Perlindungan Hukum terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022

Nabiha Khansa Rusyda
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, d... 📅 2025 Vol 2, No 3 🔗 DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i3.940
Abstract
This study aims to analyze the legal protection of personal data subjects in the case of the 2024 data breach at the Temporary National Data Center (PDNS) managed by the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. The research employs a normative juridical method with a case study approach and statutory analysis. Legal materials are obtained from primary and secondary sources using literature research techniques. The findings reveal that Kominfo, as a public body and personal data controller, has not fully fulfilled its obligations to protect personal data as mandated by the law, as reflected in weak security systems, lack of transparency, and slow response to the breach incident. This study highlights the urgent need for the establishment of implementing regulations and an independent supervisory institution to ensure the effective protection of personal data for the public in Indonesia.
Keywords
Legal Protection; Public Body; Data Breach; Kominfo; Personal Data Protection Law
How to Cite

Nabiha Khansa Rusyda (2025). Perlindungan Hukum terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 . Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(3). https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.940

Nabiha Khansa Rusyda, "Perlindungan Hukum terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 ," Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, vol. 2, no. 3, 2025.

Nabiha Khansa Rusyda. "Perlindungan Hukum terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 ." Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, vol. 2, no. 3, 2025.

Nabiha Khansa Rusyda. "Perlindungan Hukum terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 ." Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan 2, no. 3 (2025).

Nabiha Khansa Rusyda (2025) 'Perlindungan Hukum terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 ', Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(3). doi: 10.62383/desentralisasi.v2i3.940.

Nabiha Khansa Rusyda. Perlindungan Hukum terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 . Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan. 2025;2(3).

Artikel Terkait

Imunitas Advokat dan Kemanfaatan Hukum: Studi Kasus Potensi Kriminalisasi Profesi dalam Perkara Hendra Sianipar

Citra Azra Amalia; Rafif Gadi Maulana; Shelomita Azalia Widiyaningrum; Arie Sukanti Siagian; Baidhowi Baidhowi

Analisis Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi dalam Penanganan Pencemaran Sungai Batanghari Akibat Tambang Ilegal

Marcelia Amanda Slaliahi; Michael Lega; Suci Rahmadani

Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan Nasional dengan Standar Hukum Perburuhan Internasional

Riska Amelia Putri

Perspektif Hukum Teknologi Informasi dan Ham pada Fenomena Buzzer Politik di Media Sosial

Ni Komang Githa Chandra Dew; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani

Peran Etika Bisnis dalam Membangun Kepercayaan Konsumen pada Pedagang Kaki Lima di Kota Dumai

Putri Sulisti; Hildawati Hildawati

Gratifikasi Seksual sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Prinsip Hukum Islam

Andi Rachmat Indra; Ruslan Abdul Gani; Rahmi Hidayati; Abdul Halim
Tren Sitasi Jurnal