Tinjauan Yuridis Asas Pemaafan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nova Yolandya Sitanggang ; La Syarifudin ; Nur Aripkah
Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 📅 2026 Vol 3, No 1 🔗 DOI: 10.62383/demokrasi.v3i1.1525
Abstract
The Criminal Procedure Code (KUHAP) regulates three types of decisions that may be rendered by judges in criminal proceedings. A legal issue arises in situations where a defendant is proven guilty lawfully and convincingly, yet the imposition of a criminal punishment would create a conflict between legal certainty and legal justice. Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) introduces a new principle known as Rechtelijk Pardon, or what is referred to as a judicial pardon ruling. This provision offers guidelines for sentencing by considering various factors related to justice and humanity. Following the reform of the Criminal Code through the inclusion of this provision, there emerges a need to reform the Criminal Procedure Code as well, specifically by incorporating the judicial pardon decision into Article 191 of KUHAP. This research employs a normative legal research method using primary and secondary data sources. The research approach utilizes statutory and conceptual approaches. The results of the study emphasize the importance of adding the judicial pardon decision to Article 191 of KUHAP so that the reform of criminal law in Indonesia maintains coherence between substantive and procedural legal reforms, thereby creating a criminal justice system that is more just, humane, and responsive to societal needs.
Keywords
Judge's Pardon Decision; Justice; Legal Certainty; Legal Pardon; Reform Criminal Code
How to Cite

Nova Yolandya Sitanggang, et al. (2026). Tinjauan Yuridis Asas Pemaafan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 3(1). https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1525

Nova Yolandya Sitanggang; La Syarifudin; Nur Aripkah, "Tinjauan Yuridis Asas Pemaafan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 3, no. 1, 2026.

Nova Yolandya Sitanggang; La Syarifudin; Nur Aripkah. "Tinjauan Yuridis Asas Pemaafan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 3, no. 1, 2026.

Nova Yolandya Sitanggang; La Syarifudin; Nur Aripkah. "Tinjauan Yuridis Asas Pemaafan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 3, no. 1 (2026).

Nova Yolandya Sitanggang, et al. (2026) 'Tinjauan Yuridis Asas Pemaafan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 3(1). doi: 10.62383/demokrasi.v3i1.1525.

Nova Yolandya Sitanggang; La Syarifudin; Nur Aripkah. Tinjauan Yuridis Asas Pemaafan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. 2026;3(1).

Artikel Terkait

Dinamika Konflik Agraria di Wilayah Pesisir : Studi Kasus Akuisisi Lahan oleh Universitas Pertahanan di Pantai Atapupu Desa Jenilu Kabupaten Belu

Apriliani Otu; Yeftha Y. Sabaat; Maria M. Niis

Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Pertamax Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Firsi Nurhasanah; Sabrina Naila Malihah; Vania Therecia Situmorang

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi

Muhammad Tazkiya Syauqi; Sukri Padil Dongoran

Dilema Keamanan Mesir di Selat Bab el-Mandeb dalam Menghadapi Eskalasi Serangan Houthi terhadap Jalur Perdagangan Maritim Global

Agnesia Agnesia

Kedudukan Akta Hibah Tanah yang Melebihi Batas Maksimal bagi Penerima Hibah Beragama Islam

Rayyan Fakhri; Ilyas Ismail; Zainal Abidin

Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Penanganan Perkara Tindakan Faktual yang Didahului Dengan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Terhadap Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024: Studi Komparatif Putusan Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.BDG dan 41/G/TF/2024/PTUN.BDG

Theo Yonathan Simon Laturiuw
Tren Sitasi Jurnal