Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–5 dari 5 artikel
ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERBITAN FAKTUR FIKTIF
Sandy Sulistiono
; Tanudjaja Tanudjaja
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Vol 2
, No 3
(2024)
The embodiment of the Indonesian State in providing prosperity to its nation as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is by collecting taxes which are used to provide support for national development. However, along the way, collecting taxes from taxpayers is not easy because the existing tax compliance is still low. So that fraudulent acts emerge which lead to criminal acts, one of which is the issuance and/or use of tax invoices that are not in accordance with ongoing...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA PADA PTUN
Sandy Sulistiono
; Widyawati Boediningsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Vol 2
, No 3
(2024)
The diversity of Indonesia's resources from land and sea has been recognized by the world. With this diversity of resources, the country certainly needs a legal umbrella to provide protection so that the potential of these natural resources is maintained into the future. So in this case, the state is in the position of "ruler" which has the authority to regulate the use of existing earth, water and space, as stated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DALAM BIDANG PARIWISATA
Sandy Sulistiono
; Widyawati Boediningsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Vol 2
, No 1
(2024)
Indonesia's natural resources are famous for their beauty abroad. With its amazing naturalbeauty, it opens up opportunities for people and countries to take advantage of it by organizing tourism onthese natural resources. However, the act of utilizing natural resources cannot be carried out haphazardly,but is based on the state constitution, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Therefore, this research will examine the direction of regulation and policy on the use of natural...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19
Sandy Sulistiono
; Widyawati Boediningsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Vol 2
, No 1
(2024)
Kondisi merebaknya virus Korona di tahun 2021 lalu menyebabkan beberapa kemunduran pada masyarakat, termasuk aspek perekonomian. Demi meningkatkan kembali perekonomian nasional pasca dilandanya Indonesia dengan virus Korona, pemerintah dapat mengupayakan kemudahan berusaha dengan didukung eksistensi lembaga keuangan, baik Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Lembaga keuangan nasional yang mengambil berbagai tindakan dinamis pasca gelombang Covid-19 merupakan seb...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi
Sandy Sulistiono
; Widyawati Boediningsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Vol 1
, No 2
(2023)
Article 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the State of Indonesia is a legal state which has sovereignty in the hands of the people and is implemented according to the Constitution. In order to implement the principles of the State of Indonesia in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, there is a guiding instrument, namely the provisions for the formation of laws in Law Number 12 of 2011 and their amendments which maintain legal certa...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI