Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif
Riska Buhungo, et al. (2024). Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(4). https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.248
Riska Buhungo; Erman I. Rahim; Abdul Hamid Tome, "Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif," Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, vol. 1, no. 4, 2024.
Riska Buhungo; Erman I. Rahim; Abdul Hamid Tome. "Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif." Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, vol. 1, no. 4, 2024.
Riska Buhungo; Erman I. Rahim; Abdul Hamid Tome. "Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif." Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 1, no. 4 (2024).
Riska Buhungo, et al. (2024) 'Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif', Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(4). doi: 10.62383/aliansi.v1i4.248.
Riska Buhungo; Erman I. Rahim; Abdul Hamid Tome. Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. 2024;1(4).
Pancasila and Islamic Religious Education as Ethical Foundations: Developing Digital Law in the Era of Technological Transformation through Islamic Sociological Jurisprudence Theory
Ahmad Muhammad Musain Nasoha; Afifah Nur Khusna; Erma Nur Fitriyani; Yesha Renata Andyne Ramadhani
Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara oleh PTUN: Menelaah Alasan Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Membatalkan KTUN
Tansya Hadiansyah Ramdi; Intan Sukmawati; Euis Maesaroh; Aji Nugraha; Taufiq Alamsyah
Pancasila as Grundnorm and Islamic Religious Education as Moral Foundation: Strengthening Constitutional Order through Islamic Sociological Jurisprudence Theory
Nazila Riskiya Putri; Nayla Damayanti; Meifta Dian Safitri; Ahmad Muhamad Mustin Nasoha
Paradoks Sentralisasi dalam Desentralisasi: Analisis Konflik Norma Vertikal-Horizontal pada Evolusi UU Pemerintahan Daerah di Indonesia
Desi Ayuherma Anugrah; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Perbandingan Kebijakan Formulasi Ganja di Kanada dan Uruguay Dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia
Shinta Chintya Fella; Syaifulah Yophi Ardiyanto; Tengku Arif Hidayat
Analisis Yuridis Kewenangan Fungsi DPRD Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
Ita Mulyawati Dewi; Agus Rasyid Chandra Wijaya