Alasan Konsumen Tidak Mengadukan Kasusnya serta Bentuk Perlindungan Konsumen Akibat Kosmetik yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Maria Grezhella Rihi ; Agustinus Hedewata ; Helsina Fransiska Pello
Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 📅 2024 Vol 1, No 6 🔗 DOI: 10.62383/aliansi.v1i6.557
Abstract
Development of the era in field of trade and industry has led increasingly advanced and innovative products and services created and used by the community. In the era of free trade, export and import opportunities are wide open and have an impact on the entry of products legally or illegally. This study aims to determine the reasons why consumers/victims of the use of cosmetics containing hazardous materials are reluctant to report to BPOM and to determine the form of legal protection for consumers who are harmed due to using cosmetics containing hazardous materials reviewed from Law No. 08 of 1999 concerning Consumer Protection. Aspects that influence consumers not to report cosmetic brands using hazardous materials to BPOM are, consumer reluctance to use cosmetics with hazardous materials comes from combination of individual health problems, increased knowledge and awareness, ethical considerations, trust in regulations, and the influence of social and environmental factors. The circulation of cosmetic products containing hazardous materials will harm consumers, in this case business actors have certainly violated the Consumer Protection Law. These forms of legal protection create a just and orderly society by balancing individual freedom with the need for regulation and protection against various potential losses.
How to Cite

Maria Grezhella Rihi, et al. (2024). Alasan Konsumen Tidak Mengadukan Kasusnya serta Bentuk Perlindungan Konsumen Akibat Kosmetik yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(6). https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.557

Maria Grezhella Rihi; Agustinus Hedewata; Helsina Fransiska Pello, "Alasan Konsumen Tidak Mengadukan Kasusnya serta Bentuk Perlindungan Konsumen Akibat Kosmetik yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, vol. 1, no. 6, 2024.

Maria Grezhella Rihi; Agustinus Hedewata; Helsina Fransiska Pello. "Alasan Konsumen Tidak Mengadukan Kasusnya serta Bentuk Perlindungan Konsumen Akibat Kosmetik yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, vol. 1, no. 6, 2024.

Maria Grezhella Rihi; Agustinus Hedewata; Helsina Fransiska Pello. "Alasan Konsumen Tidak Mengadukan Kasusnya serta Bentuk Perlindungan Konsumen Akibat Kosmetik yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 1, no. 6 (2024).

Maria Grezhella Rihi, et al. (2024) 'Alasan Konsumen Tidak Mengadukan Kasusnya serta Bentuk Perlindungan Konsumen Akibat Kosmetik yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen', Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(6). doi: 10.62383/aliansi.v1i6.557.

Maria Grezhella Rihi; Agustinus Hedewata; Helsina Fransiska Pello. Alasan Konsumen Tidak Mengadukan Kasusnya serta Bentuk Perlindungan Konsumen Akibat Kosmetik yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. 2024;1(6).

Artikel Terkait

Pancasila and Islamic Religious Education as Ethical Foundations: Developing Digital Law in the Era of Technological Transformation through Islamic Sociological Jurisprudence Theory

Ahmad Muhammad Musain Nasoha; Afifah Nur Khusna; Erma Nur Fitriyani; Yesha Renata Andyne Ramadhani

Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara oleh PTUN: Menelaah Alasan Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Membatalkan KTUN

Tansya Hadiansyah Ramdi; Intan Sukmawati; Euis Maesaroh; Aji Nugraha; Taufiq Alamsyah

Pancasila as Grundnorm and Islamic Religious Education as Moral Foundation: Strengthening Constitutional Order through Islamic Sociological Jurisprudence Theory

Nazila Riskiya Putri; Nayla Damayanti; Meifta Dian Safitri; Ahmad Muhamad Mustin Nasoha

Paradoks Sentralisasi dalam Desentralisasi: Analisis Konflik Norma Vertikal-Horizontal pada Evolusi UU Pemerintahan Daerah di Indonesia

Desi Ayuherma Anugrah; I Dewa Gede Herman Yudiawan

Perbandingan Kebijakan Formulasi Ganja di Kanada dan Uruguay Dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia

Shinta Chintya Fella; Syaifulah Yophi Ardiyanto; Tengku Arif Hidayat

Analisis Yuridis Kewenangan Fungsi DPRD Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

Ita Mulyawati Dewi; Agus Rasyid Chandra Wijaya
Tren Sitasi Jurnal