Analisis Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Terhadap Permasalahan Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Kepri

Adellia Adellia ; Khairun Nisa Siregar ; Yesi Juliantri
Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komuni... 📅 2024 Vol 1, No 4 🔗 DOI: 10.62383/konstitusi.v1i4.171
Abstract
This journal analyzes the policies implemented by the Regional Border Management Agency (BPPD) regarding the problem of illegal fishing in the border area of the Riau Islands (KEPRI). Illegal fishing is a serious challenge faced by Indonesia and other archipelagic countries. The results of the analysis show that the BPPD has implemented various policies to address the problem of illegal fishing in the KEPRI border area. These policies include cooperation with related agencies, stricter law enforcement, and strengthening the capacity of local communities in managing marine resources. Based on the results of the analysis, this study recommends the need to strengthen inter-agency collaboration in law enforcement and maritime surveillance in the KEPRI border area. In addition, it is also important to increase public education and awareness about the importance of maintaining the sustainability of marine resources and involve them in the management of these resources.
Keywords
BPPD; Illegal Fishing; Policy; Border
How to Cite

Adellia Adellia, et al. (2024). Analisis Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Terhadap Permasalahan Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Kepri. Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 1(4). https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i4.171

Adellia Adellia; Khairun Nisa Siregar; Yesi Juliantri, "Analisis Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Terhadap Permasalahan Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Kepri," Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, vol. 1, no. 4, 2024.

Adellia Adellia; Khairun Nisa Siregar; Yesi Juliantri. "Analisis Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Terhadap Permasalahan Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Kepri." Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, vol. 1, no. 4, 2024.

Adellia Adellia; Khairun Nisa Siregar; Yesi Juliantri. "Analisis Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Terhadap Permasalahan Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Kepri." Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi 1, no. 4 (2024).

Adellia Adellia, et al. (2024) 'Analisis Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Terhadap Permasalahan Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Kepri', Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 1(4). doi: 10.62383/konstitusi.v1i4.171.

Adellia Adellia; Khairun Nisa Siregar; Yesi Juliantri. Analisis Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Terhadap Permasalahan Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Kepri. Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi. 2024;1(4).

Artikel Terkait

Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Digital Melalui Website Digikel di Kelurahan Biawao & Limba U1 Kota Gorontalo

Israwati Salsabila Karsimin; Irawaty Igirisa; Alfiyah Agussalim

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Mario Silitonga

Ketiadaan Batas Waktu dalam Peradilan Perdata dan Dampaknya terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Chairul Huda Yudi Mahardika; Rhamaditya Oktaviano Suryo Adi; Anggi Sri Haryati Simarmata

Pelaksanaan Mediasi dalam Peradilan Perdata dan Kaitannya dengan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Tubagus Muhamad Faldiansyah; Hayev Fackih Faturohman; Anggi Sri Haryati Simarmata

Analisis Yuridis Viktimologi dalam Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia

Muhammad Raihan Sam; Tasya Kusuma Wardani

Efektivitas Program Jakarta Evolution (JakEVO) dalam Memberikan Pelayanan Perizinan di Jakarta Selatan

Rabbani Priyotomo; Khaerul Umam Noer
Tren Sitasi Jurnal