PENGARUH FILSAFAT POSITIVISME DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

- ; Maryanto -
Wacana Hukum 📅 2013 Vol 11, No 1 🔗 DOI: 10.33061/wh.v11i1.727
Abstract
Abstract: The principles of legal certainty very dominating in the law enforcement inIndonesia. The principle of legal certainty that comes from century XVII/XVIIIin Europe is a great idea from tangible in writing, made by competentauthorities. The term of analytical jurisprudence indicates that the law shoulbe removed from the study of metaphysics. Doctrine analytical jurisprudenceannnot be implemented just after about two centuries introduction by theoriginators. It is doe to changes and development of society so rapidly. Forthose in law enforcement must look spirit and the time made law. Don’t justlook at the text but the context of the law with the purpose of the law.Key word: law enforcement, Analytical Jurisprudence,religion models of reinforcement.
How to Cite

- & Maryanto - (2013). PENGARUH FILSAFAT POSITIVISME DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Wacana Hukum, 11(1). https://doi.org/10.33061/wh.v11i1.727

-, Maryanto -, "PENGARUH FILSAFAT POSITIVISME DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," Wacana Hukum, vol. 11, no. 1, 2013.

-, Maryanto -. "PENGARUH FILSAFAT POSITIVISME DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." Wacana Hukum, vol. 11, no. 1, 2013.

-, Maryanto -. "PENGARUH FILSAFAT POSITIVISME DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." Wacana Hukum 11, no. 1 (2013).

- & Maryanto - (2013) 'PENGARUH FILSAFAT POSITIVISME DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA', Wacana Hukum, 11(1). doi: 10.33061/wh.v11i1.727.

-, Maryanto -. PENGARUH FILSAFAT POSITIVISME DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Wacana Hukum. 2013;11(1).

Artikel Terkait

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani, Tri Suhendra
Tren Sitasi Jurnal