Publication Search

This study describes a comparative analysis of public financial systems in the ancient world, medieval Europe, and early Islam from a social justice perspective. The purpose of this study is to analyze the public financial systems of the ancient world, medieval Europe, and early Islam from a social justice perspective. The research method is qualitative. Data analysis was conducted using thematic analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the ancient world had an administratively efficient financial system but was highly centered on the power of the ruler, resulting in high social inequality. In medieval Europe, the financial system was influenced by feudalism and religious values, but was fragmented and dependent on the elite, resulting in an unequal distribution of wealth. Meanwhile, early Islam presented a more structured financial system through the Baitul Mal (Financial Treasury) and instruments such as zakat, kharaj, and jizyah, oriented towards social justice and wealth redistribution. However, all three systems have their respective weaknesses, especially in aspects of implementation, accountability, and equity. This study concludes that social justice in the public financial system requires the integration of institutional efficiency, ethical values, and strong redistribution mechanisms.

Desa Suka Makmur di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo merupakan wilayah beriklim panas dengan kondisi permukiman yang cenderung gersang akibat minimnya pemanfaatan pekarangan rumah. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi budidaya sederhana menyebabkan pekarangan dibiarkan kosong dan tidak memberikan manfaat ekologis maupun ekonomi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan melalui penerapan teknologi hidroponik Nutrient Film Technique (NFT) sebagai upaya penghijauan lingkungan dan penguatan ketahanan pangan lokal. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan perakitan instalasi hidroponik, serta praktik budidaya langsung. Pelaksanaan program menghasilkan peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat secara signifikan, ditandai dengan kemampuan warga merakit sistem NFT, mengelola nutrisi, serta memelihara tanaman hingga masa panen. Selain itu, pekarangan warga mulai mengalami perubahan menjadi ruang hijau produktif yang mampu menurunkan kesan gersang pada lingkungan permukiman. Kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi hidroponik dan pendekatan pemberdayaan masyarakat efektif dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau, meningkatkan kemandirian pangan, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan secara berkelanjutan.

Pengunaan peralatan elektromedik merupakan faktor krusial dalam pemantauan kesehatan bayi dan anak terutama pada akurasi hasil yang di peroleh. Sesuai dari data yang didapat bahwa mitra telah memiliki sarana medis dasar yang memadai, namun diperlukan standarisasi manajemen pemeliharaan untuk menjaga fungsionalitas alat dalam jangka panjang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknis para pengasuh dalam pengoperasian dan perawatan peralatan medis secara mandiri. Metode yang digunakan meliputi pemetaan kondisi alat (inventarisasi), sosialisasi prosedur teknis, serta simulasi praktik pemeliharaan preventif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman praktis pengasuh mengenai aspek teknis alat, seperti perawatan mandiri, perawatan sensor oximeter, dan manajemen penyimpanan perangkat elektronik. Sebagai bentuk keberlanjutan program, telah disusun "Buku Saku SOP Perawatan Peralatan Medis" yang berfungsi sebagai panduan operasional harian bagi staf pengasuh. Luaran dari pengabdian ini memberikan dampak positif bagi mitra berupa tersedianya panduan sistem perawatan yang lebih terorganisir. Simpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi antara edukasi teknis dan penyediaan panduan tertulis mampu mengoptimalkan masa pakai alat medis serta menjamin validitas hasil pemeriksaan kesehatan anak. Sinergi ini diharapkan dapat menjadi model bagi lembaga sosial dalam mewujudkan layanan kesehatan mandiri yang berkualitas

This community service program was carried out to enhance the technological literacy of residents in Telang Sari Village through the introduction of an automated street lighting system based on sensor technology. The system presented to the community utilizes an Arduino microcontroller integrated with an LDR sensor to detect light intensity and an ultrasonic sensor to identify the presence of nearby objects. With this configuration, the street lights operate automatically: they turn on when the environment becomes dark and an object is detected, and turn off when the surroundings are bright or no activity is detected in the sensing area. The program activities included device installation, technical explanation, and a live demonstration to ensure that residents comprehended its functions and benefits. Additionally, the use of solar panels was introduced as an alternative power source to support sustainable operation without relying on grid electricity. The results of the program showed a positive response from the community, as the system was considered effective in improving nighttime safety, reducing energy consumption, and requiring minimal maintenance. Overall, this activity successfully increased public understanding of automation technology and renewable energy applications suitable for rural community development.

This community service program was carried out to enhance the technological literacy of residents in Telang Sari Village through the introduction of an automated street lighting system based on sensor technology. The system presented to the community utilizes an Arduino microcontroller integrated with an LDR sensor to detect light intensity and an ultrasonic sensor to identify the presence of nearby objects. With this configuration, the street lights operate automatically: they turn on when the environment becomes dark and an object is detected, and turn off when the surroundings are bright or no activity is detected in the sensing area. The program activities included device installation, technical explanation, and a live demonstration to ensure that residents comprehended its functions and benefits. Additionally, the use of solar panels was introduced as an alternative power source to support sustainable operation without relying on grid electricity. The results of the program showed a positive response from the community, as the system was considered effective in improving nighttime safety, reducing energy consumption, and requiring minimal maintenance. Overall, this activity successfully increased public understanding of automation technology and renewable energy applications suitable for rural community development.

The management of Material Safety Data Sheets (MSDS) at PT Phapros Tbk still faces obstacles in the form of difficult document access, numerous files scattered across several folders, and MSDS presented in English that is difficult for workers to understand. This condition has the potential to hinder understanding of chemical safety information in the work environment. This activity aims to develop a digital innovation in the form of the QR-Safe system to facilitate access and improve workers' understanding of basic MSDS information. The implementation methods include identifying problems through observation and interviews, developing a simplified MSDS summary template consisting of five main sections, creating QR codes for each chemical, and socializing the use of this innovation to employees. The results of the activity show that QR-Safe and the MSDS summary are able to speed up document searches, present safety information more concisely, and make it easier for workers to understand hazard identification, handling procedures, and the use of personal protective equipment. This innovation also contributes to improving the effectiveness of Occupational Safety and Health (OSH) in companies. The digitization of MSDS through the QR-Safe digital innovation is highly effective in improving workers' accessibility to and understanding of chemical safety information.

Penelitian ini menjelaskan perbedaan pemahaman tentang utang dari sudut pandang ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di masyarakat dan institusi keuangan. Dalam ekonomi konvensional, utang dianggap sebagai perjanjian keuangan yang melibatkan bunga, digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan investasi. Sementara, dalam ekonomi Islam, utang dipahami sebagai alat sosial yang berlandaskan nilai kemanusiaan, solidaritas, dan larangan riba, sehingga perjanjian utang harus bebas dari bunga serta ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur untuk meninjau konsep, prinsip, serta berbagai hambatan yang dijumpai dalam penerapan kedua sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis konten. Tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam konsep utang menurut perspektif Islam dan konvensional, mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan utang di kedua sistem ekonomi, dan menyajikan perbandingan aspek moral, akad, risiko, serta tujuan penggunaan utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, utang menekankan pada prinsip keadilan dan etika syariah yang melarang riba, berfokus pada kerja sama, serta mengutamakan perjanjian yang jelas dan tertulis dengan disertai saksi. Sementara itu, utang dalam ekonomi konvensional lebih mengedepankan aspek keuntungan dengan penggunaan bunga sebagai sumber utama profit. Dalam praktiknya, manajemen utang syariah menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, terbatasnya akses ke instrumen syariah, dan kurangnya regulasi yang tegas. Di lain pihak, pengelolaan utang konvensional berhadapan dengan risiko suku bunga, ketidakstabilan fiskal, serta masalah transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini memberikan sumbangan akademis untuk pengembangan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan di masa mendatang.

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika integrasi strategis antara pemasaran digital dan manajemen keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam konteks transformasi digital. Melalui pendekatan library research dengan orientasi eksploratori-deskriptif, studi ini menganalisis secara komprehensif berbagai sumber primer terkini yang membahas fenomena adopsi teknologi digital dan implementasi manajemen keuangan pada UMKM Indonesia periode 2019-2024. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa meskipun terdapat kesadaran substansial terhadap urgensi transformasi digital di kalangan pelaku UMKM, variasi signifikan teridentifikasi dalam tingkat adopsi dan optimalisasi teknologi digital—dengan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook menjadi instrumen dominan dalam strategi pemasaran. Dalam dimensi manajemen keuangan, literasi finansial dan implementasi sistem pencatatan terdigitalisasi terungkap sebagai determinan fundamental bagi keberlanjutan operasional. Interelasi antara pemasaran digital dan manajemen keuangan termanifestasi dalam adopsi sistem pembayaran digital, pengelolaan konten strategis berbasis efisiensi finansial, dan standardisasi proses bisnis terintegrasi. Model pengembangan kapasitas yang direkomendasikan mencakup pelatihan komprehensif, pendampingan berkelanjutan, kolaborasi ekosistemik, standardisasi proses, dan integrasi strategi mitigasi risiko. Implikasi strategis dari integrasi ini meliputi optimalisasi alokasi sumber daya, penguatan kapasitas pengambilan keputusan berbasis data integratif, konstruksi model bisnis responsif, peningkatan keberlanjutan finansial, dan akselerasi skalabilitas bisnis. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual tentang transformasi digital UMKM dalam konteks negara berkembang dan menyediakan landasan empiris bagi formulasi kebijakan dan strategi bisnis yang memperkuat daya saing UMKM Indonesia di era digital.

This study to analyze factors influencing taxpayer compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Sragen Regency. Tax compliance is a crucial issue in state revenue, and understanding the factors that influence it is crucial for designing effective tax policies. The independent variables studied are taxpayer awareness, tax socialization, and the tax system, with PBB-P2 taxpayer compliance as the dependent variable. Data were collected from taxpayers in Sragen Regency and analyzed using multiple linear regression methods.   The results of the regression test indicate that not all hypothesized factors have a significant influence on tax compliance. Partially, the variables of taxpayer awareness and the tax system were shown to have a positive and significant influence on compliance with PBB-P2 payments. This indicates that the higher the taxpayer awareness and the better the tax system implemented, the higher the level of taxpayer compliance. Conversely, the variable of tax socialization was found to have no significant effect on taxpayer compliance. This finding suggests that the existing socialization program may not be effective or needs to be re-evaluated to achieve a more tangible impact.   Based on these findings, this study recommends that the local government and tax authorities in Sragen Regency focus more on increasing taxpayer awareness and continuously improving the tax system. Although the socialization program was not statistically significant, it is recommended to review the socialization strategy to make it more targeted and relevant to taxpayer needs. This is expected to improve taxpayer compliance with PBB-P2, which will ultimately have a positive impact on regional revenue.      

The implementation of the core tax administration sistem (Core Tax Administration Sistem or Coretax) in early 2025, which was expected to modernise tax services, instead sparked a wave of public criticism due to various fatal technical obstacles. The dysfunction of this sistem not only hampered administration but also gave rise to discourse on distrust of state budget management. This study aims to analyse in depth how the failure to implement Coretax has eroded public trust and damaged the fiscal social contract between taxpayers and the state. The research method uses a qualitative approach with a Critical Discourse Analysis perspective based on Norman Fairclough's model. Data was collected through netnography from public comments and interactions on social media, then analysed through three dimensions: text (micro), discourse practice (meso), and social practice (macro). The findings show that public discourse is not merely technical complaints, but a form of symbolic resistance. At the micro level, sistem dysfunction is interpreted as evidence of incompetence and alleged budget irregularities. At the meso level, the public mobilises collective memory related to past government project failures to validate their distrust. At the macro level, this signifies a violation of the principle of reciprocity, whereby the state is perceived as demanding tax compliance without providing adequate services, thereby triggering a crisis of legitimacy. The implications of this study emphasise that digital transformation of the public sector requires transparency and accountability; failure to respond to this crisis has the potential to significantly reduce voluntary tax compliance.

Kepatuhan wajib pajak masih menjadi topik yang menjadi perhatian dalam era digitalisasi. Tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti bagaimana sistem administrasi perpajakan, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian yaitu pelaku UMKM di Kota Semarang yang berjumlah 30.535 UMKM. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel, sampel yang memenuhi kriteria berjumlah 326 UMKM yang sudah berbadan hukum dan memiliki NPWP di Kota Semarang. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang

Restrukturisasi organisasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur merupakan dampak dari pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melahirkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui proses restrukturisasi organisasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dengan fokus pada perubahan struktur, sistem, dan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi menghasilkan struktur yang lebih ramping dengan pembentukan ketua tim (KETIM) yang mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, ditemukan beberapa masalah yang muncul yaitu: 1) ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menyesuaikan budaya kerja baru, 2) alur pelaporan yang belum sepenuhnya jelas, 3) resistensi pegawai terhadap perubahan, serta 4) sistem teknologi informasi seperti STAR ASN yang belum sepenuhnya terintegrasi sehingga menyebabkan inefisiensi administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa restrukturisasi memerlukan kebijakan pendukung berupa pelatihan pegawai, sosialisasi yang lebih intensif, serta penguatan integrasi sistem teknologi informasi agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara optimal

Isu keterbatasan lahan di wilayah perkotaan mendorong perlunya solusi alternatif untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini berfokus pada pengembangan urban farming di Kelurahan Bukit Duri dengan melibatkan kader TP PKK sebagai mitra utama. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan teknis, keterampilan, serta kemandirian warga dalam memanfaatkan ruang mikro melalui sistem hidroponik dan pemanfaatan lahan vertikal maupun horizontal. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, workshop, praktik instalasi hidroponik, penyemaian, hingga panen dan pengelolaan pasca panen. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan kapasitas kader PKK dalam praktik urban farming, terbentuknya kebun percontohan yang aktif dirawat, serta pemanfaatan hasil panen untuk konsumsi rumah tangga dan pengembangan produk melalui branding sederhana. Program ini memberikan manfaat multidimensi: sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mendorong keberlanjutan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

This community service activity focuses on improving the competitiveness of A.A Transport, a business that lacks cashless payment options and an effective social media marketing strategy. Providing cashless payments is a modern, customer-centric approach that differentiates businesses in a competitive market. Unfortunately, A.A Transport currently lacks such an option, providing an opportunity for improvement. This community service activity aims to assist A.A Transport in adopting cashless payment methods and the importance of effective social media marketing for MSMEs. Social media serves as a direct channel for interaction, building relationships, and expanding the market. The methods used in this community service activity were observation, interviews, surveys, and mentoring. The results achieved are in line with the project objectives, as A.A Transport successfully integrated QRIS for cashless payments and utilized social media effectively for marketing, thus contributing to its competitiveness and overall market reach.

Penelitian ini membahas Implementasi Konsep Hak Khiyar dalam transaksi jual beli modern, dengan fokus pada transaksi istishna, Cash on Delivery (COD), dan sistem jual beli online melalui e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Hak Khiyar dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Konsumen merespons positif terhadap Implementasi Hak Khiyar karena memberikan rasa kepercayaan dan keamanan dalam bertransaksi. Namun, masih terdapat tantangan terkait kurangnya sosialisasi informasi mengenai Hak Khiyar kepada konsumen dan perbaikan dalam efisiensi proses pengembalian barang. Disarankan agar terus meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi tentang Hak Khiyar kepada konsumen untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan memuaskan. Kesimpulannya, Implementasi Konsep Hak Khiyar memberikan manfaat dalam membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kepentingan bersama dalam transaksi.  

Perilaku konsumen dalam pembelian ayam broiler dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku konsumen dalam pembelian ayam broiler serta mengidentifikasi faktor utama yang menentukan keputusan pembelian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA, yang melibatkan analisis terhadap 15 jurnal nasional maupun internasional yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2020-2025. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 13 jurnal dinyatakan relevan dan digunakan dalam analisis lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor pribadi memiliki pengaruh terbesar terhadap keputusan pembelian ayam broiler, dengan tingkat keterlibatan mencapai 100%. Faktor ini mencangkup aspek harga, kualitas produk, tampilan, kemasan, dan kebersihan. Selain itu, faktor budaya sebesar 15%, sosial, dan psikologis masing-masing memiliki pengaruh sebesar 23%. Temuan ini menunjukan bahwa pemahaman mendalam mengenai perilaku konsumen menjadi aspek krusial bagi pelaku usaha dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan memahami faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian, produsen dan pedagang ayam broiler dapat menyesuaikan produk, harga, serta strategi promosi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan di Indonesia, tak terkecuali di Kelurahan Sawah Besar. Minimnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk KDRT serta jalur pelaporan dan perlindungan korban menjadi faktor pendorong tingginya angka kasus yang tidak terungkap. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi warga Kelurahan Sawah Besar terkait pencegahan, pengenalan, dan penanganan kasus KDRT melalui pendekatan edukasi partisipatif. Metode yang digunakan meliputi serangkaian lokakarya interaktif, penyuluhan berbasis komunitas, dan pembentukan kelompok dukungan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat serta ahli dari bidang hukum. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KDRT, membentuk jaringan relawan pendamping korban yang terdiri dari 25 kader terlatih dan mengembangkan sistem pelaporan kasus berbasis komunitas yang terintegrasi dengan dinas sosial setempat. Simpulan dari program ini menunjukkan bahwa edukasi berbasis partisipatif efektif dalam membangun kesadaran kolektif dan menciptakan sistem dukungan bagi korban KDRT. Model edukasi yang dikembangkan diharapkan dapat direplikasi di kelurahan lain sebagai upaya strategis pencegahan dan penanganan KDRT berbasis komunitas

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep the living law dalam KUHP Nasional kepada masyarakat Desa Kiyangkongrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Melalui pendekatan sosialisasi dan dialog interaktif, kegiatan ini mengupayakan untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat yang tidak hanya memahami aturan-aturan formal dalam KUHP sebagai hukum yang harus dipatuhi, tetapi juga menyadari adanya pengakuan terhadap nilai-nilai dan praktik hukum lokal dalam sistem hukum nasional. Kegiatan yang dilaksanakan pada 20 April 2025 ini dihadiri oleh 78 peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 41,02% berdasarkan perbandingan pre-test dan post-test. Pembahasan dalam kegiatan ini mencakup fenomena living law di Desa Kiyangkongrejo, harmonisasi the living law dengan KUHP Nasional, serta tantangan dan solusi dalam implementasinya. Beberapa praktik penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang ada di desa, seperti rembug desa dan peran tokoh masyarakat, didiskusikan untuk melihat relevansinya dengan ketentuan dalam KUHP Nasional. Kegiatan ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas tokoh masyarakat, penyusunan pedoman teknis, dokumentasi praktik-praktik penyelesaian konflik berbasis adat, serta membangun mekanisme koordinasi yang efektif antara aparatur penegak hukum, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta harmonisasi antara living law dan KUHP Nasional dalam kehidupan masyarakat desa yang mendukung terciptanya keadilan substantif.

The aim of this study is to examine the philosophical and practical differences between conventional and Islamic financial reports. Laporan keuangan konvensional disusun berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis, dengan orientasi pada laba dan kepentingan pemegang saham. Meanwhile, Islamic financial reports are based on Islamic principles that emphasise justice, transparency, and social responsibility, as well as holding financial activities accountable not only to humans, but also to Allah SWT. The research method used was qualitative descriptive-comparative through a literature study of accounting standards and related journals. The results of the study show differences in reporting objectives, report structure, basic principles, transaction measurement methods, and stakeholder orientation. Laporan syariah mencakup unsur-unsur tambahan, seperti laporan zakat, qardh, dan tanggung jawab sosial, yang tidak ditemukan dalam sistem konvensional. Memahami perbedaan ini sangatlah penting untuk mempromosikan praktik pelaporan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan keberlanjutan.

Alba, A. and Kurniawan, R. (2019) ‘Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miksin “Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara”’, UNIMAL Press, 1, pp. 1–128. Alviyah, E.N. et al. (2023) ‘Beasiswa KIP-K: Apakah Beasiswa Dapat Menjadi Motivasi Belajar Mahasiswa?’, Journal of Creative Student Research, 1(2), Asyahbuddin, A. (2022) ‘Welfare Society Dalam Sistem Kesejahteraan Sosial Di Indonesia’, ICODEV: Indonesian Community Development Journal, 3(1), Elia, A. and Dkk (2023) Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif. Ilhami, M.W. et al. (2024) ‘Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif’, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(9), pp. 462–469. Available at: https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129. Khaliq, M.N. (2024) ‘E-ISSN : 2792-0876 Demokrasi dan Kebijakan Publik dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Penyelenggaraan Perumahan Rakyat’,          5(1),    pp 113–128.            Available        at: https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i1.1307. Kurniati, I.D. et al. (2015) ‘Buku Ajar’. Lamangida,  T.  (2015)  ‘Pengaruh  Program  Bantuan  Langsung  Sementara Masyarakat Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin Di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Trisusanti Lamangida Program Studi Administrasi Publik , Universitas Muhammadiyah Gorontalo’, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, 1(2), pp. 193–202. Martins, E.K. and Toletina, N.T. (2024) ‘Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program KIP-K Di Indonesia’, Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik,        11(1),  Pra-sejahtera, K. et al. (2025) ‘Pemanfaatan Dana KIPK untuk Mendukung Pendidikan Mahasiswa dari’. Rivai, A.B. (2017) ‘Kebijakan Afirmasi Pendidikan Tinggi Untuk Papua’, CosmoGo 1(2) p.266. Available        at: https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11838. Suryani, A.S. (2018) ‘Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Banten’, Jurnal Aspirasi, 9(1), pp. 35–63. Available at: https://doi.org/10.22212/aspirasi.v9i1.99