PEMBERHENTIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DARI MASA KE MAS

- ; Sunarno
Wacana Hukum 📅 2012 Vol 10, No 2 🔗 DOI: 10.33061/wh.v10i2.257
Abstract
Abstract: The impeachment of the President of Indonesia that has happened from periode to periode is not the same uniform. In the Old Orde has been no provision for sure when the President can be impeach, especially when the President Soekarno was appointed as President for Life. During the New Order, according to Article 4 has been set Tap No.III/MPR/1978 to impeach the President before his term runs out, namely because: (a) at his own request, (b) remain absent, (c) really is agains the GBHN. During the Reformation, the termination of President expressly provided in Article 6 and Article 7 of the 1945 Constitution. Both in the Old Orde  and the New Orde Impeachment of President is more political than judicial. While at the Reformation Orde had never happened to impeach the Presiden. In Constitutional Law, decisions of state institution in generally is more political than judicial. Keywords: Impeachment, The  President  Republic of Indonesia
How to Cite

- & Sunarno (2012). PEMBERHENTIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DARI MASA KE MAS. Wacana Hukum, 10(2). https://doi.org/10.33061/wh.v10i2.257

-, Sunarno, "PEMBERHENTIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DARI MASA KE MAS," Wacana Hukum, vol. 10, no. 2, 2012.

-, Sunarno. "PEMBERHENTIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DARI MASA KE MAS." Wacana Hukum, vol. 10, no. 2, 2012.

-, Sunarno. "PEMBERHENTIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DARI MASA KE MAS." Wacana Hukum 10, no. 2 (2012).

- & Sunarno (2012) 'PEMBERHENTIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DARI MASA KE MAS', Wacana Hukum, 10(2). doi: 10.33061/wh.v10i2.257.

-, Sunarno. PEMBERHENTIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DARI MASA KE MAS. Wacana Hukum. 2012;10(2).

Artikel Terkait

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani, Tri Suhendra
Tren Sitasi Jurnal