Publication Search

Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepastian status hukum seseorang atas ruang hidupnya. Dalam sistem hukum agraria Indonesia, negara memiliki kewenangan untuk mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sebagian kewenangan tersebut dapat diberikan kepada badan tertentu melalui lembaga Hak Pengelolaan. Perum Perumnas sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki posisi khusus karena memperoleh kewenangan pengelolaan tanah untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat. Di sisi lain, Perum Perumnas juga melakukan hubungan hukum keperdataan melalui pembangunan, pemasaran, dan pengalihan tanah serta bangunan kepada pembeli. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara kewenangan publik dan tindakan privat dalam pengelolaan tanah di atas HPL. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pembeli tanah dan bangunan di atas HPL Perum Perumnas dapat diwujudkan melalui mekanisme persetujuan pemegang HPL, pelepasan hak, dan pendaftaran tanah. Dengan mekanisme tersebut, HPL tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan tanah oleh negara, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan atas kepemilikan tanah melalui penerbitan Sertipikat Hak Milik.

This study analyzes the abuse of prosecutorial authority from a normative juridical perspective within constitutional law and its implications for the rule of law and good governance in Indonesia. It focuses on the concept of abuse of power (détournement de pouvoir) in assessing prosecutorial actions and examines power relations in law enforcement that may affect objectivity and fairness in criminal justice. The research uses a normative juridical method with statute and case approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor’s Office as amended by Law No. 11 of 2021, and Law No. 30 of 2014 on Government Administration, supported by doctrines and jurisprudence. Secondary materials include books and journals on constitutional and administrative law. The findings show that prosecutorial authority as dominus litis is limited by legality, good governance principles, and due process of law. Abuse of authority may occur not only through procedural violations but also through deviations from its intended purpose, leading to formally lawful but substantively unjust actions. Power relations may also create institutional imbalance in law enforcement. Therefore, stronger supervisory mechanisms are needed to ensure prosecutorial authority aligns with the rule of law and good governance.

Perundungan di sekolah menengah pertama sering kali tidak muncul sebagai agresi verbal yang terang-terangan, melainkan tersembunyi dalam candaan yang telah menjadi norma di kalangan remaja. Bentuk dominan yang ditemukan adalah ejekan yang melibatkan nama orang tua siswa. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti alasan di balik penggunaan ejekan nama orang tua sebagai candaan dalam interaksi remaja, serta memaknainya sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam bullying verbal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru Bimbingan dan Konseling serta peserta didik, observasi langsung terhadap interaksi siswa di sekolah, dan dokumentasi pendukung. Hasil penelitian mengungkap bahwa pelaku memandang ejekan nama orang tua sebagai humor dan sarana membangun kedekatan sosial, namun korban mengalami dampak psikologis yang serius, seperti rasa malu, sedih, takut, dan ketidaknyamanan di lingkungan sekolah. Fenomena ini diperkuat oleh dinamika kelompok sebaya, agresi relasional, serta normalisasi bahasa yang dilegitimasi melalui respons lingkungan. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa ejekan nama orang tua adalah manifestasi kekerasan simbolik yang dinormalisasi dalam budaya pergaulan remaja, namun kerap luput dari perhatian institusional, sehingga memerlukan perhatian mendalam dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

The contemporary ecological crisis demonstrates an imbalance in the relationship between humans and nature that is not only ecological, but also theological and moral. This article aims to analyze the ecological crisis from the perspective of Augustine of Hippo through the concepts of free will (liberum arbitrium) and the order of love (ordo amoris), as well as their relevance to the relationship between humans and nature. This study employs a qualitative approach using the library research method. The primary data sources are secondary literature, namely books and academic studies discussing Augustine’s philosophical and theological thought, supported by journal articles, Church documents, and contemporary ecotheological studies. The data were analyzed using descriptive-analytical and hermeneutic methods. The results of the study indicate that the ecological crisis originates from the disorientation of human will influenced by excessive self-love, which gives rise to an anthropocentric and exploitative attitude toward nature. From Augustine’s perspective, the restoration of the relationship between humans and nature requires an order of love directed toward God as the highest good. Therefore, the ecological crisis is understood as a spiritual crisis that demands an inner transformation of humanity in establishing an ethical relationship with all creation.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fondasi teologis pernikahan Kristen melalui lensa kovenan (covenant). Di tengah pergeseran paradigma pernikahan yang cenderung dipandang sebagai kontrak sosial yang rapuh, artikel ini menawarkan revitalisasi konsep Berit (Ibrani), Hesed (Ibrani), dan Agape (Yunani) sebagai pilar utama ketahanan keluarga. Menggunakan metode studi pustaka dan analisis leksikal, hasil kajian menunjukkan bahwa internalisasi nilai kovenan mentransformasi relasi suami istri dari sekadar koeksistensi menjadi persekutuan yang berorientasi pada penatalayanan (stewardship) iman.

Penelitian ini mengkaji kisah perjumpaan Yesus dengan pemuda kaya dalam Injil Matius 19:16–30, Injil Markus 10:17–31, dan Injil Lukas 18:18–30 dalam perspektif teologi perdamaian dan keadilan sosial. Latar belakang penelitian ini bertolak dari realitas ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin meningkat di era modern, yang ditandai oleh kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin serta kemiskinan struktural yang terus berlangsung. Dalam konteks tersebut, kisah Yesus dan pemuda kaya dipahami tidak hanya sebagai ajaran moral mengenai keterikatan terhadap harta, tetapi juga sebagai kritik profetis terhadap struktur sosial-ekonomi yang tidak adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan hermeneutika kontekstual. Data primer diperoleh dari teks Alkitab dalam ketiga Injil Sinoptik, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur teologi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep shalom dalam teologi perdamaian mencakup keadilan relasional, kesejahteraan sosial, dan solidaritas terhadap kaum marginal. Perintah Yesus kepada pemuda kaya untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin menunjukkan bahwa iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Kekayaan dipahami sebagai stewardship yang harus digunakan demi kesejahteraan bersama. Penelitian ini menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk menjadi agen transformasi sosial melalui praksis keadilan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan perdamaian, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan masih menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi.

This study aims to analyze Catholic marriage in the perspective of Martin Buber's dialogical philosophy, particularly the concept of “I-Thou,” as an integrative and applicable approach to building family life. Catholic marriage is understood as a sacrament that is monogamous and indissoluble, based on the Holy Scriptures, Church teachings, and the Code of Canon Law. However, various contemporary challenges such as communication crises, technological developments, and internal family conflicts demand a renewal of the way of understanding husband-wife relationships in a more dialogical and personal manner. This study uses a qualitative method with a literature approach, descriptive-analytical in nature, through content analysis and hermeneutics of relevant primary and secondary sources. The results of the study show that the integration of the “I-You” concept in Catholic marriage affirms the husband-wife relationship as an encounter between subjects who are equal, dialogical, and reciprocal. This model places marriage as a responsibility for unity, a practice of dialogue for the bonum coniugum, and a communion that reaches its peak in a relationship with God, so that sacramental teachings are concretely realized in the dynamics of family life.

This research explores hedonistic lifestyle patterns as a social reality that grows within peer interactions, both in adolescence and adulthood. The investigation applies a qualitative descriptive literature review by examining national scholarly publications issued from 2016 to 2026. The findings indicate that hedonistic tendencies should not be interpreted merely as individual choices to seek enjoyment. Instead, they emerge from social processes shaped by interaction, peer influence, and shared norms that develop within a group. In this context, peer circles function as influential socialization agents, encouraging conformity so individuals can be accepted and avoid social exclusion. The study also identifies differences in underlying motivations across life stages. Among adolescents, hedonistic behavior is closely linked to identity exploration and self-definition. For adults, however, it is more associated with maintaining self-image, signaling social standing, and displaying markers of achievement. Overall, environmental dynamics, the expansion of consumer-oriented culture, and intensive exposure to social media play significant roles in strengthening this phenomenon in Indonesia.

Changes in values in modern society have led to a shift in the meaning of love in marital relationships, from moral and spiritual commitment to momentary emotions oriented towards personal satisfaction. This shift has weakened long-term commitment and increased relational conflict within families. Islam, with its concept of marriage as mitsāqan ghalīẓā and love as amanah, offers a relevant normative framework to respond to this crisis. This study aims to examine the concept of marriage in Islam and analyze how the values of sakinah, mawaddah, and raḥmah can be solutions to the crisis of the meaning of love in modern families. The method used is a qualitative literature study, through an examination of classical and contemporary Islamic literature and scientific studies on the dynamics of modern families and relationships. The data were analyzed thematically to identify the relationship between the meaning of love, commitment, and relational conflict. The results and discussion show that reducing love to mere emotion weakens the stability of marriage, while understanding love as a spiritual and moral trust strengthens empathy, communication, and conflict resolution mechanisms. The principles of ṣabr, raḥmah, and musyawarah have proven to play an important role in maintaining the resilience of relationships. In conclusion, Islamic marriage values provide a solid and adaptive ethical foundation for building a harmonious, mature, and sustainable family amid the challenges of modernity.

This study analyzes the function of deixis in building emotional relationships between characters in the short film "Seutas Kenangan" using a sociopragmatic approach. Besides being a medium for communication, language also functions as a medium for expressing distance, closeness, and social relationships that impact the emotional relationships that occur. Therefore, this study aims to examine how various types of deixis play a role in building emotional relationships between characters. The method used in this study is descriptive qualitative with data in the form of dialogues obtained through listening and note-taking techniques. This analysis was conducted by identifying the types of deixis, analyzing sociopragmatic aspects, and then interpreting the emotional relationships created. Based on the results of the study, there are deixis of person, time, place, social, and discourse that are related in representing emotional relationships. The emotional relationships found in this analysis include affection, longing, inner conflict, avoidance, and emotional stress due to prevailing social norms. The relationship between the function of deixis and the sociopragmatic approach shows that the function of deixis is not merely a referent indicator, but can also be a strategy for representing emotional relationships influenced by social and cultural conditions.

This study analyzes the function of deixis in building emotional relationships between characters in the short film "Seutas Kenangan" using a sociopragmatic approach. Besides being a medium for communication, language also functions as a medium for expressing distance, closeness, and social relationships that impact the emotional relationships that occur. Therefore, this study aims to examine how various types of deixis play a role in building emotional relationships between characters. The method used in this study is descriptive qualitative with data in the form of dialogues obtained through listening and note-taking techniques. This analysis was conducted by identifying the types of deixis, analyzing sociopragmatic aspects, and then interpreting the emotional relationships created. Based on the results of the study, there are deixis of person, time, place, social, and discourse that are related in representing emotional relationships. The emotional relationships found in this analysis include affection, longing, inner conflict, avoidance, and emotional stress due to prevailing social norms. The relationship between the function of deixis and the sociopragmatic approach shows that the function of deixis is not merely a referent indicator, but can also be a strategy for representing emotional relationships influenced by social and cultural conditions.

This study examines the eco-eschatological dimensions embedded in the myths and traditions of pante among the Manggarai people of East Nusa Tenggara, Indonesia. The pante tradition is not merely understood as an economic activity involving the tapping and processing of palm sap, but also as a cultural practice that embodies ecological, spiritual, social, and ethical values. Through this tradition, the Manggarai people maintain a harmonious relationship with nature and recognize their responsibility toward the environment as part of a sacred cosmic order. This study employs a qualitative approach based on literature review and hermeneutical-theological analysis to explore the symbolic meanings and theological implications of the pante myth. The findings reveal that the pante myth reflects the Manggarai people’s cosmological worldview, in which nature is regarded as a living and sacred reality that must be respected and protected. Furthermore, the tradition promotes an ethic of sustainability that discourages excessive exploitation of natural resources and encourages balance between human needs and environmental preservation. From an eco-eschatological perspective, the pante tradition represents a vision of hope for the restoration of relationships among humans, nature, and God, anticipating the fulfillment of the “new heaven and new earth.” Therefore, this study affirms that Manggarai local wisdom provides a valuable contribution to the development of contextual, ecological, and sustainable theology in contemporary society.

Religious pluralism is an unavoidable reality in Indonesian society, where people from diverse religious, cultural, and ethnic backgrounds coexist. This study examines the relationship between Christianity and other religions, focusing on Christology and the doctrine of salvation within the context of Indonesian pluralism. The research aims to explore how Christians can maintain faithfulness to biblical teachings while fostering tolerance, respect, and harmonious interreligious relations. This study employs a qualitative literature review method by analyzing biblical texts, theological literature, scholarly articles, and perspectives from Christian theologians concerning religious diversity, the uniqueness of Jesus Christ, and Christian engagement in a pluralistic society. The findings indicate that Christianity upholds the exclusive claim that Jesus Christ is the Savior and the only way to salvation, while simultaneously teaching values of love, compassion, justice, and peace toward all people regardless of their religious affiliation. The study further reveals that constructive interfaith dialogue does not require compromising core Christian doctrines but encourages mutual understanding and cooperation for the common good. In the Indonesian context, the church is challenged to develop a contextual, dialogical, and transformative apologetic approach that reflects Christ’s love and promotes social harmony. Therefore, Christian witness can remain faithful to its theological foundations while contributing positively to peacebuilding, national unity, and the development of a just and inclusive society.

Thomas Aquinas was a major figure in the Era of Scholasticism in the Middle Ages, who was very influential and famous for driving the Western world's resistance to Augustine and Plato's teachings on Eastern mysticism that are still preserved. According to Thomas Aquinas, faith and reason are processes in Christian philosophy. However, please note that this is not possible due to a limitation of reason. Although reason does not transcend mystery, reason can facilitate the understanding of the mystery of God, whereas faith is an intermediary to bridge man's mind with God. Although mystery can overcome the intellect, the two are complementary understandings. Thus, Thomas concludes that two kinds of knowledge do not contradict each other, but that stand side by side, namely natural knowledge, which is based on rare intellect and has things of a general human nature as its object, and the knowledge of faith, which is based on revelation and has divine truth, which is in the scriptures, as its object. Thomas himself provided 5 proofs that God is always there.

This study examines the relationship between suffering in Job 1–21 and God's sovereignty in the Old Testament. The problem arises from the tension between the theology of retribution that links suffering to sin and the reality that the righteous can also suffer. Job is a key figure in understanding this theological dilemma. This study uses a qualitative method with a biblical exegetical approach through analysis of historical context, literary structure, and theological meaning. The primary data comes from the text of Job 1–21, supported by relevant theological literature. The analysis is conducted descriptively and analytically to find the relationship between suffering and God's sovereignty. The results show that Job's suffering is not a direct result of sin, but rather occurs within the scope of God's sovereignty that transcends human understanding. This text also critiques the rigid understanding of the theology of retribution and emphasizes that faith is rooted in trust, not merely rational understanding. Job's perseverance demonstrates that suffering can be a means of faith growth as well as a test that deepens humanity's relationship with God. This study emphasizes that suffering is part of God's sovereign plan and encourages believers to remain faithful and persevere amidst the uncertainties and struggles of life.

Gender inequality in Indonesian politics forms part of broader structural and cultural dynamics that shape women’s positions in the public sphere. In historical studies, the thought of R.A. Kartini is often interpreted primarily as a symbol of educational and moral emancipation, while the political dimension of her ideas receives limited attention. This study aims to examine Kartini’s political thought as reflected in her letters, positioning her as a political subject who articulated critiques of social structures, customary norms, and patriarchal power relations through non-formal means. This research adopts a qualitative approach with a library-based research design. The data are derived from an analysis of Kartini’s letters compiled in Door Duisternis tot Licht and supported by relevant academic literature. A descriptive-analytical method with a thematic approach is employed to explore political ideas and discourses embedded in the texts. Kartini’s thought in this study is understood as a form of political awareness that extends beyond individual emancipation and relates to broader issues of women’s political participation. This research contributes to the study of women’s politics by offering a historical perspective that places women as political subjects.