Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–7 dari 7 artikel
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang : Studi Kasus di Polrestabes Surabaya
Okta Rifo Fauziyah
; Yana Indawati
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Vol 2
, No 3
(2025)
Human trafficking is a highly complex form of transnational crime involving transnational criminal networks. This crime generally originates from developing countries with unstable socio-economic conditions, where women and children are often the primary victims. They are forced or tricked into working in exploitative sectors, particularly sexual exploitation, labor exploitation, and other forms of oppression that benefit agents, distributors, and organized crime syndicates. In Indonesia, regula...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian (Di Kepolisian Resor Kota Pasuruan)
Khusniatul Amallia
; Yana Indawati
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Vol 2
, No 2
(2023)
Gambling games are a crime regulated in article 303 bis of the Criminal Code. Gambling games are often used as a livelihood. Gamblers often make this a livelihood because the lures that are given from gambling games look profitable with only a little money. But this is of course just a ruse so that someone is interested in participating in gambling. Article 303 bis of the Criminal Code has regulated the crime of gambling as a means of livelihood. The Pasuruan City Police Resort is trying to...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
Andi Ines Audryana Bachtiar
; Yana Indawati
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Vol 2
, No 2
(2023)
Human trafficking is an organized crime that violates human rights relating to freedom, security and has the potential to use acts of violence against victims. This research uses empirical juridical research methods by examining a phenomenon that occurs in society associated with the applicable laws. The research was conducted to find out the law enforcement against the crime of trafficking in persons, the obstacles in the implementation of law enforcement, and how the police efforts as law enfo...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Pengembangan dan Pengelolaan Adat Budaya Melalui Pembentukan Rancangan Peraturan Desa Dongko, Kabupaten Trenggalek
Muhammad Marcellino Putra Putra Syadila
; Nela Erdianti
; Ravenzka Ash Shafa Chikita Jasmine
; Yana Indawati
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Vol 1
, No 2
(2023)
The Trenggalek Regency is home to Dongko Village, which is found in the Dongko District. Dongko Village is one of the potential Tourism Villages because of the rich variety of its traditions and histories. Dongko's cultural customs are an integral part of the village's identity and must be safeguarded in both their physical and legal manifestations if the village is to continue to grow and be managed effectively. Empirical study was conducted, which depicts an investigative process present in al...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dongko Melalui Legislasi Desa
Muhammad Daffa Arya Wardhana
; Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan
; Yana Indawati
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Vol 1
, No 2
(2023)
Kewenangan di desa mencakup kekuasaan yang didelegasikan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (seperti tingkat federal, provinsi, atau kabupaten/kota) dan kekuasaan berdasarkan hak asal usul tradisional dan kewenangan lokal di tingkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan badan hukum tersendiri yang memiliki wilayah hukum, tugas, dan perlindungan tersendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan unit wilayah terkecil, desa, otonomi penuh di ba...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Pembentukan Peraturan Desa Dongko dalam Efisiensi Penggunaan Tanah Warga Sebagai Tempat Wisata
Muhammad Hasbi Ashshiddiqi
; Farhan Caesariasyahid Yuwono Putra
; Rosinda Tata Nurmaya
; Yana Indawati
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Vol 1
, No 2
(2023)
Peraturan Desa adalah peraturan perundang· undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas clan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penulisan penelitian berikut, tim penyusun menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian yang berdasar fakta-fakta empiris yang diambil dari wawancara ...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi Kasus di Perum Perhutani Jawa Timur)
Ucik Fatimatuzzahro
; Yana Indawati
Jurnal Politik Hukum
Vol 1
, No 1
(2023)
Illegal logging merupakan salah satu bentuk tindak pidana dibidang kehutanan. Kasus tindak pidana illegal logging di Jawa Timur sendiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun tidak diiringi dengan penegakan hukum yang baik. Sehingga antara kasus yang masuk dengan jumlah kasus yang selesai tidak seimbang. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging yang ada di Perum Perhutani Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian ini ial...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI