Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023

Jaury Douglas Pardomuan ; Handoyo Prasetyo
Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 📅 2024 Vol 1, No 3 🔗 DOI: 10.62383/jembatan.v1i3.411
Abstract
In carrying out their duties, general practitioners have limitations both in terms of knowledge and medical facilities they possess. Furthermore, based on the Omnibus Health Law 2023, there are regulations that govern general practitioners regarding the medical procedures they can and cannot perform. Several articles that regulate referral issues are Article 19, Article 32, Article 189, and Article 360. Meanwhile, the regulation regarding specialist doctors is listed in Articles 233-235. However, it is important to emphasize that the authority of specialist doctors and general practitioners is not directly regulated in the Omnibus Law. Thus, the study that can be conducted is an interpretative study that compares it simultaneously with similar legal products. Other references that can be used are Presidential Regulation no. 31 of 2019 and Minister of Health Regulation no. 36 of 2019. Based on a comparative study and judicial analysis of the Omnibus Health Law 2023, specialist doctors have their own independence, and therefore, if they delegate authority to general practitioners, it is guaranteed by the law, including the Omnibus Health Law 2023, especially because the Omnibus Health Law 2023 opens up flexibility for specialist doctors to practice. If delegation occurs, general practitioners can be legally protected as long as the basis for this delegation is emergency for patient safety, secondly is the delegation of authority to ensure patient safety, and thirdly is part of the education for specialist doctors. Although not explicitly stated, these implications are strongly implied in the articles mentioned in the Omnibus Health Law. Nevertheless, there are certain limits that specialist doctors must follow to ensure that patients' rights are well protected, and in the future, there needs to be a strengthening of regulations so that both general practitioners and specialist doctors do not face criminalization.
Keywords
Regulations; Minister of Health Regulation; Specialist Doctors; Omnibus Law
How to Cite

Jaury Douglas Pardomuan & Handoyo Prasetyo (2024). Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023. Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 1(3). https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.411

Jaury Douglas Pardomuan; Handoyo Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023," Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, vol. 1, no. 3, 2024.

Jaury Douglas Pardomuan; Handoyo Prasetyo. "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023." Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, vol. 1, no. 3, 2024.

Jaury Douglas Pardomuan; Handoyo Prasetyo. "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023." Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 1, no. 3 (2024).

Jaury Douglas Pardomuan & Handoyo Prasetyo (2024) 'Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023', Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 1(3). doi: 10.62383/jembatan.v1i3.411.

Jaury Douglas Pardomuan; Handoyo Prasetyo. Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023. Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. 2024;1(3).

Artikel Terkait

Peran Advokat dalam Perlindungan Hak Korban Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Faidhul Rasyid; Reza Fitri Ananda

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato

Cici Cahyani Lamunte; Erman I. Rahim; Julius T. Mandjo

Phishing dan Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia Sebagai Ancaman Kejahatan Siber

Gina Sonia Kafiar

Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo

Haikal Pontoh; Lisnawaty W. Badu; Nuvazria Achir

Implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dalam Praktek Pengumpulan Donasi Bencana Alam oleh Mahasiwa

Ratih Sulastri; Zamroni Abdussamad; Fitran Amrain

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kerusakan Lingkungan yang Mengakibatkan Bencana Banjir Bandang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Roby Andika Harahap; Tri Reni Novita
Tren Sitasi Jurnal