Perlindungan Hukum Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pemisahan Perseroan (Spin Off) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Kevin Darmawan ; Holyness N. Singadimedja ; Rafan Darodjat
Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunik... 📅 2025 Vol 2, No 2 🔗 DOI: 10.62383/federalisme.v2i2.608
Abstract
Labor law in Indonesia prioritizes the protection of workers as a primary focus in industrial relations. This protection becomes highly relevant in the context of termination of employment (PHK), particularly in cases where PHK is carried out on the grounds of corporate spin offs. This study aims to analyze the company’s responsibility in fulfilling workers' rights and the legal measures that can be taken to ensure workers' welfare in accordance with Government Regulation No. 35 of 2021. The research method employs a normative juridical approach with descriptive-analytical review of primary documents, such as labor-related legislation, and secondary documents related to the PHK process. The analysis reveals that PHK conducted by a company on the basis of a spin off lacks a strong legal foundation if it contradicts the principles of legal certainty and worker protection as stipulated in applicable regulations. In the event that PHK is still carried out, the company is obligated to provide full compensation to workers, including severance pay, service appreciation pay, and rights replacement as outlined in PP 35/2021. Furthermore, workers are advised to pursue their rights through non-litigation, litigation at the Industrial Relations Court, or administrative measures in a step-by-step manner. The implication of these findings underscores the importance of enforcing labor laws to protect workers' rights during corporate restructuring.
 
Keywords
Employment Termination; Corporate Separation; Worker Protection; Corporate Responsibility
How to Cite

Kevin Darmawan, et al. (2025). Perlindungan Hukum Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pemisahan Perseroan (Spin Off) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(2). https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i2.608

Kevin Darmawan; Holyness N. Singadimedja; Rafan Darodjat, "Perlindungan Hukum Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pemisahan Perseroan (Spin Off) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021," Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, vol. 2, no. 2, 2025.

Kevin Darmawan; Holyness N. Singadimedja; Rafan Darodjat. "Perlindungan Hukum Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pemisahan Perseroan (Spin Off) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021." Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, vol. 2, no. 2, 2025.

Kevin Darmawan; Holyness N. Singadimedja; Rafan Darodjat. "Perlindungan Hukum Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pemisahan Perseroan (Spin Off) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021." Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi 2, no. 2 (2025).

Kevin Darmawan, et al. (2025) 'Perlindungan Hukum Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pemisahan Perseroan (Spin Off) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021', Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(2). doi: 10.62383/federalisme.v2i2.608.

Kevin Darmawan; Holyness N. Singadimedja; Rafan Darodjat. Perlindungan Hukum Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pemisahan Perseroan (Spin Off) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. 2025;2(2).

Artikel Terkait

Analisis Dampak Limbah Home Industri Tokek Terhadap Lingkungan Berdasarkan Ketentuaan Hukum Lingkungan Dusun Banjar Anyar

Aura Devi Hernanda; Nur Qoilun

Dari Ibadah ke Kebijakan Publik: Integrasi Zakat dalam Sistem Perpajakan di Indonesia

Ahmad Irfansyah Rosyadi; Salsabila Syifana Alkamila; Agita Naysilla Putri; Muhammad Lexsi Pratama; Ali Murtadho Emzaed

Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri pada PT Selatan Jadi Jaya dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan

Muhammad Zidan Gani; Nur Qoilun

Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap Anak Remaja dalam Mengatasi Judi Online di Desa Lalang Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur

Hilda Yoma Daiman

Rigiditas Birokrasi sebagai Patologi Administrasi Publik: Hambatan Transformasi Digital Pemerintahan di Indonesia

Sri Yulianti Mozin; Alfiyah Agussalim; Resti Uda’a; Juljia Aulia Dodi; Alirman Totamu; Syafina Syafina; Nadin Anandhita Djafar

Analisis Dasar Kualifikasi Perbuatan Melanggar Hukum dalam Sengketa Pembatalan Polis Asuransi Jiwa secara Sepihak : Studi Putusan Nomor 5871 K/Pdt/2024

Salsabila Jasmine Briliana Putri; Arief Suryono
Tren Sitasi Jurnal