Revitalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM: Kajian Literatur atas Praktik Baik dari Kabupaten Kudus

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan strategi sentral dalam pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan UMKM melalui penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan pendanaan, serta fasilitasi digitalisasi dan legalisasi usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM dengan mengambil studi kasus Kabupaten Kudus sebagai praktik baik. Metode yang digunakan adalah kajian literatur tematik dengan pendekatan naratif-kritis, mengacu pada sumber-sumber ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan daerah seperti RPJMD Kudus 2025–2029, Peraturan Daerah, laporan kinerja perangkat daerah, dan publikasi resmi terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Hasil kajian menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus mampu membangun model pemberdayaan UMKM yang bersifat kolaboratif, lintas sektor, dan berbasis potensi lokal. Integrasi antara kebijakan ekonomi, pendidikan vokasi, dan kolaborasi swasta melalui sekolah vokasi dan pelatihan kerja menjadi kekuatan utama dalam mendorong UMKM naik kelas. Temuan ini memperkuat argumen bahwa tata kelola daerah yang adaptif dan responsif merupakan faktor kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Studi ini memberikan kontribusi teoritis pada diskursus desentralisasi fiskal dan praktik pemberdayaan berbasis daerah, serta merekomendasikan agar pendekatan serupa diadopsi oleh daerah lain dengan mempertimbangkan konteks sosial ekonomi masing-masing wilayah.