Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Penghapusan Kuota Pascabayar oleh Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia

Muhd. Basry Hamaya
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, d... 📅 2025 Vol 2, No 3 🔗 DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i3.930
Abstract
The policy of postpaid data quota elimination by telecommunication companies in Indonesia has raised legal issues in the context of consumer protection. This practice is often implemented without transparency or explicit consent from consumers, despite the fact that the data quotas have been fully paid. This study aims to analyze the compatibility of the quota elimination policy with the principles of contractual fairness and consumer protection under Indonesian positive law. The research uses a normative juridical method, focusing on statutory regulations, legal doctrines, and comparative practices from other jurisdictions. The findings reveal that standard clauses regulating data quota forfeiture without a rollover or compensation mechanism contradict Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and violate the principles of good faith, balance, and transparency in contracts. Therefore, such policies are inconsistent with the doctrine of fair contracts and the legal responsibilities of business actors as mandated in the Indonesian consumer protection legal system. This study recommends the establishment of technical regulations by BRTI and the Ministry of Communication and Information (Kominfo) to ensure fair and sustainable protection of consumer rights over paid data services.
 
Keywords
Consumer; Contractual Fairness; Legal Protection; Postpaid Data Quota; Standard Clause
How to Cite

Muhd. Basry Hamaya (2025). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Penghapusan Kuota Pascabayar oleh Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia. Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(3). https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.930

Muhd. Basry Hamaya, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Penghapusan Kuota Pascabayar oleh Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia," Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, vol. 2, no. 3, 2025.

Muhd. Basry Hamaya. "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Penghapusan Kuota Pascabayar oleh Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia." Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, vol. 2, no. 3, 2025.

Muhd. Basry Hamaya. "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Penghapusan Kuota Pascabayar oleh Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia." Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan 2, no. 3 (2025).

Muhd. Basry Hamaya (2025) 'Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Penghapusan Kuota Pascabayar oleh Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia', Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(3). doi: 10.62383/desentralisasi.v2i3.930.

Muhd. Basry Hamaya. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Penghapusan Kuota Pascabayar oleh Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia. Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan. 2025;2(3).

Artikel Terkait

Imunitas Advokat dan Kemanfaatan Hukum: Studi Kasus Potensi Kriminalisasi Profesi dalam Perkara Hendra Sianipar

Citra Azra Amalia; Rafif Gadi Maulana; Shelomita Azalia Widiyaningrum; Arie Sukanti Siagian; Baidhowi Baidhowi

Analisis Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi dalam Penanganan Pencemaran Sungai Batanghari Akibat Tambang Ilegal

Marcelia Amanda Slaliahi; Michael Lega; Suci Rahmadani

Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan Nasional dengan Standar Hukum Perburuhan Internasional

Riska Amelia Putri

Perspektif Hukum Teknologi Informasi dan Ham pada Fenomena Buzzer Politik di Media Sosial

Ni Komang Githa Chandra Dew; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani

Peran Etika Bisnis dalam Membangun Kepercayaan Konsumen pada Pedagang Kaki Lima di Kota Dumai

Putri Sulisti; Hildawati Hildawati

Gratifikasi Seksual sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Prinsip Hukum Islam

Andi Rachmat Indra; Ruslan Abdul Gani; Rahmi Hidayati; Abdul Halim
Tren Sitasi Jurnal