The aim of this research is to analyze the responsibilities/authority of the Central Java Provincial Information Commission and its obstacles in developing Information and Documentation Management Officers (PPID) in resolving public information disputes. The type of research used in this writing is sociological legal research (sociolegal research) with a conceptual approach. Data analysis was carried out qualitatively. The Central Java Provincial Information Commission (KIP Central Java) has broad authority in developing Information and Documentation Management Officials (PPID) in its region which includes establishing information service standards, criteria and procedures for establishing PPID, as well as preparing technical guidelines. KIP also has a role in coaching through training, evaluation and supervision of PPID. In addition, KIP has the authority to handle complaints related to violations of the right to public information and can provide recommendations or sanctions. Monitoring, supervision and administrative actions are also part of KIP's responsibility to ensure PPID's compliance with legal provisions. The development of Information and Documentation Management Officers (PPID) by the Central Java Province Information Commission faces several obstacles, namely, regulations regarding the rights, authority and obligations of the Information Commission through the Council of Commissioners have not been clearly regulated in statutory regulations. In the Adjudication hearing there were also obstacles related to the Respondent's power of attorney, not all of whom were PPID. Then, PPID has difficulty ensuring the classification of the information requested by the Applicant, especially if the information is not listed as exempt information, and a lack of clear understanding of standard operational procedures can hinder the effective processing of information requests.


Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis tanggung jawab/wewenang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan kendalanya dalam pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian hukum yuridis sosiologis (sociolegal research) dengan pendekatan konseptual. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KIP Jawa Tengah) memiliki wewenang yang luas dalam pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di wilayahnya yang mencakup penetapan standar pelayanan informasi, kriteria dan prosedur pembentukan PPID, serta penyusunan pedoman teknis. KIP juga memiliki peran dalam pembinaan melalui pelatihan, evaluasi, dan supervisi terhadap PPID. Selain itu, KIP memiliki kewenangan dalam menangani pengaduan terkait pelanggaran hak atas informasi publik dan dapat memberikan rekomendasi atau sanksi. Pemantauan, pengawasan, dan tindakan administratif juga menjadi bagian dari tanggung jawab KIP untuk memastikan ketaatan PPID terhadap ketentuan hukum. Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menghadapi beberapa kendala yakni, regulasi mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Komisi Informasi melalui Majelis Komisioner belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sidang Ajudikasi juga terdapat kendala terkait kuasa Termohon yang tidak seluruhnya merupakan PPID. Lalu, PPID kesulitan memastikan klasifikasi informasi yang diminta oleh Pemohon, terutama jika informasi tersebut tidak terdaftar sebagai informasi yang dikecualikan, dan pemahaman kurang jelas terhadap prosedur operasional standar dapat menghambat pemrosesan permohonan informasi secara efektif.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penggalan percakapan  kritik dalam  Podkaesang Depan Pintu (PDP) berupa jenis tuturan kritik,  fungsi tuturan kritik serta hasil analisis digunakan  sebagai bahan ajar teks anekdot  kelas X di SMK.  Pendekatan pragmatis digunakan dalam penelitian ini karena masalah yang diteliti berkenaan dengan penggunaan bahasa berupa tuturan kritik  dalam Podkaesang Depan Pintu (PDP). Tujuan dari digunakannya pendekatan tersebut adalah untuk mendeskripsi wujud tuturan kritik, maksud tuturan kritik, fungsi tuturan kritik dalam Podkaesang Depan Pintu (PDP). Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analitis. Penelitian ini difokuskan pada penggalan percakapan para tokoh dalam Podkaesang Depan Pintu (PDP) yang diduga mengandung tuturan kritik dan implikasinya pada pembelajaran anekdot di SMK.  Data penelitian ini adalah penggalan percakapan  dalam Podkaesang Depan Pintu (PDP) yang diduga  merupakan tuturan kritik yang sudah di upload pada situs www.youtube.com di channel youtube “Kaesang Pangarep by GK Hebat” dengan alamat link https://www.youtube.com/@Kaesang/featured. Hasil penelitian ini adalah (1) Jenis Tuturan Kritik dalam Podkaesang Depan Pintu (PDP), (2) Fungsi Tuturan Kritik dalam Podkaesang Depan Pintu (PDP), (3) Pemanfaatan Materi Kritik dalam Podkaesang Depan Pintu (PDP)  sebagai Bahan Ajar Anekdot Kelas X di SMK.

Perusahaan Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember berada di Jl. Gajah Mada No. 245, Kaliwates Kidul, Kaliwates Kec. Kaliwates, Jember, Jawa Timur 6813. Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember berdiri sejak tanggal 12 Februari 1969. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan biji kopi dan karet. Perusahaan Daerah Perkebunan Khayangan melakukan pengendalian proses produksi bertujuan untuk menghasilkan olahan kopi berupa kopi bubuk yang bermutu tinggi, pengendalian produksi meliputi input, transformasi, dan output. Pengendalian ini berfokus dalam menjaga mutu bubuk kopi pada setiap tahapannya. Tahapan input berfokus pada pengendalian bahan baku berupa sortasi mutu kopi ose yang diperlukan untuk bahan baku kopi bubuk, pengendalian tenaga kerja, dan perlatan yang akan digunakan. Pengendalian output berfokus pada pengemasan dan perlabelan sebagai informasi produk kepada konsumen. Proses produksi yang dilakukan perusahaan membuktikan adanya pengendalian pada setiap tahapan pada Perumda Perkebunan Kahyangan Jember sebagai upaya menjaga mutu produknya. Pengendalian itu sangat berdampak pada proses produksi perusahaan, karena perusahaan menilai dengan adanya pengendalian pada setiap tahapannya akan memperlancar proses produktivitas perusahaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem digital brimen dalam meningkatkan kinerja bank Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tegal Besar Kantor Cabang Jember. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemetasi sistem digital brimen dalam meningkatkan kinerja bank. Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan dengan observasi dan wawancara. Adapun inti dari Implementasi sistem digital brimen yaitu penyimpanan dokumen baik dokumen nasabah dan dokumen operasional bank BRI dalam meningkatkan kinerja bank dengan mudah, cepat, dan aman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem digital brimen pada BRI Unit Tegal Besar Kantor Cabang Jember, Hambatan yang ditemui pada sistem digital brimen di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tegal Besar Kantor Cabang Jember terdapat beberapa hambatan diantaranya dalam proses pengambilan dokumen, pencarian dokumen, dan penginputan dokumen. Adapun upaya dalam mengatasi hambatan yang ditemui yaitu menerapkan aturan pada ruang brimen, menyarankan para karyawan untuk lebih aware terhadap penyimpanan dokumen brimen agar berjalan dengan baik, melakukan save terhadap database dengan secepatnya. Implementasi Sistem Digital Brimen disarankan agar menjaga sistem Brimen agar lebih meningkatkan kinerja operasional bank dan diharapkan tidak ada lagi dokumen yang hilang.           

Pelayanan masyarakat kian menjadi perhatian pemerintah, sehingga pemerintah terus berusaha membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Seperti halnya yang terjadi di kantor kecamatan  Trowulan hingga saat ini pemerintah terus berusaha dan bekerja sama dengan para staff untuk mencapai tujuan tersebut. kebijakan yang diberlakukan di kantor kecamtan Trowulan ialah pemberlakuan survey kepuasan masyarakat melalui media scan barcode. Studi ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana informasi seputar isu yang dibahas dianalisis melalui teknik wawancara. Data yang dikumpulkan dengan observasi dan wawancara kepada staff Kantor Kecamatan Trowulan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengenalkan secara luas terkait survei masyarakat menggunakan scan barcode, sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan secara maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas di DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) Kota Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus pada aspek kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas di DPMD telah memberikan manfaat yang signifikan, termasuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan yang akurat dan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperbaiki praktik akuntansi pengeluaran kas di sektor pemerintahan, khususnya dalam konteks DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa).

This study aims to determine the partial and simultaneous effects of motivation, discipline and facilities on the job performance of UPTDPagerbarang Clinic employees. This research is included in quantitative research using a sample of 87 UPTD Pagerbarang Oinic employees with saturated sampling technique. The data was processed with the SPSS 26.00 application using the multiple regression method. The results of data processing from this study show the results where the three independent variables have a significant  effect on improving employee performance. The results of hypothesis testing show that motivation, discipline, and work facilities have a very significant effect on employee performance. The results of the F test show that simultaneously has a significant influence on employee performance.

This research aims to examine the problems, First see whether the implementation of non-litigation adjudication decisions on public information disputes in Central Java Province has been implemented.Second,what are the obstacles and efforts made in fulfilling the right to information in order to achieve the mandate of the 1945 Constitution Article 28F. This research is empirical legal research with a qualitative approach. Types and sources of data include primary data and secondary data. The data collection technique used was interviews with the Commissioner of the Central Information Commission and the Assistant Commissioner of the Central Java Province Information Commission, then the data analysis technique used was qualitative. The research results show thatFirst,non-litigation adjudication decisions have not been implemented due to several factors, namely the weakness of the trial procedural law regulated in the Information Commission Regulation (PERKI), the absence of authority given to the Information Commission in overseeing decisions, and the independence of the Information Commission which is still very dependent on each commissioner. The obstacles that exist at the Central Java KIP in implementing non-litigation adjudication decisions, namely the legal substance related to the weakness of the PERKI as well as the urgency of revising the KIP Law in safeguarding community dynamism, the legal structure related to the limited budget owned by the Central Java KIP and the limited number of Information Commission employees who do not followed by an increase in quality, as well as community culture regarding the number of applicants who are not serious.

This research is classroom action research (PTK). The aim of this research is to improve the ability to write descriptive paragraphs through a hands-on based learning model for class X students at SMAN 9 Gowa. The benefit of this research is that it can add to the scientific knowledge of language, the importance of teaching Indonesian, especially learning to write descriptive paragraphs. Apart from that, this research is expected to be useful for teachers, for students, for the author himself, and for research. The subjects of this research are class male and 7 female students. This research was carried out in two cycles, and each cycle was carried out in 4 meetings including a test at the end of each cycle. The data obtained was then analyzed using quantitative and qualitative analysis. The research results achieved after implementing the hands-on based learning model (1) can improve Indonesian language learning outcomes on the subject of descriptive paragraphs in class "low" from the ideal score of 100, while in cycle II there was an increase in the average score of 85.51, being in the high category with an ideal score of 100. (2) data from observations in each cycle showed a change in students' attitudes in a more positive direction. , namely students pay attention to the discussion of the material and students' ability to work on assignments individually increases. (3) Implementing Indonesian language learning on the subject of descriptive paragraphs using a hands-on based learning model can improve the skills of writing descriptive paragraphs in class X students at SMAN Gowa.
 
 

Smart grids incorporate IoT devices that enhance energy management, monitoring, and overall grid efficiency. However, this interconnectivity also increases vulnerability to cybersecurity threats, posing risks to critical infrastructure. This research investigates the implementation of blockchain technology to secure data transactions within IoT-based smart grids. By leveraging blockchain's decentralized, tamper-resistant characteristics, the study demonstrates improvements in data integrity and cybersecurity for smart grids, providing a potential framework for resilient and secure energy infrastructures.