Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa dan Pelaksanaannya Terhadap Pembangunan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang

Saranti Oktoriani Hay ; Kotan Y. Stefanus ; Cyrilius W. T. Lamataro
Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 📅 2024 Vol 2, No 1 🔗 DOI: 10.62383/demokrasi.v2i1.722
Abstract
This study examines the regulation of the Village Consultative Body's (BPD) oversight of village government and its implementation concerning development in Poto Village, Fatuleu Barat District, Kupang Regency. The research aims to analyze how the BPD performs its oversight function in accordance with applicable regulations, the challenges faced during implementation, and the impact of this oversight on the success of village development. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that while the BPD plays a strategic role in ensuring transparency and accountability within the village government, its implementation faces challenges such as limited understanding of regulations among BPD members and insufficient resources. This study recommends training for BPD members, improved communication between the BPD and village government, and strengthened regulations to support more effective and sustainable development.
Keywords
Supervision Arrangements; Village Consultative Body; Village Governmen; Village Development; Poto Village
How to Cite

Saranti Oktoriani Hay, et al. (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa dan Pelaksanaannya Terhadap Pembangunan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2(1). https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.722

Saranti Oktoriani Hay; Kotan Y. Stefanus; Cyrilius W. T. Lamataro, "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa dan Pelaksanaannya Terhadap Pembangunan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang," Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 2, no. 1, 2024.

Saranti Oktoriani Hay; Kotan Y. Stefanus; Cyrilius W. T. Lamataro. "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa dan Pelaksanaannya Terhadap Pembangunan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 2, no. 1, 2024.

Saranti Oktoriani Hay; Kotan Y. Stefanus; Cyrilius W. T. Lamataro. "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa dan Pelaksanaannya Terhadap Pembangunan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 2, no. 1 (2024).

Saranti Oktoriani Hay, et al. (2024) 'Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa dan Pelaksanaannya Terhadap Pembangunan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang', Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2(1). doi: 10.62383/demokrasi.v2i1.722.

Saranti Oktoriani Hay; Kotan Y. Stefanus; Cyrilius W. T. Lamataro. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa dan Pelaksanaannya Terhadap Pembangunan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. 2024;2(1).

Artikel Terkait

Dilema Keamanan Mesir di Selat Bab el-Mandeb dalam Menghadapi Eskalasi Serangan Houthi terhadap Jalur Perdagangan Maritim Global

Agnesia Agnesia

Dinamika Konflik Agraria di Wilayah Pesisir : Studi Kasus Akuisisi Lahan oleh Universitas Pertahanan di Pantai Atapupu Desa Jenilu Kabupaten Belu

Apriliani Otu; Yeftha Y. Sabaat; Maria M. Niis

Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Pertamax Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Firsi Nurhasanah; Sabrina Naila Malihah; Vania Therecia Situmorang

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi

Muhammad Tazkiya Syauqi; Sukri Padil Dongoran

Kedudukan Akta Hibah Tanah yang Melebihi Batas Maksimal bagi Penerima Hibah Beragama Islam

Rayyan Fakhri; Ilyas Ismail; Zainal Abidin

Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Penanganan Perkara Tindakan Faktual yang Didahului Dengan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Terhadap Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024: Studi Komparatif Putusan Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.BDG dan 41/G/TF/2024/PTUN.BDG

Theo Yonathan Simon Laturiuw
Tren Sitasi Jurnal