Pembentukan Peradilan Agraria sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Konflik HGU Perkebunan

Edward Benedictus Roring ; Zul Amirul Haq ; Salman Alfarisi
Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 📅 2025 Vol 2, No 2 🔗 DOI: 10.62383/jembatan.v2i2.1733
Abstract
The purpose of this study is to examine the sociological conditions of the HGU conflict, and to analyze the need for the establishment of an Agrarian Court from a legal and social aspect. The method used in this study is the Sociolegal method, which combines law with social reality. Primary data was taken from interviews with farmers, residents affected by HGU, BPN officials, Secondary data was obtained from laws and regulations, court decisions, NGO reports, land documents. Mesuji Regency is an area in Lampung Province which is known as one of the chronic agrarian conflict areas in Indonesia, especially those involving the Right to Cultivate (HGU) by large plantation companies including PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) and PT Silva Inhutani. This conflict involves local communities and companies holding HGU. The root of the problem is the community's claim to customary land, cultivated land, or inherited land. Allegations of HGU expansion that exceed the permit limit. The conclusion of this study is that the resolution process is often ineffective, unfair, and slow. HGU conflicts are generally structural in nature, because they involve inequality between local communities and large corporations that receive legal legitimacy through the granting of HGU. The establishment of an Agrarian Court has the potential to be a more just, effective, and contextual solution to resolving plantation HGU conflicts.
Keywords
Agrarian Conflict; Cultivation Rights (HGU); Agrarian Court
How to Cite

Edward Benedictus Roring, et al. (2025). Pembentukan Peradilan Agraria sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Konflik HGU Perkebunan. Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(2). https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1733

Edward Benedictus Roring; Zul Amirul Haq; Salman Alfarisi, "Pembentukan Peradilan Agraria sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Konflik HGU Perkebunan," Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, vol. 2, no. 2, 2025.

Edward Benedictus Roring; Zul Amirul Haq; Salman Alfarisi. "Pembentukan Peradilan Agraria sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Konflik HGU Perkebunan." Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, vol. 2, no. 2, 2025.

Edward Benedictus Roring; Zul Amirul Haq; Salman Alfarisi. "Pembentukan Peradilan Agraria sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Konflik HGU Perkebunan." Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 2, no. 2 (2025).

Edward Benedictus Roring, et al. (2025) 'Pembentukan Peradilan Agraria sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Konflik HGU Perkebunan', Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(2). doi: 10.62383/jembatan.v2i2.1733.

Edward Benedictus Roring; Zul Amirul Haq; Salman Alfarisi. Pembentukan Peradilan Agraria sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Konflik HGU Perkebunan. Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. 2025;2(2).

Artikel Terkait

Peran Advokat dalam Perlindungan Hak Korban Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Faidhul Rasyid; Reza Fitri Ananda

Phishing dan Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia Sebagai Ancaman Kejahatan Siber

Gina Sonia Kafiar

Implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dalam Praktek Pengumpulan Donasi Bencana Alam oleh Mahasiwa

Ratih Sulastri; Zamroni Abdussamad; Fitran Amrain

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato

Cici Cahyani Lamunte; Erman I. Rahim; Julius T. Mandjo

Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo

Haikal Pontoh; Lisnawaty W. Badu; Nuvazria Achir

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kerusakan Lingkungan yang Mengakibatkan Bencana Banjir Bandang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Roby Andika Harahap; Tri Reni Novita
Tren Sitasi Jurnal