Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum

Yusuf Apriyanto Bantu ; Erman I Rahim ; Abdul Hamid Tome
Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 📅 2024 Vol 1, No 1 🔗 DOI: 10.62383/jembatan.v1i1.95
Abstract
This article conducts a normative analysis of the Constitutional Court's Decision No. 85/PUU-XX/2022 concerning the establishment of a special electoral court within the framework of legal sovereignty theory. The objective is to scrutinize the decision's compatibility with the principles of legal sovereignty, emphasizing the universal application of law. The normative method is employed, focusing on legal documents, statutes, and constitutional provisions. The study reveals that the decision's implications raise concerns regarding the universal enforcement of law in addressing complex electoral disputes. The absence of a special electoral court challenges the effective resolution of election-related issues. This analysis contributes to the ongoing discourse on the role of legal sovereignty in shaping the electoral dispute resolution system
Keywords
Constitutional Court; Decision Analysis; Legal Sovereignty; Special Electoral Court; Normative Approach
How to Cite

Yusuf Apriyanto Bantu, et al. (2024). Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum. Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 1(1). https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.95

Yusuf Apriyanto Bantu; Erman I Rahim; Abdul Hamid Tome, "Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum," Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, vol. 1, no. 1, 2024.

Yusuf Apriyanto Bantu; Erman I Rahim; Abdul Hamid Tome. "Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum." Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, vol. 1, no. 1, 2024.

Yusuf Apriyanto Bantu; Erman I Rahim; Abdul Hamid Tome. "Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum." Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 1, no. 1 (2024).

Yusuf Apriyanto Bantu, et al. (2024) 'Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum', Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 1(1). doi: 10.62383/jembatan.v1i1.95.

Yusuf Apriyanto Bantu; Erman I Rahim; Abdul Hamid Tome. Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum. Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. 2024;1(1).

Artikel Terkait

Peran Advokat dalam Perlindungan Hak Korban Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Faidhul Rasyid; Reza Fitri Ananda

Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo

Haikal Pontoh; Lisnawaty W. Badu; Nuvazria Achir

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato

Cici Cahyani Lamunte; Erman I. Rahim; Julius T. Mandjo

Implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dalam Praktek Pengumpulan Donasi Bencana Alam oleh Mahasiwa

Ratih Sulastri; Zamroni Abdussamad; Fitran Amrain

Phishing dan Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia Sebagai Ancaman Kejahatan Siber

Gina Sonia Kafiar

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kerusakan Lingkungan yang Mengakibatkan Bencana Banjir Bandang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Roby Andika Harahap; Tri Reni Novita
Tren Sitasi Jurnal