Tata Cara Perkawinan Adat Amanatun Utara (Timor) Dalam Pelaksanaan Proses“Mafe Mamoen” di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Omri Yori Linome, et al. (2024). Tata Cara Perkawinan Adat Amanatun Utara (Timor) Dalam Pelaksanaan Proses“Mafe Mamoen” di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Timor Tengah Selatan . Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(5). https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.440
Omri Yori Linome; Reny Masu; A.Resopijani, "Tata Cara Perkawinan Adat Amanatun Utara (Timor) Dalam Pelaksanaan Proses“Mafe Mamoen” di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Timor Tengah Selatan ," Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, vol. 1, no. 5, 2024.
Omri Yori Linome; Reny Masu; A.Resopijani. "Tata Cara Perkawinan Adat Amanatun Utara (Timor) Dalam Pelaksanaan Proses“Mafe Mamoen” di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Timor Tengah Selatan ." Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, vol. 1, no. 5, 2024.
Omri Yori Linome; Reny Masu; A.Resopijani. "Tata Cara Perkawinan Adat Amanatun Utara (Timor) Dalam Pelaksanaan Proses“Mafe Mamoen” di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Timor Tengah Selatan ." Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 1, no. 5 (2024).
Omri Yori Linome, et al. (2024) 'Tata Cara Perkawinan Adat Amanatun Utara (Timor) Dalam Pelaksanaan Proses“Mafe Mamoen” di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Timor Tengah Selatan ', Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(5). doi: 10.62383/aliansi.v1i5.440.
Omri Yori Linome; Reny Masu; A.Resopijani. Tata Cara Perkawinan Adat Amanatun Utara (Timor) Dalam Pelaksanaan Proses“Mafe Mamoen” di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Timor Tengah Selatan . Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. 2024;1(5).
Pancasila as Grundnorm and Islamic Religious Education as Moral Foundation: Strengthening Constitutional Order through Islamic Sociological Jurisprudence Theory
Nazila Riskiya Putri; Nayla Damayanti; Meifta Dian Safitri; Ahmad Muhamad Mustin Nasoha
Pancasila and Islamic Religious Education as Ethical Foundations: Developing Digital Law in the Era of Technological Transformation through Islamic Sociological Jurisprudence Theory
Ahmad Muhammad Musain Nasoha; Afifah Nur Khusna; Erma Nur Fitriyani; Yesha Renata Andyne Ramadhani
Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara oleh PTUN: Menelaah Alasan Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Membatalkan KTUN
Tansya Hadiansyah Ramdi; Intan Sukmawati; Euis Maesaroh; Aji Nugraha; Taufiq Alamsyah
Paradoks Sentralisasi dalam Desentralisasi: Analisis Konflik Norma Vertikal-Horizontal pada Evolusi UU Pemerintahan Daerah di Indonesia
Desi Ayuherma Anugrah; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Perbandingan Kebijakan Formulasi Ganja di Kanada dan Uruguay Dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia
Shinta Chintya Fella; Syaifulah Yophi Ardiyanto; Tengku Arif Hidayat
Analisis Yuridis Kewenangan Fungsi DPRD Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
Ita Mulyawati Dewi; Agus Rasyid Chandra Wijaya