Kebijakan BPN Kota Tangerang Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah

Eva Putra Jaya Zai ; Dika Danuarta ; Khikmawanto Khikmawanto
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, d... 📅 2025 Vol 2, No 3 🔗 DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i3.943
Abstract
Organizing government affairs in the land sector is The National Land Agency (BPN) holds the authority to manage land-related affairs, including the administrative resolution of land disputes within its jurisdiction.The foundation for BPN's ability to act as a mediator and assist the parties in identifying several options for settling conflicts without resorting to decision-making or coercion is Regulation of the Head of BPN No. 11 of 2016.
To put it another way, this research approach combines qualitative legal data analysis with a normative legal research methodology. Land disputes that fall under BPN's purview are the focus of this study. A peace agreement signed by involving the disputing parties and the mediator, along with documented proceedings of the mediation process signed by the mediator, document the agreement achieved in the event that mediation is successful. The peace accord that the BPN mediator mediated is exclusively.
Keywords
Land Policy; Land Certificate; Implementation; Tangerang City; BPN
How to Cite

Eva Putra Jaya Zai, et al. (2025). Kebijakan BPN Kota Tangerang Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah. Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(3). https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.943

Eva Putra Jaya Zai; Dika Danuarta; Khikmawanto Khikmawanto, "Kebijakan BPN Kota Tangerang Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah," Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, vol. 2, no. 3, 2025.

Eva Putra Jaya Zai; Dika Danuarta; Khikmawanto Khikmawanto. "Kebijakan BPN Kota Tangerang Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah." Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, vol. 2, no. 3, 2025.

Eva Putra Jaya Zai; Dika Danuarta; Khikmawanto Khikmawanto. "Kebijakan BPN Kota Tangerang Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah." Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan 2, no. 3 (2025).

Eva Putra Jaya Zai, et al. (2025) 'Kebijakan BPN Kota Tangerang Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah', Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(3). doi: 10.62383/desentralisasi.v2i3.943.

Eva Putra Jaya Zai; Dika Danuarta; Khikmawanto Khikmawanto. Kebijakan BPN Kota Tangerang Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah. Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan. 2025;2(3).

Artikel Terkait

Imunitas Advokat dan Kemanfaatan Hukum: Studi Kasus Potensi Kriminalisasi Profesi dalam Perkara Hendra Sianipar

Citra Azra Amalia; Rafif Gadi Maulana; Shelomita Azalia Widiyaningrum; Arie Sukanti Siagian; Baidhowi Baidhowi

Analisis Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi dalam Penanganan Pencemaran Sungai Batanghari Akibat Tambang Ilegal

Marcelia Amanda Slaliahi; Michael Lega; Suci Rahmadani

Perspektif Hukum Teknologi Informasi dan Ham pada Fenomena Buzzer Politik di Media Sosial

Ni Komang Githa Chandra Dew; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani

Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan Nasional dengan Standar Hukum Perburuhan Internasional

Riska Amelia Putri

Peran Etika Bisnis dalam Membangun Kepercayaan Konsumen pada Pedagang Kaki Lima di Kota Dumai

Putri Sulisti; Hildawati Hildawati

Gratifikasi Seksual sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Prinsip Hukum Islam

Andi Rachmat Indra; Ruslan Abdul Gani; Rahmi Hidayati; Abdul Halim
Tren Sitasi Jurnal