<p>PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) adalah ujung tombak gerakan pendampingan koperasi di lapangan dan PPKL adalah sebagai Informator, Enumerator (pendataan koperasi), Motivator, Mentor (Pendamping) koperasi serta Mediator (Penghubung/Jembatan) koperasi dengan stakeholder .Ppkl pun di dalam peranannya berkewajiban untuk membimbing dan membina koperasi yang di dalam masa pandemi ini terdapat berbagai penurunan kinerja nya bahkan anjlok dalam perekonomiannya yang menyebabkan perintah pun mengalami rating yang cukup serius, disinilah peran ppkl menjadi sangat penting sebagai ujung tombak dari pemerintahan itu sendiri guna menegakkan kembali kenormalan perekonomian di masa pandemi ini serta mengedukasikan kepada Koperasi tentang pentingnya strategi digitalisasi sebagai salah satu acuan cara guna mendapatkan pencerahan dan berbagai solusi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini . Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif , penelitian ini diproses dengan cara wawancara dan observasi medalam serta survey langsung yang kemudian di analisis lalu mendapatkan kesimpulan , Namun penelitian ini pun secara garis besar belum membawa dampak yang cukup baik bagi Dinas Koperasi provinsi Banten   dikarenakan penelitian ini barulah saja diuji coba oleh 1 orang PPKL saja yaitu PPKL Kota Tangerang Binaan Lintas Provinsi Banten, ini dinilai belum terlalu akurat karena harus melalui proses panjang guna untuk menyetarakan program-program dari dinas koperasi provinsi Banten itu sendiri, akan tetapi penelitian ini bisa dijadikan sebagai contoh awal mula yang baik yang bisa di contoh oleh PPKL lain dan di sesuaikan dengan Program Dinas Koperasi itu sendiri dengan berjalannya waktu guna memperbaiki roda perekonomian koperasi itu sendiri.</p>

This study aims to determine the simultaneous or partial effect of XBRL implementation, company size, and managerial ownership on financial reporting quality using the modified jones model in property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021. This study uses quantitative methods. The unit of analysis used is a group, namely property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021, and are the population in this study. By using the purposive sampling method, 66 companies were selected as research samples. The data analysis method used in this study is descriptive statistics and panel data regression analysis using Eviews 12 software. The results of this study indicate that XBRL implementation, company size, and managerial ownership simultaneously have a significant effect on financial reporting quality. Partially, company size has a significant positive effect on financial reporting quality, while XBRL implementation and managerial ownership have no significant effect on financial reporting quality.
 

This research aims to know the diversion concept related to recidivism system for a criminal that committed by underage person. This thing has been happened because there is differential meaning between recidivism concept in Juvenile Criminal Justice System and Criminal Law Code. Criminal Law Code interpreted recidivism as the crime that re-committed by person and that crime is legally binding. Whereas Juvenile Criminal Justice System  interpreted prohibition  of the application of diversion for a crime that has been committed by underage person. The urgent things about this research focused on the problem where a crime has been already committed by underage person and that crime has been finished by diversion system, does this can be categorized that it can not get diversion process again. This research is using juridical normative method which is studied prescriptively with a statutory approach and a conceptual approach. Criminalization of children as recidivist in the Juvenile Criminal Justice System currently has no provisions governing criminal sanctions against children who commit repeated crimes (recidivism), both contained in the Criminal Code and in the Law of The Juvenile Criminal Justice System. Diversion which is mandated by Law No. 11 of 2012 is implemented based on the foundation of restorative justice which is very concerned about children’s rights. Lastly this research expected can be considered in trying to determine recidivism concept in integrated criminal system. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep diversi berkaitan dengan sistem residivisme pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan konsep residivisme di UU SPPA dan KUHP memiliki perbedaan makna. Di KUHP menafsirkan residivisme sebagai sebuah perbuatan tindak pidana yang dilakukan kembali oleh seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana dengan memiliki kekuatan hukum tetap (Inchracht). Sedangkan dalam UU SPPA mengenal konsep pelarangan penerapan diversi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana. Urgensi permasalahan ini dititikberatkan pada permasalahan dimana anak yang telah melakukan tindak pidana kemudian diselesaikan secara diversi apakah kemudian dikategorikan tidak dapat menerima proses diversi lagi. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dikaji secara preskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pemidanaan terhadap anak sebagai residivis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini masih belum terdapat pengaturan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive), baik yang terkandung di dalam KUHP maupun di dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diimplementasikan berdasarkan landasan restorative justice yang sangat memperhatikan hak-hak anak. Sehingga pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan konsep residivis di dalam sistem peradilan pidana yang terpadu.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang semakin canggih diseluruh negara, termasuk indonesia yang otomatis menjadi tantangan untuk dapat menerima perubahan-perubahan yang datang dari dalam maupun luar negeri, untuk dituntut agar siap menghadapi segala dampak negatif akibat proses globalisasi. Seperti pelayanan yang ada pada bank. Semakin berkembangnya teknologi maka semakin canggih juga alat atau sarana dalam melayani para nasabahnya. Pelayanan (customer service) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Dan perbankan yang mampu memberikan pelayanan berkualitas akan memberikan kepuasan kepada nasabahnya. Penelitian ini menggunakan metode observasi yaitu para peneliti terjun langsung pada Bank Pengkreditan Rakyat Rambipuji untuk memperoleh informasi yang akurat. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara melayani nasabah pada saat melakukan administrasi dengan baik. Para karyawan di BPR Nusamba Rambipuji tersebut lebih mementingkan kenyamanan pelayanan kepada para nasabah dan mengoptimalkan pelayanan yang prima, kondusif, dan efisien.

<p align="justify"><em>The increasing consumption value of urban communities in meeting their daily needs is a contributor to the increasing amount of waste that must be disposed of. Household waste cannot be considered small in terms of the capacity of waste contributors to the environment. The problems faced by partners, namely residents of RT 01 RW 03 of Pidodowetan Village, Patebon District, Kendal Regency, are mainly related to sorting, separating, handling, and managing household waste. A strategic handling of waste management is needed. The government has taken various actions toward handling and managing waste, it's just that it hasn't touched the lowest level of handling, namely household waste. The purpose of community service activity is to provide training and outreach to the community to be able to sort waste and recognize types of waste that have economic value so that they can be saved in a waste bank, and only types of residue may enter the Final Processing Site (TPA). The implementation method used is in the form of lectures as well as discussions and direct practice with partners. In this activity, the results showed that there was a change, some members of the community were able to sort household waste. Partners do not experience significant obstacles because they have received provisions in counseling related to the sorting and economic use of waste, both organic and inorganic waste. In the future, it is expected to make the cleanliness of the surrounding residential environment better.</em></p>

This paper discusses the industrialization strategy with a focus on the pattern of Small and Medium Industries (IKM) and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Industrialization has become one of the important efforts to drive a country's economic growth. In the Indonesian context, SMEs and SMEs have a significant role in economic development and job creation. This paper outlines existing patterns in the SMI and MSMEs industry in Indonesia, and describes strategies that can be used to encourage the industrialization of these sectors. In this analysis, several important factors will be discussed, including government policy support, infrastructure development, access to capital and technology, and capacity building and training.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipe stomata tanaman anggota suku Myrtaceae yang terdapat di Kota Langsa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan mahasiswa tentang tipe stomata tanaman anggota suku Myrtaceae yang dijumpai di Kota Langsa. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menginterpretasikan tipe stomata pada daun tanaman anggota suku Myrtaceae. Pengambilan sampel daun secara purposive sampling, tidak dilakukan pengambilan sampel ulangan pada jenis tumbuhan yang sama. Pembuatan preparat stomata dilakukan dengan metode replica menggunakan kuteks (cat kuku transparan). Berdasarkan hasil pengamatan jenis-jenis tanaman anggota suku Myrtaceae di daerah Kota Langsa diperoleh sebanyak empat spesies meliputi jambu biji (Psidium guajava) kultivar merah dan kristal, jambu bol (Syzygium malaccense) kultivar kampung dan jamaika, jambu air merah (Syzygium aqueum), dan jambu air putih (Syzygium samaragense). Tipe stomata yang dijumpai pada keempat spesies tersebut yaitu anomositik dan parasitik. Tipe stomata anomositik terdapat pada jambu biji merah dan kristal (P. guajava). Tipe stomata parasitik dijumpai pada jambu air merah (S. aqueum), jambu air putih (S. samarangense), dan jambu bol jamaika (S. malaccense).

Sharia bank in indonesia have to obey the prudential principle and sharia principle to keep people trust regarding that they have to implement their role as an intermediary institution. They did those obligations because they must deal with plenty of risks. When a financing faces some problems, Bank could save them by doing some actions. One of those actions is to do a debt-to-equity swap mechanism. The purpose of this research is knowing how the prudential principle regulated and measure what is the implications of the debt-to-equity swap mechanism. Based on the research that have done, the research implied that Bank action on taking the debt-to-equity swap action have to implement the prudential principle based on OJK’s regulation, this action turned the position of a Bank from a creditor to a shareholders. When they did a debt-to-equity swap to their debtor, the implication of this action was changing the position of the bank form a creditor to a shareholder, hence making the bank also being responsible for the condition of the investee. This action resulting more obligation to the bank as a shareholder and made them for taking the responsibilities, furthermore the bank must run their new role well.Lembaga perbankan syariah di Indonesia wajib untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat mengingat perannya sebagai lembaga intermediasi. Hal tersebut dilakukan untuk memitigasi berbagai risiko yang ada. Salah satu upaya yang dapat dilakukan merestrukturisasi pembiayaan melalui kegiatan penyertaan modal sementara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal sementara oleh bank syariah yang dilakukan dalam rangka mengatasi akibat kegagalan pembiayaan serta mengetahui implikasi yuridis dari kegiatan penyertaan modal sementara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh bank umum syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur oleh OJK, dikarenakan penyertaan modal sementara mengakibatkan perubahan kedudukan hukum bank menjadi pemegang saham, maka bank wajib menjalankan perannya dengan sebaik mungkin. Implikasi yuridis dari penyertaan modal sementara ini adalah perubahan kedudukan hukum bank dari kreditur menjadi pemegang saham sehingga mengakibatkan bank untuk turut bertanggungjawab atas keadaan investee.    

The purpose of this study is to determine the legal regulation of violence in the name of religion that contains elements of radicalism, extremism and terrorism in terms of comparative Islamic law and positive law in Indonesia. Radicalism, extremism and terrorism are like three things that go hand in hand, these three are a frightening specter for most of humanity, especially in the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research is a type of normative research. The approach used in this study is a statutory and conceptual approach. The results of the study show that in the perspective of Islamic law, behavior that gives birth to extreme understanding by expressing it through violence in order to maintain its ideology can be considered as al-baghy (rebel). Article 43D paragraph (2) letter f of Law no. 5 of 2018 which explains that what is meant by "people or groups of people who have been exposed to radical ideas of terrorism" are people or groups of people who have a radical understanding of terrorism and have the potential to commit acts of terrorism. There are four characteristics of extremists, including making it difficult for themselves to do good, being rude and harsh, easy to disbelieve, and being fanatical about Madzhab and not wanting to follow other opinions. Extremist acts of violence in the name of religion can be punished in accordance with article 170 of the Criminal Code which contains such acts can be punished according to Indonesian law in Article 170 of the Criminal Code. MUI in its fatwa on terrorism views that carrying out acts or acts of terror is unlawful, whether carried out by individuals, groups, or the state. The crime of terrorism is regulated in Law no. 5 of 2018. The criminal threats for perpetrators of terrorism are: imprisonment between 3 to 20 years, life imprisonment or the death penalty.

The purpose of this study is to determine the authority of a Notary in making proof of transfer of ownership rights to a ship due to inheritance. Ships in the legal context have characteristics and are classified as material rights. In this regard, according to and in line with the principles in the law, objects can be transferred. However, in the transfer of ownership rights to ships that need to be underlined are ships that have been registered and recorded in the Indonesian ship register as evidenced by proof of grosse ownership of the ship registration deed. As for the problem in the transfer of ownership rights to ships due to inheritance in the provisions of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 39 of 2017 concerning Registration and Nationality of Ships, it is only limited to documents determining inheritance from the Court so that in inheritance law practice, especially to make evidence as an heir also involves the role of Notary. The method of writing this article uses normative juridical research. Characteristics of acquiring ownership of a ship can be done in two ways, first through registration of the ship to the Registry Officer and Registrar of the Transfer of the Name of the Ship. Second, through the transfer of ownership rights to the ship, moreover it can also be transferred through inheritance according to law or according to a will. The position of the Notary's role in the transfer of ownership rights to the ship due to inheritance actually has the authority to make a certificate of inheritance even though this authority is traced in other laws and regulations. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam pembuatan tanda bukti peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan. Kapal dalam konteks hukum memiliki karakteristik dan tergolong sebagai hak kebendaan. Sehubungan hal tersebut sesuai dan selaras dengan prinsip dalam hukum benda dapat dialihkan. Akan tetapi dalam peralihan hak milik atas kapal yang perlu di garis bawahi adalah kapal yang telah terdaftar dan tercatat dalam daftar kapal Indonesia yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan grosse akta pendaftaran kapal.  Adapun yang menjadi persoalan dalam peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal hanya dibatasi dengan dokumen penetapan waris dari Pengadilan sehingga dalam praktek hukum kewarisan, khususnya untuk membuat tanda bukti sebagai ahli waris juga melibatkan peran Notaris. Metode penulisan artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Karakteristik perolehan hak milik atas kapal dapat dilakukan dengan dua acara, pertama melalui pendaftaran kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Kedua, melalui peralihan hak milik atas kapal, terlebih dapat juga dialihkan melalui pewarisan menurut undang-undang maupun menurut wasiat. Kedudukan peran Notaris dalam peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan sejatinya memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan waris meskipun kewenangan tersebut terlacak dalam peraturan perundang-undangan lainnya.