Publication Search

The Hajj and Umrah are spiritual rituals that have a special place in Islam, with essential differences in terms of the time of implementation. Hajj, as one of the pillars of Islam, is obligatory for every Muslim who is physically and financially able to perform it at least once in a lifetime. Umrah, although sunnah, also has great virtue in getting closer to Allah SWT. This study aims to analyze both forms of worship from the perspective of history, fiqh (Islamic law), and their social and spiritual influences on Muslim individuals and communities, providing a comprehensive understanding of the procedures, laws, and wisdom of implementing the Hajj and Umrah, as well as to examine the impact of implementing the Hajj and Umrah in everyday life, both from the perspective of individual spirituality and from the social side of Muslims. The method used in this study is qualitative research with a descriptive analysis approach. Data obtained from reference books, academic journals, and articles. The analysis was carried out with a descriptive and araitis approach explaining the theological perspective of Islamic law and the social and spiritual impacts of worship. The results of this study indicate that Hajj and Umrah have a significant impact on building deep spiritual awareness among Muslims. Ritually, the procedures for carrying out these two worships illustrate the values of monotheism, equality, and sacrifice. From an Islamic legal perspective, the difference between the obligation of Hajj and the sunnah of Umrah provides flexibility for Muslims to get closer to Allah SWT whenever they are able. From a social perspective, the implementation of this worship is a means of strengthening the unity of Muslims from all over the world.

Keberagaman kepercayaan, agama, atau keyakinan yang ada di Indonesia merupakan salah satu keragaman yang juga menuai banyak perbedaan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara komprehensif terkait pengaturan dan keabsahan perkawinan beda agama oleh warga negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, untuk menghindari ketentuan tersebut, beberapa pasangan beda agama memilih untuk menikah di luar negeri melalui pencurian hukum agar pernikahan mereka diakui secara hukum. Pernikahan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing, tidak ada pernikahan di bawah tangan yang diperbolehkan. Hukum juga menjelaskan bahwa tidak ada pernikahan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, umat Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha tidak boleh melanggar hukum agama mereka sendiri dalam melangsungkan pernikahan. Namun, perkawinan campuran yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, asalkan bukan karena perbedaan agama atau kepercayaan. Jika ada pasangan yang berbeda agama dan ingin menikah, mereka dapat melakukannya di luar negeri. Pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri termasuk dalam ranah Hukum Perdata Internasional.