PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN

Ratnawati ; Theresia Endang
Wacana Hukum 📅 2013 Vol 11, No 1 🔗 DOI: 10.33061/wh.v11i1.725
Abstract
Abstrak: Fraudulent acts have caused many casualties bank customers. therefore necessary lawsto protect customer responsive acting in good faith. With the issuance of Law No.8/2010, the bank actually had a legal basis to delay the transaction. Transaction delayis an act of financial services providers to not carry out transactions on their owninitiative, or upon order of the investigator, the prosecutor and the judge's order. ByLaw No. 8/2010, the bank can delay the transaction and refund the remaining funds tocustomers who become victims of fraud to protect consumers acting in good faith.Key words: transfer of funds, bank.
How to Cite

Ratnawati & Theresia Endang (2013). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN. Wacana Hukum, 11(1). https://doi.org/10.33061/wh.v11i1.725

Ratnawati, Theresia Endang, "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN," Wacana Hukum, vol. 11, no. 1, 2013.

Ratnawati, Theresia Endang. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN." Wacana Hukum, vol. 11, no. 1, 2013.

Ratnawati, Theresia Endang. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN." Wacana Hukum 11, no. 1 (2013).

Ratnawati & Theresia Endang (2013) 'PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN', Wacana Hukum, 11(1). doi: 10.33061/wh.v11i1.725.

Ratnawati, Theresia Endang. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN. Wacana Hukum. 2013;11(1).

Artikel Terkait

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani, Tri Suhendra
Tren Sitasi Jurnal