Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–6 dari 6 artikel
Regulasi Kecerdasan Buatan untuk Mengatasi Penyalahgunaan Deepfake di Indonesia
Happy Sturaya Quratuainniza
; Ema Nurkhaerani
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Vol 4
, No 1
(2025)
Perkembangan pesat teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa dampak transformasional terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia, terutama dalam ranah inovasi digital dan keamanan siber. Salah satu bentuk penerapan AI yang menimbulkan perhatian serius dalam aspek hukum adalah teknologi deepfake, yaitu sistem yang memiliki kemampuan untuk memodifikasi konten visual dan audio dengan tingkat keautentikan yang sangat tinggi. Meskipun inovasi ini membuka peluang luas bagi...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Analisis Yuridis Kebocoran Data LinkedIn 2021 dalam Kerangka UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia
Esi Anindya Azzahra
; Ema Nurkhaerani
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Vol 4
, No 1
(2025)
Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah meningkatkan risiko pelanggaran data pribadi, seperti kasus kebocoran data LinkedIn tahun 2021 yang melibatkan sekitar 700 juta pengguna global, termasuk dari Indonesia. Insiden ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum nasional karena belum adanya regulasi tunggal yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian kasus kebocoran data sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pel...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Pertanggungjawaban Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Berupa Penyatuan Harta dalam Kepailitan Perseroan
Tabitha Fransisca Romauli Nababan
; Ema Nurkhaerani
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Vol 2
, No 3
(2025)
This study discusses the liability of directors for unlawful acts in the form of merging personal assets with corporate assets in the context of bankruptcy of limited liability companies. Although the principle of separation of assets protects the personal assets of directors, there are conditions in which this principle can be revealed through the principle of piercing the corporate veil. The merging of personal assets by directors, which causes losses or bankruptcy of the company, can be held...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Keterbatasan Kekuatan Eksekutorial Putusan Pailit Indonesia dalam Perkara Kepailitan Lintas Negara
Elirica Aliyah Irwan Bauw
; Ema Nurkhaerani
Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Vol 2
, No 3
(2025)
This study examines the issue of cross-border insolvency in the context of Indonesian bankruptcy law, particularly the limitations of national law in handling cases involving foreign elements such as assets or creditors outside Indonesia. Although Law Number 37 of 2004 contains universal principles, its implementation is hindered by Indonesia's adherence to the principle of territoriality and the absence of international agreements on mutual recognition and enforcement of foreign bankruptcy deci...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Penentuan Keadaan Insolvensi terhadap Proses Kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Shelomita Putri Amelia
; Ema Nurkhaerani
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Vol 2
, No 3
(2025)
Bankruptcy regulations in Indonesia, particularly in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, are often contentious due to the absence of strict limitations on the filing of bankruptcy petitions. This has the potential to ensnare debtors who are still financially solvent, overriding the principle that bankruptcy should be the last resort in debt settlement. Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations only requires the...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Implikasi Kepailitan terhadap Keberlakuan Lisensi Merek dan Kedudukan Hukum Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Kepailitan
Shevanna Putri Cantiqa
; Ema Nurkhaerani
Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Vol 2
, No 2
(2025)
Bankruptcy as a debt settlement mechanism in Indonesia has a significant impact on all debtors' assets, including intellectual property rights such as trademarks. In practice, many companies have licensed trademarks to third parties before being declared bankrupt, resulting in legal uncertainty regarding the validity of the license agreement and protection for the licensee. This study aims to examine the implications of bankruptcy on the validity of trademark licenses and analyze the legal posit...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI