Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–2 dari 2 artikel
Kedudukan Hak Tanggungan dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum: Studi Kasus BPR Perumda Purworejo
Gusti Ramadhani
; Yasmirah Mandasari Saragih
; Tuti Widyaningrum
; Heru NurTjahyo
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol 5
, No 3
(2026)
Corruption cases in Indonesia often involve the recovery of state assets, including properties encumbered by mortgages (hak tanggungan). This research conducts a normative legal analysis on how current law treats such pledged assets when they become objects of state confiscation in corruption crimes. We examine Indonesian legislation (especially the Tipikor Act, TPPU Act, and Mortgage Act), judicial practice, and principles of justice and legal certainty. The Bank Perumda BPR Purworejo case is u...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Kebuntuan Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi dan Implikasinya terhadap Efektivitas UU PDP di Indonesia
Gusti Ramadhani
; Cecep Suhardiman
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol 5
, No 2
(2026)
This article examines Indonesia’s public policy on personal data protection in light of Law No. 27/2022, which mandates the establishment of an independent Personal Data Protection Authority (PDP Authority). Despite this legal requirement (Article 58 UU PDP), no such institution has been formed. As a result, there is currently no supervisory authority with the mandate to audit compliance, impose administrative sanctions, or resolve data protection disputes. Enforcement of the law has thus remain...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI