PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH DI ERA REFORMASI

Abstract
Abstrak : Controlling towards legal product based on UU No. 32 year 2004 covers reventive aspect and represive aspect. Preventive aspect refers to Perda before used in regency level, a governor is indirectly called as authority while in province level, the authority is domestic minister. Represive aspect refers to Perda after used and as the authority is Mahkamah Agung. Keywords: Pengawasan, Produk Hukum Daerah dan Era Reformasi
How to Cite

NU & Santoso Budi (2012). PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH DI ERA REFORMASI. Wacana Hukum, 10(1). https://doi.org/10.33061/wh.v10i1.263

NU, Santoso Budi, "PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH DI ERA REFORMASI," Wacana Hukum, vol. 10, no. 1, 2012.

NU, Santoso Budi. "PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH DI ERA REFORMASI." Wacana Hukum, vol. 10, no. 1, 2012.

NU, Santoso Budi. "PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH DI ERA REFORMASI." Wacana Hukum 10, no. 1 (2012).

NU & Santoso Budi (2012) 'PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH DI ERA REFORMASI', Wacana Hukum, 10(1). doi: 10.33061/wh.v10i1.263.

NU, Santoso Budi. PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH DI ERA REFORMASI. Wacana Hukum. 2012;10(1).

Artikel Terkait
Tren Sitasi Jurnal