Implementasi Kebijakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih: Analisis Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengurus dalam Perspektif Mazmanian dan Sabatier

Kajian ini membahas implementasi kebijakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal, dengan fokus pada kesiapan kapasitas sumber daya manusia pengurus koperasi. Permasalahan utama yang diangkat adalah kesenjangan antara kekuatan regulasi KDKMP dan capaian kinerja koperasi di tingkat operasional, yang ditandai oleh keterbatasan kemampuan manajerial, perencanaan usaha, serta pengambilan keputusan pengurus koperasi. Tujuan kajian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan KDKMP dan mengidentifikasi faktor penentu keberhasilannya dari perspektif kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan dukungan data kuantitatif melalui kuesioner kepada pengurus dan anggota KDKMP di Kabupaten Kudus, yang dianalisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier serta matriks USG (Urgency, Seriousness, Growth). Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan KDKMP telah didukung oleh regulasi dan struktur kelembagaan yang memadai, namun implementasinya belum optimal akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus sebagai aktor pelaksana kebijakan. Keterbatasan tersebut memengaruhi keseluruhan tahapan implementasi, sehingga kebijakan cenderung berhenti pada capaian administratif dan belum menghasilkan kinerja ekonomi yang berkelanjutan. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia pengurus merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan KDKMP, serta perlu ditempatkan sebagai fokus utama dalam strategi pembinaan koperasi oleh pemerintah pusat dan daerah.