisprudence Theory
Ahmad Muhammad Musain Nasoha; Afifah Nur Khusna; Erma Nur Fitriyani; Yesha Renata Andyne Ramadhani
Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara oleh PTUN: Menelaah Alasan Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Membatalkan KTUN
Tansya Hadiansyah Ramdi; Intan Sukmawati; Euis Maesaroh; Aji Nugraha; Taufiq Alamsyah
Perbandingan Kebijakan Formulasi Ganja di Kanada dan Uruguay Dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia
Shinta Chintya Fella; Syaifulah Yophi Ardiyanto; Tengku Arif Hidayat
Paradoks Sentralisasi dalam Desentralisasi: Analisis Konflik Norma Vertikal-Horizontal pada Evolusi UU Pemerintahan Daerah di Indonesia
Desi Ayuherma Anugrah; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Analisis Yuridis Kewenangan Fungsi DPRD Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
Ita Mulyawati Dewi; Agus Rasyid Chandra Wijaya