Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Penanganan Perkara Tindakan Faktual yang Didahului Dengan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Terhadap Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024: Studi Komparatif Putusan Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.BDG dan 41/G/TF/2024/PTUN.BDG

Theo Yonathan Simon Laturiuw
Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 📅 2026 Vol 3, No 2 🔗 DOI: 10.62383/demokrasi.v3i2.1631
Abstract
This research examines the practice of handling Factual Action (TF) cases at the State Administrative Court (PTUN) after the issuance of Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 and the Job Creation Law, as well as the implications for the issuance of SEMA Number 2 of 2024. The main focus is on Factual Action (TF) cases which are preceded by a letter requesting the issuance of a certificate with a comparative study of Decision Number 93/G/TF/2023/PTUN.BDG and  41/G/TF/2024/PTUN.BDG.  This research aims to analyze whether TF cases that are preceded by an application for issuing a certificate are a form of smuggling in Negative Fictitious or Positive Fictitious cases, or whether they have their own classification because there are unique characteristics that differentiate them.  The research method used is a normative legal research method with a case study approach.  The research results show that there are two models for handling TF cases which are preceded by a request for certificate issuance.  The two are different because the first model can be considered as Positive Fictitious/Negative Fictitious legal smuggling, but the second model is not legal smuggling.  This means that the existence of factual action cases has produced various types of factual actions with their own unique characteristics.  These cases are not always smuggling Positive Fictitious or Negative Fictitious cases, but have unique characteristics that need to be recognized and accommodated in the practice of state administrative justice.
Keywords
Factual Actions; Government Actions; Government Administrative Actions; Negative Fictitious; Positive Fictitious
How to Cite

Theo Yonathan Simon Laturiuw (2026). Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Penanganan Perkara Tindakan Faktual yang Didahului Dengan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Terhadap Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024: Studi Komparatif Putusan Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.BDG dan 41/G/TF/2024/PTUN.BDG. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 3(2). https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i2.1631

Theo Yonathan Simon Laturiuw, "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Penanganan Perkara Tindakan Faktual yang Didahului Dengan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Terhadap Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024: Studi Komparatif Putusan Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.BDG dan 41/G/TF/2024/PTUN.BDG," Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 3, no. 2, 2026.

Theo Yonathan Simon Laturiuw. "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Penanganan Perkara Tindakan Faktual yang Didahului Dengan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Terhadap Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024: Studi Komparatif Putusan Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.BDG dan 41/G/TF/2024/PTUN.BDG." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 3, no. 2, 2026.

Theo Yonathan Simon Laturiuw. "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Penanganan Perkara Tindakan Faktual yang Didahului Dengan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Terhadap Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024: Studi Komparatif Putusan Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.BDG dan 41/G/TF/2024/PTUN.BDG." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 3, no. 2 (2026).

Theo Yonathan Simon Laturiuw (2026) 'Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Penanganan Perkara Tindakan Faktual yang Didahului Dengan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Terhadap Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024: Studi Komparatif Putusan Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.BDG dan 41/G/TF/2024/PTUN.BDG', Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 3(2). doi: 10.62383/demokrasi.v3i2.1631.

Theo Yonathan Simon Laturiuw. Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Penanganan Perkara Tindakan Faktual yang Didahului Dengan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Terhadap Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024: Studi Komparatif Putusan Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.BDG dan 41/G/TF/2024/PTUN.BDG. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. 2026;3(2).

Artikel Terkait

Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Pertamax Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Firsi Nurhasanah; Sabrina Naila Malihah; Vania Therecia Situmorang

Dilema Keamanan Mesir di Selat Bab el-Mandeb dalam Menghadapi Eskalasi Serangan Houthi terhadap Jalur Perdagangan Maritim Global

Agnesia Agnesia

Dinamika Konflik Agraria di Wilayah Pesisir : Studi Kasus Akuisisi Lahan oleh Universitas Pertahanan di Pantai Atapupu Desa Jenilu Kabupaten Belu

Apriliani Otu; Yeftha Y. Sabaat; Maria M. Niis

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi

Muhammad Tazkiya Syauqi; Sukri Padil Dongoran

Kedudukan Akta Hibah Tanah yang Melebihi Batas Maksimal bagi Penerima Hibah Beragama Islam

Rayyan Fakhri; Ilyas Ismail; Zainal Abidin

Pengaturan Penyalahgunaan Keadaan pada Perjanjian Jual Beli : (Studi Komparatif Antara Hukum Perdata di Indonesia dan Belanda)

Ridho Setiawan Usman; Mutia Cherawaty Thalib; Nurul Fazri Elfikri
Tren Sitasi Jurnal