Publication Search

Provisions regarding dishonorable discharge are regulated in Article 53 paragraph (1) of Government Regulation Number 39 of 2010 concerning Administration of TNI Soldiers, which regulates dishonorable discharge from military service, as an implementation of the provisions of Article 62 paragraph (3) of Law Number 34 of 2004 concerning Indonesian national army. The aim of this research is to show that the norm for imposing an additional penalty of dismissal by a judge in a court trial is Article 26 paragraph (1) of the Criminal Code which confirms that the defendant, based on the crime he committed, is deemed no longer fit to remain in the military. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that from the perspective of Military Criminal Procedure law, it can be said that dismissal is the sole authority of the Military Judge taking into account the unfitness of the soldier to be retained to continue serving in the military environment, so that this authority cannot be delegated to a civilian Judge, because the decision will be made basis by the TNI leadership to be followed up. For these military members, dismissal from military service is the end of their career and service within the Indonesian National Army (TNI), the consequences of which will be followed by the termination of the rights they have received so far.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen seperti pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota semarang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden dengan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner (angket). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling (teknik sampling daerah), sedangkan metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sekalipun UMKM belum memahami pajak yang dibayar secara lengkap tetapi mereka tetap patuh membayar pajaknya. Sanksi pajak pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi bagi ketidakpatuhan wajib pajak membayar kewajiban pajaknya menjadi mereka patuh memenuhi kewajibannya.. Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan yang bersifat membantu kelancaran wajib pajak memenuhi kewajibannya merupakan harapan dan kenyataan wajib pajak yang harus dilaksanakan.

Artikel ini bertujuan untuk menegaskan kembali ajaran Gereja menyangkut kewajiban bapa pengakuan untuk menjaga rahasia pengakuan. Pertama-tama diuraikan secara singkat bagaimana hal ini berkembang dalam sejarah, khususnya kanon 21 dari Konsili Lateran IV (1215) dan Kodeks 1917. Pengetahuan tentang sejarah penting karena membantu kita memahami bagaimana tema ini berkembang dan menjadi dasar hukum Kodeks 1983. Kemudian dibahas tentang ketentuan normatif kan. 889, § 1 yang berbicara tentang rahasia pengakuan dan kewajiban bapa pengakuan menjaga rahasia tersebut. Rahasia pengakuan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan unsur esensial dari sakramen  tobat dan merupakan bagian dari hukum ilahi. Bapa pengakuan yang terbukti melanggar kewajiban ini akan dikenai sanksi ekskomunikasi otomatis atau hukuman lain yang diputuskan oleh otoritas gereja yang berwenang. Tantangan memang tidak ringan dewasa ini, khususnya di tempat di mana imam dipaksa untuk membuka rahasia pengakuan dalam kasus-kasus tertentu. Pemaksaan seperti ini harus dilawan karena merupakan pelanggaran terhadap kebebasan gereja dan kebebasan beragama. Perlawanan seperti ini merupakan sebuah keharusan, bila perlu sampai menumpahkan darah sekalipun.

The provision of suspensions and administrative sanctions is intended as an effort to develop personnel and provide a deterrent effect for law violators, and to prevent other TNI soldiers from imitating them. The aim of this research is to show that TNI soldiers are different from civilians who are only bound by general legal rules, TNI soldiers are not only bound by general legal rules but also bound by military legal rules (military disciplinary law and military criminal law), so it can be said that it is not easy. for a TNI soldier when faced with the implementation of legal regulations. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that TNI soldiers who violate the law are subject to suspension and administrative sanctions are two things that are closely related to the legal process and personnel development. This condition causes special burdens for a TNI soldier who violates the law because it impacts his career and income.