Tukar-Menukar Tanah Kas Desa dalam Perspektif Tata Kelola dan Perencanaan Wilayah: Studi Kasus PT Pura Barutamadi Kabupaten Kudus

Kebijakan tukar-menukar tanah kas desa merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk mengakomodasi kebutuhan investasi sekaligus mendukung pembangunan wilayah. Namun, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tata ruang, perlindungan aset publik desa, dan keberlanjutan lingkungan apabila tidak dikelola secara terencana dan akuntabel. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan tukar-menukar tanah kas Desa Jati Wetan yang diajukan oleh PT Pura Barutama terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus, serta menelaah peran tata kelola pemerintahan daerah dalam proses pengambilan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui analisis dokumen kebijakan, kajian teknis, dan literatur pendukung. Analisis dilakukan secara deskriptif–evaluatif dengan menitikberatkan pada kesesuaian spasial, konsistensi perencanaan pembangunan daerah, serta penerapan prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi perkiraan tanah pengganti berada pada kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten Kudus, sehingga tidak menimbulkan konflik zonasi secara langsung. Dari perspektif RPJMD, kebijakan tukar-menukar tanah kas desa berpotensi mendukung perlindungan aset desa dan penguatan ekonomi perdesaan, sepanjang fungsi agraris lahan pengganti dipertahankan secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tukar-menukar tanah kas desa tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian lokasi dan luas lahan, tetapi sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya peran lembaga perencana dalam menjaga konsistensi antara kepentingan investasi, perlindungan aset publik, dan tujuan pembangunan berkelanjutan