Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian ASTACITA Atas Independensi Hakim Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016
Pulu, et al. (2025). Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian ASTACITA Atas Independensi Hakim Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2(3). https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1044
Pulu, Ican; Monira A. Kasim; Roy Marthen Moonti, "Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian ASTACITA Atas Independensi Hakim Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016," Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 2, no. 3, 2025.
Pulu, Ican; Monira A. Kasim; Roy Marthen Moonti. "Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian ASTACITA Atas Independensi Hakim Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 2, no. 3, 2025.
Pulu, Ican; Monira A. Kasim; Roy Marthen Moonti. "Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian ASTACITA Atas Independensi Hakim Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 2, no. 3 (2025).
Pulu, et al. (2025) 'Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian ASTACITA Atas Independensi Hakim Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016', Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2(3). doi: 10.62383/demokrasi.v2i3.1044.
Pulu, Ican; Monira A. Kasim; Roy Marthen Moonti. Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian ASTACITA Atas Independensi Hakim Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. 2025;2(3).
Dinamika Konflik Agraria di Wilayah Pesisir : Studi Kasus Akuisisi Lahan oleh Universitas Pertahanan di Pantai Atapupu Desa Jenilu Kabupaten Belu
Apriliani Otu; Yeftha Y. Sabaat; Maria M. Niis
Dilema Keamanan Mesir di Selat Bab el-Mandeb dalam Menghadapi Eskalasi Serangan Houthi terhadap Jalur Perdagangan Maritim Global
Agnesia Agnesia
Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Pertamax Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Firsi Nurhasanah; Sabrina Naila Malihah; Vania Therecia Situmorang
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi
Muhammad Tazkiya Syauqi; Sukri Padil Dongoran
Kedudukan Akta Hibah Tanah yang Melebihi Batas Maksimal bagi Penerima Hibah Beragama Islam
Rayyan Fakhri; Ilyas Ismail; Zainal Abidin
Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Penanganan Perkara Tindakan Faktual yang Didahului Dengan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Terhadap Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024: Studi Komparatif Putusan Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.BDG dan 41/G/TF/2024/PTUN.BDG
Theo Yonathan Simon Laturiuw