Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Tinggi Militer

Revony Lede Rihi ; Heryanto Amalo ; Adrianus Djara Dima
Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 📅 2025 Vol 2, No 1 🔗 DOI: 10.62383/jembatan.v2i1.1248
Abstract
Corruption crimes are not only committed by civilians, but can be committed by military soldiers, namely the TNI who are educated with discipline. The handling of corruption cases committed by TNI soldiers together with civilians is handled through a connexity trial regulated in the Criminal Procedure Code. Although there are rules governing, there are still discrepancies in law enforcement. The main problems in this study are: (1) Is it appropriate for corruption cases committed by military officials to be tried in the Military Court? (2) What are the obstacles in law enforcement against high-ranking military officials who commit corruption crimes?This research is normative legal research, namely by examining literature or legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal science from its normative side. The results of this study indicate that: (1) is it appropriate for corruption cases by military officials to be tried in the Military Court: The handling of corruption cases in Basarnas involving active military personnel who are tried in military courts is considered inappropriate because it will create an impression of inconsistent law enforcement, because it contradicts the provisions of Law No.8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and Law No.48 of 2009 concerning Judicial Power. (2) Obstacles in law enforcement against high-ranking military officials who commit corruption crimes: Corruption crimes involving active military members stem from disharmonization of laws in the provisions of the Military Justice Law, Corruption Court Law, TNI Law, KPK Law, and Criminal Procedure Code. The researcher's suggestion is that to minimize the differences of opinion that continue to emerge, an extensive regulation on connexity should be made so that it can serve as a guideline in handling corruption cases involving military personnel and civil society.
Keywords
Corruption; Crime; High Military Officials; Law Enforcement
How to Cite

Revony Lede Rihi, et al. (2025). Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Tinggi Militer. Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(1). https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1248

Revony Lede Rihi; Heryanto Amalo; Adrianus Djara Dima, "Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Tinggi Militer," Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, vol. 2, no. 1, 2025.

Revony Lede Rihi; Heryanto Amalo; Adrianus Djara Dima. "Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Tinggi Militer." Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, vol. 2, no. 1, 2025.

Revony Lede Rihi; Heryanto Amalo; Adrianus Djara Dima. "Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Tinggi Militer." Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 2, no. 1 (2025).

Revony Lede Rihi, et al. (2025) 'Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Tinggi Militer', Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(1). doi: 10.62383/jembatan.v2i1.1248.

Revony Lede Rihi; Heryanto Amalo; Adrianus Djara Dima. Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Tinggi Militer. Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. 2025;2(1).

Artikel Terkait

Peran Advokat dalam Perlindungan Hak Korban Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Faidhul Rasyid; Reza Fitri Ananda

Implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dalam Praktek Pengumpulan Donasi Bencana Alam oleh Mahasiwa

Ratih Sulastri; Zamroni Abdussamad; Fitran Amrain

Phishing dan Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia Sebagai Ancaman Kejahatan Siber

Gina Sonia Kafiar

Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo

Haikal Pontoh; Lisnawaty W. Badu; Nuvazria Achir

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato

Cici Cahyani Lamunte; Erman I. Rahim; Julius T. Mandjo

Peran Kepolisian dalam Pengendalian terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Medan

Supardi Sitinjak; Muhammad Ridwan Lubis
Tren Sitasi Jurnal