Batas Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan Berkaitan dengan Dicabutnya Izin Usaha Pertambangan: Studi Kasus Putusan No.3/Pdt.G/2023/PN Mgg

Santika ; Charisa Dwi ; Suryanti ; Nyulistiowati ; Mantili ; Rai
Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 📅 2025 Vol 2, No 4 🔗 DOI: 10.62383/demokrasi.v2i4.1413
Abstract
The limits of authority among the company’s organs in corporate management are expressly regulated under the UUPT, which assigns managerial and representative functions to the Board of Directors, supervisory and advisory functions to the Board of Commissioners, and control functions to the General Meeting of Shareholders. In practice, these authorities are often not implemented effectively, resulting in various violations. Such violations do not always arise from ultra vires acts but may also stem from negligence in exercising the granted authority. Improper management, administrative omissions, and passive supervision contribute to the risk of loss upon revocation of a mining business license. The absence of a valid license removes the company’s legal basis for operating and triggers potential liability for he organs that were negligent. This research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through literature review and case study of Decision No. 3/Pdt.G/2023/PN.Mgg. Directors must distinguish between beheer and beschikking actions when determining the scope of corporate management. Meanwhile, the Board of Commissioners is obligated to conduct supervision and provide advice proactively, whether requested or not, as a manifestation of good faith.
Keywords
Authority; IUP; Negligence; Organs; UUPT
How to Cite

Santika, et al. (2025). Batas Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan Berkaitan dengan Dicabutnya Izin Usaha Pertambangan: Studi Kasus Putusan No.3/Pdt.G/2023/PN Mgg. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2(4). https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i4.1413

Santika, Charisa Dwi; Suryanti, Nyulistiowati; Mantili, Rai, "Batas Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan Berkaitan dengan Dicabutnya Izin Usaha Pertambangan: Studi Kasus Putusan No.3/Pdt.G/2023/PN Mgg," Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 2, no. 4, 2025.

Santika, Charisa Dwi; Suryanti, Nyulistiowati; Mantili, Rai. "Batas Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan Berkaitan dengan Dicabutnya Izin Usaha Pertambangan: Studi Kasus Putusan No.3/Pdt.G/2023/PN Mgg." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 2, no. 4, 2025.

Santika, Charisa Dwi; Suryanti, Nyulistiowati; Mantili, Rai. "Batas Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan Berkaitan dengan Dicabutnya Izin Usaha Pertambangan: Studi Kasus Putusan No.3/Pdt.G/2023/PN Mgg." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 2, no. 4 (2025).

Santika, et al. (2025) 'Batas Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan Berkaitan dengan Dicabutnya Izin Usaha Pertambangan: Studi Kasus Putusan No.3/Pdt.G/2023/PN Mgg', Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2(4). doi: 10.62383/demokrasi.v2i4.1413.

Santika, Charisa Dwi; Suryanti, Nyulistiowati; Mantili, Rai. Batas Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan Berkaitan dengan Dicabutnya Izin Usaha Pertambangan: Studi Kasus Putusan No.3/Pdt.G/2023/PN Mgg. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. 2025;2(4).

Artikel Terkait

Dilema Keamanan Mesir di Selat Bab el-Mandeb dalam Menghadapi Eskalasi Serangan Houthi terhadap Jalur Perdagangan Maritim Global

Agnesia Agnesia

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi

Muhammad Tazkiya Syauqi; Sukri Padil Dongoran

Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Pertamax Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Firsi Nurhasanah; Sabrina Naila Malihah; Vania Therecia Situmorang

Dinamika Konflik Agraria di Wilayah Pesisir : Studi Kasus Akuisisi Lahan oleh Universitas Pertahanan di Pantai Atapupu Desa Jenilu Kabupaten Belu

Apriliani Otu; Yeftha Y. Sabaat; Maria M. Niis

Kedudukan Akta Hibah Tanah yang Melebihi Batas Maksimal bagi Penerima Hibah Beragama Islam

Rayyan Fakhri; Ilyas Ismail; Zainal Abidin

Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Penanganan Perkara Tindakan Faktual yang Didahului Dengan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Terhadap Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024: Studi Komparatif Putusan Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.BDG dan 41/G/TF/2024/PTUN.BDG

Theo Yonathan Simon Laturiuw
Tren Sitasi Jurnal