Urgensi Menggali Potensi Pendapatan Daerah Selain PBB Untuk Kesejahteraan, Meningkatkan Hak Ekonomi Masyarakat dan Peka HAM

Abdul Azis ; Merah Johansyah ; Bayu Mandiri ; Stefano Stefano ; Hasriyani Hasriyani
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, d... 📅 2025 Vol 2, No 4 🔗 DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i4.1226
Abstract
Local Own-Source Revenue (PAD) serves as a vital instrument in supporting regional independence and public welfare. For decades, the Land and Building Tax (PBB) has been one of the primary sources of local revenue; however, excessive dependence on PBB is considered less effective in promoting equitable economic development and enhancing citizens’ economic rights. Forcing PBB increases of hundreds of percent, as has recently occurred in a number of regions such as Pati Regency, Central Java, and dozens of other regions amid the current difficult economic situation, has invited criticism and protests. This policy has been accused of violating human rights. For this reason this study aims to analyze the urgency of exploring alternative local revenue sources beyond PBB, such as local taxes, public service retributions, management of regional assets, and innovative revenue models based on local potential. The research uses a qualitative approach through literature review and fiscal policy analysis at the regional level. The findings indicate that diversification of local revenue sources can strengthen regional fiscal capacity, improve public service delivery, and foster broader community economic participation. By sustainably and transparently developing local potential, local governments can not only enhance community welfare but also uphold the principle of economic justice as mandated by the Constitution. Therefore, optimizing local revenue sources beyond PBB represents a strategic step toward inclusive and equitable regional economic independence.
Keywords
Local Revenue; Land and Building Tax; Welfare; Human Rights; Economic Rights
How to Cite

Abdul Azis, et al. (2025). Urgensi Menggali Potensi Pendapatan Daerah Selain PBB Untuk Kesejahteraan, Meningkatkan Hak Ekonomi Masyarakat dan Peka HAM. Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(4). https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i4.1226

Abdul Azis; Merah Johansyah; Bayu Mandiri; Stefano Stefano; Hasriyani Hasriyani, "Urgensi Menggali Potensi Pendapatan Daerah Selain PBB Untuk Kesejahteraan, Meningkatkan Hak Ekonomi Masyarakat dan Peka HAM," Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, vol. 2, no. 4, 2025.

Abdul Azis; Merah Johansyah; Bayu Mandiri; Stefano Stefano; Hasriyani Hasriyani. "Urgensi Menggali Potensi Pendapatan Daerah Selain PBB Untuk Kesejahteraan, Meningkatkan Hak Ekonomi Masyarakat dan Peka HAM." Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, vol. 2, no. 4, 2025.

Abdul Azis; Merah Johansyah; Bayu Mandiri; Stefano Stefano; Hasriyani Hasriyani. "Urgensi Menggali Potensi Pendapatan Daerah Selain PBB Untuk Kesejahteraan, Meningkatkan Hak Ekonomi Masyarakat dan Peka HAM." Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan 2, no. 4 (2025).

Abdul Azis, et al. (2025) 'Urgensi Menggali Potensi Pendapatan Daerah Selain PBB Untuk Kesejahteraan, Meningkatkan Hak Ekonomi Masyarakat dan Peka HAM', Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(4). doi: 10.62383/desentralisasi.v2i4.1226.

Abdul Azis; Merah Johansyah; Bayu Mandiri; Stefano Stefano; Hasriyani Hasriyani. Urgensi Menggali Potensi Pendapatan Daerah Selain PBB Untuk Kesejahteraan, Meningkatkan Hak Ekonomi Masyarakat dan Peka HAM. Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan. 2025;2(4).

Artikel Terkait

Imunitas Advokat dan Kemanfaatan Hukum: Studi Kasus Potensi Kriminalisasi Profesi dalam Perkara Hendra Sianipar

Citra Azra Amalia; Rafif Gadi Maulana; Shelomita Azalia Widiyaningrum; Arie Sukanti Siagian; Baidhowi Baidhowi

Perspektif Hukum Teknologi Informasi dan Ham pada Fenomena Buzzer Politik di Media Sosial

Ni Komang Githa Chandra Dew; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani

Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan Nasional dengan Standar Hukum Perburuhan Internasional

Riska Amelia Putri

Analisis Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi dalam Penanganan Pencemaran Sungai Batanghari Akibat Tambang Ilegal

Marcelia Amanda Slaliahi; Michael Lega; Suci Rahmadani

Peran Etika Bisnis dalam Membangun Kepercayaan Konsumen pada Pedagang Kaki Lima di Kota Dumai

Putri Sulisti; Hildawati Hildawati

Gratifikasi Seksual sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Prinsip Hukum Islam

Andi Rachmat Indra; Ruslan Abdul Gani; Rahmi Hidayati; Abdul Halim
Tren Sitasi Jurnal