Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–2 dari 2 artikel
Permohonan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Surabaya: (Studi Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sby)
Diniati Wafida Rohmah
; Murni Murni
Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Vol 1
, No 4
(2024)
The aim of this inquiry is to excavate a profound comprehension concerning the quest for a polygamy license, by delving into the judicial decree regarding the rationale of the Surabaya Religious Tribunal in bestowing such a license, scrutinizing and dissecting the juridical and communal dimensions of ruling number 1751/Pdt.G/2024/PA. Sby. Here, the Seeker sought approval for polygamy against the Opponent due to the Opponent’s incapacity to satisfy the Seeker’s carnal desires, attributed to the p...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara PT. Sarana Farmindo Utama (Putusan Perkara Nomor: 28/KPPU-M/2019)
Eqlima Dianti Agustianingrum
; Diniati Wafida Rohmah
Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Vol 2
, No 1
(2023)
Basically, merger, merger, and expropriation are actions that are unknown and also not developed in Indonesia. Mergers, mergers, and takeovers are also very vulnerable to monopolistic practices and unfair business competition, therefore the Law on antimonopoly strongly violates marger, acquisition, and consolidation which is likely to result in monopolistic practices or unfair business competition, which has been regulated in Article 29 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monop...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI