Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–2 dari 2 artikel
Analisis Normatif Terhadap Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
Ansori Ansori
; Hairul Umam
; Akbar Hidayatullah Vidi Hartono
Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Vol 2
, No 3
(2025)
This study aims to analyze the policy of digitizing public services at the sub-district level in the perspective of state administrative law. Digital transformation in the public bureaucracy in the modern era is an important step in creating effective, efficient, and accountable services. However, the implementation of digitalization is often not accompanied by an adequate legal framework, resulting in the potential for administrative irregularities and violations of the principles of good gover...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Tanggungjawab Perseroan atas Tindakan Direksi yang Melebihi Kewenangannya (Analisa Terhadap Doktrin Ultra Vires)
Akbar Hidayatullah Vidi Hartono
; Muhammad Didin
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Vol 1
, No 3
(2023)
The Company is currently included in the qualification of a separate legal subject where to run the wheels of the company there must be an organ that runs it consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and also the Board of Commissioners. The Board of Directors itself is an organ that carries out operations in a Company so that what is done by the Board of Directors is considered an act committed by the Company, but in this case there is no limit on when the...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI