SUNSET POLICY UNTUK WAJIB PAJAK BERDASARKAN PASAL 37 A UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

KRISTIANTO ; DJOKO
Wacana Hukum 📅 2012 Vol 8, No 2 🔗 DOI: 10.33061/wh.v8i2.313
Abstract
Abstract: Sunset policy is a government program to invite people to pay their tax. Sunset policy is hoped to improve structure and infra structure tax paying. Sunset policy aims at driving tax payer in fulfilling their obligation. The opportunity to the tax payer to become the honest tax payer trough this policy is hoped to raise tax paying in the future. This willing in paying tax need to be conducted by giving an easy service and transparent management. Therefore, it is necessary to explain the society about the rules and the related laws. It is hoped to give improvement in tax paying. Keywords: sunset policy, tax payers, obidience
How to Cite

KRISTIANTO & DJOKO (2012). SUNSET POLICY UNTUK WAJIB PAJAK BERDASARKAN PASAL 37 A UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN. Wacana Hukum, 8(2). https://doi.org/10.33061/wh.v8i2.313

KRISTIANTO, DJOKO, "SUNSET POLICY UNTUK WAJIB PAJAK BERDASARKAN PASAL 37 A UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN," Wacana Hukum, vol. 8, no. 2, 2012.

KRISTIANTO, DJOKO. "SUNSET POLICY UNTUK WAJIB PAJAK BERDASARKAN PASAL 37 A UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN." Wacana Hukum, vol. 8, no. 2, 2012.

KRISTIANTO, DJOKO. "SUNSET POLICY UNTUK WAJIB PAJAK BERDASARKAN PASAL 37 A UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN." Wacana Hukum 8, no. 2 (2012).

KRISTIANTO & DJOKO (2012) 'SUNSET POLICY UNTUK WAJIB PAJAK BERDASARKAN PASAL 37 A UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN', Wacana Hukum, 8(2). doi: 10.33061/wh.v8i2.313.

KRISTIANTO, DJOKO. SUNSET POLICY UNTUK WAJIB PAJAK BERDASARKAN PASAL 37 A UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN. Wacana Hukum. 2012;8(2).

Artikel Terkait

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani, Tri Suhendra
Tren Sitasi Jurnal