PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA

Widiastuti ; Tri Wahyu
Wacana Hukum 📅 2012 Vol 9, No 2 🔗 DOI: 10.33061/wh.v9i2.275
Abstract
Abstract : Criminal is suffering intentionally charged to people who perform acts that meet certain requirements. Crime is also a reaction to these offenses and the intangible of a deliberately inflicted suffering to the makers of offense. Giving criminal should be based on the principle of individualization of criminal, where the provision or the imposition of criminal sanctions should consider the error and state criminals. it is important that criminal sanctions are considered fair to the perpetrator, victim and community. Key words : individualization of criminal
How to Cite

Widiastuti & Tri Wahyu (2012). PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA. Wacana Hukum, 9(2). https://doi.org/10.33061/wh.v9i2.275

Widiastuti, Tri Wahyu, "PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA," Wacana Hukum, vol. 9, no. 2, 2012.

Widiastuti, Tri Wahyu. "PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA." Wacana Hukum, vol. 9, no. 2, 2012.

Widiastuti, Tri Wahyu. "PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA." Wacana Hukum 9, no. 2 (2012).

Widiastuti & Tri Wahyu (2012) 'PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA', Wacana Hukum, 9(2). doi: 10.33061/wh.v9i2.275.

Widiastuti, Tri Wahyu. PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA. Wacana Hukum. 2012;9(2).

Artikel Terkait

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani, Tri Suhendra
Tren Sitasi Jurnal