Tanggung Jawab Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Bumdes yang Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

Santy Ali ; Ibrahim Ahmad ; Robby Waluyo Amu
Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 📅 2025 Vol 2, No 2 🔗 DOI: 10.62383/jembatan.v2i2.1723
Abstract
This research adopts a normative juridical approach, focusing on legal norms, doctrines, and principles related to the Inspectorate's responsibility in supervising problematic BUMDes management from a criminal law perspective. Supervisory planning begins with the Regional Inspectorate preparing an Annual Supervisory Work Plan (RKPT), which outlines oversight activities for the year. Internal supervision and criminal law serve different but complementary roles: the former is preventive, aiming to detect irregularities early, while the latter is repressive, addressing legal violations. The synergy between both mechanisms is essential for transparent and efficient BUMDes financial management. Strengthening the Inspectorate’s role requires improving its institutional capacity and enhancing the competence of its personnel. This includes developing technical auditing skills and a deep understanding of criminal law related to village fund misuse. Professional auditors with legal insight are crucial for early detection of fund misappropriation, thereby fostering integrity and accountability in village financial governance.
Keywords
Criminal Law; Inspectorate; Responsibility; Village Fund
How to Cite

Santy Ali, et al. (2025). Tanggung Jawab Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Bumdes yang Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(2). https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1723

Santy Ali; Ibrahim Ahmad; Robby Waluyo Amu, "Tanggung Jawab Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Bumdes yang Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana," Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, vol. 2, no. 2, 2025.

Santy Ali; Ibrahim Ahmad; Robby Waluyo Amu. "Tanggung Jawab Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Bumdes yang Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana." Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, vol. 2, no. 2, 2025.

Santy Ali; Ibrahim Ahmad; Robby Waluyo Amu. "Tanggung Jawab Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Bumdes yang Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana." Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 2, no. 2 (2025).

Santy Ali, et al. (2025) 'Tanggung Jawab Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Bumdes yang Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana', Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(2). doi: 10.62383/jembatan.v2i2.1723.

Santy Ali; Ibrahim Ahmad; Robby Waluyo Amu. Tanggung Jawab Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Bumdes yang Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. 2025;2(2).

Artikel Terkait

Peran Advokat dalam Perlindungan Hak Korban Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Faidhul Rasyid; Reza Fitri Ananda

Phishing dan Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia Sebagai Ancaman Kejahatan Siber

Gina Sonia Kafiar

Implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dalam Praktek Pengumpulan Donasi Bencana Alam oleh Mahasiwa

Ratih Sulastri; Zamroni Abdussamad; Fitran Amrain

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato

Cici Cahyani Lamunte; Erman I. Rahim; Julius T. Mandjo

Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo

Haikal Pontoh; Lisnawaty W. Badu; Nuvazria Achir

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kerusakan Lingkungan yang Mengakibatkan Bencana Banjir Bandang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Roby Andika Harahap; Tri Reni Novita
Tren Sitasi Jurnal