PERLINDUNGAN KORBAN (SAKSI) SEBAGAI SARANA MENUJU PROSES PERADILAN PIDANA YANG JUJUR DAN ADIL

Widiastuti ; Tri Wahyu
Wacana Hukum 📅 2012 Vol 10, No 2 🔗 DOI: 10.33061/wh.v10i2.252
Abstract
AbstractIn the criminal justice system, victim (witness) hold important role in order to opened materiil trully. So in the Article 184 section 1 KUHAP, witness explain exist in the first above expert explain, letter, guidence and offender explain as evidence tool. When witness will give explain, they have to independent from fear befor, present and after given witness. This guaranty is important for knowing that witness explain is true and not engineering or emphazing from other subject. Key words: victim protection (witness), fairness criminal justice process.
How to Cite

Widiastuti & Tri Wahyu (2012). PERLINDUNGAN KORBAN (SAKSI) SEBAGAI SARANA MENUJU PROSES PERADILAN PIDANA YANG JUJUR DAN ADIL. Wacana Hukum, 10(2). https://doi.org/10.33061/wh.v10i2.252

Widiastuti, Tri Wahyu, "PERLINDUNGAN KORBAN (SAKSI) SEBAGAI SARANA MENUJU PROSES PERADILAN PIDANA YANG JUJUR DAN ADIL," Wacana Hukum, vol. 10, no. 2, 2012.

Widiastuti, Tri Wahyu. "PERLINDUNGAN KORBAN (SAKSI) SEBAGAI SARANA MENUJU PROSES PERADILAN PIDANA YANG JUJUR DAN ADIL." Wacana Hukum, vol. 10, no. 2, 2012.

Widiastuti, Tri Wahyu. "PERLINDUNGAN KORBAN (SAKSI) SEBAGAI SARANA MENUJU PROSES PERADILAN PIDANA YANG JUJUR DAN ADIL." Wacana Hukum 10, no. 2 (2012).

Widiastuti & Tri Wahyu (2012) 'PERLINDUNGAN KORBAN (SAKSI) SEBAGAI SARANA MENUJU PROSES PERADILAN PIDANA YANG JUJUR DAN ADIL', Wacana Hukum, 10(2). doi: 10.33061/wh.v10i2.252.

Widiastuti, Tri Wahyu. PERLINDUNGAN KORBAN (SAKSI) SEBAGAI SARANA MENUJU PROSES PERADILAN PIDANA YANG JUJUR DAN ADIL. Wacana Hukum. 2012;10(2).

Artikel Terkait

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani, Tri Suhendra
Tren Sitasi Jurnal