Analisis Prospektif untuk Penyusunan Peraturan Bupati Kudus sebagai Tindak Lanjut Perda Produk Halal Kabupaten Kudus

Makalah kebijakan ini disusun sebagai bahan perumusan Peraturan Bupati Kudus yang akan menjadi tindak lanjut dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Halal. Tujuannya adalah merumuskan alternatif kebijakan yang dapat memperkuat pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) di Kabupaten Kudus, terutama dalam konteks pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan prospektif menurut William N. Dunn, dengan memanfaatkan data sekunder dari hasil penelitian terdahulu dari Rusydiana (2022) yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Harmoni Kementerian Agama RI (2022) serta dokumen Rancangan Perda Produk Halal Kabupaten Kudus (2025). Analisis difokuskan untuk menilai berbagai alternatif kebijakan berdasarkan enam kriteria Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hambatan utama pelaksanaan JPH di daerah meliputi rendahnya literasi halal, keterbatasan biaya sertifikasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan belum optimalnya pendampingan UMKM. Dari empat alternatif kebijakan yang dianalisis, yaitu pembentukan Halal Center Kudus, digitalisasi layanan halal, skema pembiayaan bersama, dan pendampingan klaster UMKM, menunjukkan bahwa kombinasi pembentukan Halal Center Kudus dan program pendampingan halal berbasis klaster merupakan pilihan terbaik dan paling realistis diterapkan sehingga wajib dimasukkan dalam Peraturn Bupati Kudus tentang Jaminan Produk Halal. Kebijakan ini diharapkan menjadi instrumen strategis pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan konsumen muslim, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mewujudkan tata kelola halal yang efektif, transparan, dan berkeadilan di Kabupaten Kudus.