PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI ALAT PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI INDONESIA

Rahma ; Amanda Aulia
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humani... 📅 2023 Vol 1, No 4 🔗 DOI: 10.59246/aladalah.v1i4.492
Abstract
Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu dengan pemberian dari tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia tidak diberikan oleh siapapun, termasuk negara. HAM tentunya sangat memiliki keterkaitan terhadap demokrasi, hal ini dikarenakan jika sebuah sistem tersebut berdasarkan prinsip yang demokratis, tentunya dalam penerapannya akan mengedepankan penegakkan Hak Asasi Manusia. Untuk memperoleh demokrasi dan penjaminan dari HAM secara ideal, diperlukannya sebuah alat yang dijadikan modal untuk menggencarkan berjalannya kegiatan-kegiatan yang mengedepankan demokrasi dan penjaminan Hak Asasi Manusia. Hal ini adalah dengan adanya kewajiban membayar pajak oleh Masyarakat Indonesia sebagai modal untuk menjalankan kegiatan-kegiatan penjaminan HAM dan demokrasi. Dala penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan dua pembahasan masalah, pertama, bagaimanakah Hak Asasi Manusia berkorelasi dengan Demokrasi dan bagaimana pajak dapat berkonstelasi dengan HAM dan Demokrasi.
Keywords
HAM demokrasi hukum pajak.
How to Cite

Rahma & Amanda Aulia (2023). PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI ALAT PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI INDONESIA. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(4). https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.492

Rahma, Amanda Aulia, "PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI ALAT PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI INDONESIA," ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, vol. 1, no. 4, 2023.

Rahma, Amanda Aulia. "PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI ALAT PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI INDONESIA." ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, vol. 1, no. 4, 2023.

Rahma, Amanda Aulia. "PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI ALAT PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI INDONESIA." ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 1, no. 4 (2023).

Rahma & Amanda Aulia (2023) 'PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI ALAT PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI INDONESIA', ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(4). doi: 10.59246/aladalah.v1i4.492.

Rahma, Amanda Aulia. PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI ALAT PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI INDONESIA. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. 2023;1(4).

Artikel Terkait

State Responsibility for Environmental Pollution from a Human Rights Perspective

Firman Octhaviana Sulistiyono

Kepemimpinan Penghulu dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Budidaya Ikan Lele di Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

Rahayu, Rahayu; Rahman, Khairul

A Green Criminology Perspective on the DPA Mechanism: Corporate Impurity in Environmental Crimes Post the Job Creation La

Hakim, Arif Rahman; Wulan, Evi Retno

The Vagueness of Norms on Attempted Cybercrimes in Article 17 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code

Wijaya, Rony; Wulan, Evi Retno

Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanggulangan Genangan Air di Jalan Temanggung Tilung Kota Palangka Raya

Fahreji, Muhammad Aji; Mutia Zakia Rahma; Lie Aditya Pratama; Aina Jannah; Leviano Rafly; Marvy Ferdian Agusta Sahay

Tata Kelola Aksesibilitas Layanan Publik bagi Perempuan Penyandang Disabilitas di Perkotaan dalam Perspektif Komunitas Spooniestory

Zahir, Alita Aura; Calista Mutiara Uma; Nabilah Nameera Ruzdi; Aniqotul Ummah; Chomariyana Kartika Hesti
Tren Sitasi Jurnal