ANTISIPASI YURIDIS MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING (PENCUCIAN UANG)

DJATI ; SRI RAHAYU PURWANI
Wacana Hukum 📅 2012 Vol 8, No 2 🔗 DOI: 10.33061/wh.v8i2.314
Abstract
Abstract:Money laundrying is regarded as new species in Indonesian legal kaleidoscope. Not many know the ins and out of the operating mode in this crime while the effect of this to the government is not a little. The former IMF managing director, Michael Kamdessus estimated the money laundryng activities to absorb 600 billion USD annually which is equal to 2%-5% of GDP through out the globe. Therefore, how can Indonesian legal system anticipate the global scale of this crime. Keywords : Juridical Anticipation,  Money Laundering
How to Cite

DJATI & SRI RAHAYU PURWANI (2012). ANTISIPASI YURIDIS MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING (PENCUCIAN UANG). Wacana Hukum, 8(2). https://doi.org/10.33061/wh.v8i2.314

DJATI, SRI RAHAYU PURWANI, "ANTISIPASI YURIDIS MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING (PENCUCIAN UANG)," Wacana Hukum, vol. 8, no. 2, 2012.

DJATI, SRI RAHAYU PURWANI. "ANTISIPASI YURIDIS MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING (PENCUCIAN UANG)." Wacana Hukum, vol. 8, no. 2, 2012.

DJATI, SRI RAHAYU PURWANI. "ANTISIPASI YURIDIS MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING (PENCUCIAN UANG)." Wacana Hukum 8, no. 2 (2012).

DJATI & SRI RAHAYU PURWANI (2012) 'ANTISIPASI YURIDIS MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING (PENCUCIAN UANG)', Wacana Hukum, 8(2). doi: 10.33061/wh.v8i2.314.

DJATI, SRI RAHAYU PURWANI. ANTISIPASI YURIDIS MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING (PENCUCIAN UANG). Wacana Hukum. 2012;8(2).

Artikel Terkait

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani, Tri Suhendra
Tren Sitasi Jurnal